Jawab Kritik Ketum PMII Kukar, Sopan Sopian Akui Jalan Umum Dipakai Kendaraan Pengangkut Batu Bara

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian menanggapi kritik yang dilontarkan Ketua Umum PMII Kukar, Denny Hermawan.

Sebelumnya, Denny mengungkapkan bahwa banyak jalan umum di Kukar yang rusak parah karena dilintasi kendaraan pengangkut batu bara.

Fenomena ini membawa keresahan tersendiri bagi masyarakat Kukar. Pasalnya, tak sedikit ruas jalan di Kukar yang licin dan rusak parah akibat kapasitas kendaraan yang melebihi kapasitas.

Hal ini dianggap membahayakan para pengguna jalan yang kerap melintasi jalan penghubung antar kecamatan di Kukar.

Sopan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum Kukar untuk membicarakan masalah tersebut.

Komisi II DPRD Kukar, sambung dia, telah mendorong Pemkab Kukar menindak para pengangkut batu bara yang melintasi jalan umum.

“Kami sudah melakukan RDP, mengundang OPD terkait, namun masih terkendala aturan,” kata Sopan, Senin (8/5/2023).

Kata dia, penindakan kendaraan pengangkut batu bara yang melintasi jalan umum terkendala aturan, sehingga pemerintah daerah belum dapat memberikan sanksi atas aktivitas “ilegal” di jalan umum tersebut.

Dishub Kukar yang notabenenya mengurus lalu lintas di jalan raya, lanjut Sopan, tak memiliki kewenangan untuk menindak para pengangkut batu bara tersebut.

Selain itu, kendaraan pengangkut batu bara yang melewati jalan itu memakai kendaraan yang sejatinya diperbolehkan melintasi jalan umum.

Meskipun berlokasi di Kukar, lanjut dia, beberapa jalan umum tersebut terbagi menjadi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Walau begitu, politisi Gerindra ini mengatakan, perangkat desa dan masyarakat dapat mengawasi aktivitas kendaraan yang melintasi jalan umum, khususnya kendaraan-kendaraan pengangkut batu bara.

“Desa juga kan sebenarnya punya hak untuk memberikan semacam izin atau tidak memperbolehkan untuk aktivitas perusahaan,” ujarnya.

Sopan akan menyikapi persoalan tersebut dengan membatasi jam operasional pengangkutan batu bara, sehingga tak mengganggu aktivitas hilir mudik masyarakat.

Ia berharap DPRD dan Pemkab Kukar melakukan koordinasi secara intens untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dia menginginkan masalah ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, sehingga aktivitas pengangkutan batu bara yang kerap menimbulkan kemacetan tak mengganggu warga yang melintasi jalan umum.

Sopan juga menyarankan Pemkab Kukar mengatur jam operasional kendaraan-kendaraan pengangkut batu bara di jalan umum.

“Kalau tidak diatur jam aktivitasnya, maka mereka semaunya memakai jalan. Harusnya jam kerja mereka dibatasi,” tegasnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Pengangkut Batu Bara Jadi Biang Kerusakan Jalan, Ketum PMII: Fungsi Pengawasan DPRD Kukar masih Lemah

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Denny Hermawan menyoroti fungsi pengawasan DPRD Kukar, khususnya terkait infrastruktur jalan di Kukar.

Kata dia, kondisi infrastruktur jalan di Kukar saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

Ia mengaku sering mendapat keluhan dari kader-kader PMII yang berasal dari wilayah Hulu Kukar terkait kerusakan jalan yang mereka lewati.

“Ini menjadi sorotan kami bersama di PMII Kukar,” ucap Denny, Kamis (4/5/2023).

Dia juga mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan umum yang sering dilewati truk pengangkut batu bara, seperti di jalan Kecamatan Tenggarong menuju Kota Bangun.

Kondisi ini memunculkan keresahan dan perhatian khusus PMII Kukar. “Dan menjadi keluhan masyarakat banyak soal jalan di wilayah Kukar yang dipakai untuk hauling,” ujarnya.

Denny berharap DPRD Kukar memiliki ketegasan untuk terus mengawasi jalan umum yang dilewati oleh kendaraan perusahaan batu bara, baik yang legal maupun ilegal, yang meresahkan masyarakat Kukar.

“Ini yang selalu menjadi sorotan kami kepada Ketua DPRD Kukar dan anggotanya, terkhusus Komisi II,” tegas dia.

Komisi yang membidangi pembangunan yang melingkupi pertambangan dan energi serta lingkungan hidup tersebut diharapkannya bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut batu bara yang melewati jalan umum.

Ia pun menekankan kepada DPRD Kukar, Pemkab Kukar, dan Pemerintah Provinsi Kaltim agar memperhatikan jalan umum yang dipakai untuk aktivitas pengangkutan batu bara di Kukar.

Denny juga mendorong DPRD Kukar agar terus mengawasi APBD Kukar tahun 2023 yang tergolong bernilai sangat fantastis.

“APBD tahun 2023 sekitar Rp 7 triliun lebih. Ini angka yang cukup besar bagi daerah Kukar, dan ini harus betul-betul terus diawasi oleh anggota DPRD Kukar,” pungkasnya.

Pernyataan Denny Hermawan ini telah dijawab oleh Ketua Komisi II DPRD Kukar dalam berita yang telah kami terbitkan berjudul Jawab Kritik Ketum PMII Kukar, Sopan Sopian Akui Jalan Umum Dipakai Kendaraan Pengangkut Batu Bara. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Kunjungan Presiden Iran ke Suriah adalah Pukulan Telak bagi Zionis Israel

BERITAALTERNATIF.COM – Pada 5 Mei lalu, Ketua Dewan Syariah Hizbullah, Muhammad Yazbek menyatakan, kunjungan Presiden Iran Ebrahim Raisi ke Suriah adalah sebuah lawatan bersejarah.

Diberitakan al-Alam, dalam khotbah salat Jumat di Baalabak, Yazbek mengatakan bahwa kunjungan ini, juga perundingan antara Iran dan Saudi serta kesepakatan-kesepakatan yang menyusul, telah membuat Israel ketakutan. Di lain pihak, hal ini membuat Poros Perlawanan bernapas lega.

Diketahui, setelah beberapa putaran perundingan di Irak, akhirnya pada 10 Maret lalu Iran dan Saudi sepakat untuk rujuk serta memulihkan hubungan bilateral.

Kesepakatan ini diteken di China oleh Wakil Pemimpin Tertinggi Iran Ali Shamkhani, Penasihat Keamanan Nasional Saudi Musaad bin Muhammad al-Ayban, dan anggota Kantor Politik Komite Pusat Partai Komunis Republik Rakyat China Wang Yi.

Menurut ulama Lebanon ini, kunjungan Raisi adalah peringatan tentang runtuhnya hegemoni imprerialisme di Kawasan, juga merupakan dukungan untuk Poros Perlawanan dari dalam Damakus.

Yazbek menyatakan bahwa setelah terjalinnya kesepakatan Teheran-Riyadh, sejumlah ulama Saudi menegaskan bahwa kesepakatan normalisasi dengan Musuh Zionis adalah sebuah bidah.

Sembari menegaskan bahwa pernyataan ini disebabkan oleh kesepakatan Iran-Saudi, Yazbek menambahkan, atmosfer kesepakatan dan penyelesaian masalah usai kesepakatan ini meliputi Kawasan. Namun, otoritas Lebanon tidak memanfaatkan atmosfer ini.

“Semua pihak di Lebanon menghendaki terbentuknya Pemerintahan kuat dan adil yang bisa berkuasa atas seluruh wilayah negara ini,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa para pejabat yang mengaku memikirkan Lebanon harus memilih presiden yang bisa menyelamatkan negara tersebut.

Yazbek dalam khotbahnya juga menyinggung masalah Palestina. Ia mengatakan, kebrutalan Rezim Zionis telah melampaui semua hukum dan kelaziman.

“Siapa pun yang tidak mengutuk pembunuhan atas Khidr Adnan, wajahnya akan tercoreng aib,” ucapnya. (*)

Sumber: Poros Perlawanan

Alif Turiadi Bantah Pernyataan Ramadhan: DPRD Kukar Bekerja untuk Kepentingan Masyarakat

BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi membantah pernyataan tokoh pemuda Kukar, Ramadhan.

Ia menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif telah membangun kerja sama yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.

Dari segi penganggaran, setiap usulan yang disampaikan Pemkab Kukar telah direspons, dikaji, dan dibahas oleh DPRD Kukar.

“Kalau memang itu tujuannya untuk masyarakat, kita laksanakan itu penganggarannya,” kata Alif kepada beritaalternatif.com pada Sabtu (6/5/2023).

Karena itu, tegas dia, pembahasan anggaran di DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Jangan memutar-balikkan fakta bahwa seolah-olah anggota dewan punya kepentingan. Enggak ada kepentingan selain kepentingan untuk masyarakat,” tegasnya.

Terkait proyek mangkrak serta terkesan lamban diselesaikan oleh Pemkab Kukar, politisi Gerindra ini mengaku akan meninjau dan mengevaluasinya.

Kata dia, perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh Pemkab akan terus dipantau dan evaluasi secara langsung oleh DPRD Kukar.

“Sejauh mana perencanaan yang dilaksanakan oleh eksekutif dan penyerapannya sampai sejauh mana, itu nanti wewenang kami untuk melaksanakan itu,” tuturnya.

Alif juga menanggapi kritik Ramadhan terkait pembentuan Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Kukar, yang terkesan tak menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, setiap Perda yang dibahas dan disahkan DPRD Kukar telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat.

Perda yang disetujui DPRD Kukar, lanjut dia, juga telah melalui persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Sehingga, sambung Alif, semua Perda yang disahkan DPRD Kukar selalu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sebelum mengesahkan peraturan-peraturan tersebut, DPRD Kukar juga telah melakukan sosialisasi serta menyerap aspirasi publik.

Selain itu, tegas Alif, dalam proses penyusunan dan pembahasan Perda, DPRD Kukar tidak memiliki kepentingan lain selain memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili setiap anggota legislatif.

“Ketika Perda itu kita buat, sebelum Perda itu kita turunkan, pasti ada sosialisasi Perda. Kita laksanakan kok,” tegas Alif. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Sentil DPRD Kukar, Ramadhan: Penganggaran Politis, Pengawasan Tumpul

BERITAALTERNATIF.COM – Tokoh muda Kukar Ramadhan mengkritik DPRD Kukar terkait pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Dari sisi penganggaran, Ramadhan meragukan lembaga legislatif dan eksekutif menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat Kukar.

Kata dia, proses penganggaran di DPRD Kukar kerap mengutamakan kepentingan politik, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kukar terabaikan.

Ia mencontohkan penganggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang mangkrak di Kukar. Hal ini terjadi karena penganggaran tak berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, sambung Ramadhan, pembangunan infrastruktur yang telah menelan miliaran uang rakyat tak memiliki manfaat sedikit pun.

Sejatinya, kata dia, masalah ini bisa diselesaikan oleh wakil rakyat. Mantan Presiden BEM Unikarta Tenggarong ini pun menyarankan DPRD Kukar memperkuat fungsi pengawasannya.

“Untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tadi benar-benar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/5/2023).

Dia juga menyoroti program di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang tumpang tindih, bahkan terlihat sama, tetapi dijalankan oleh dua atau lebih OPD.

Program-program tersebut, lanjut dia, sejatinya dapat dilaksanakan oleh satu OPD apabila DPRD Kukar memperkuat fungsi pengawasannya.

Dengan begitu, Pemkab Kukar dapat melakukan efisiensi anggaran, sehingga bisa dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat Kukar.

Ramadhan juga menyarankan DPRD Kukar memanfaatkan fungsi dan kewenangannya untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan, listrik, dan air bersih yang murah.

Pemkab Kukar, sambung dia, seyogianya dapat menggratiskan air bersih dari PDAM untuk penduduk miskin di Kukar.

Ia menyebutkan bahwa pembiayaan air bersih untuk penduduk miskin tersebut bisa digali dari obyek-obyek wisata dan sektor lain yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (Kukar) Kukar.

“Lalu, bagaimana dengan PAD yang berpotensi berkurang? Ya kita cari potensi lain yang lebih memungkinkan mampu untuk membayar air untuk penduduk miskin itu,” sarannya.

Ramadhan mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar pernah berencana mengolah air PDAM agar bisa diminum oleh masyarakat.

Namun, rencana tersebut tak kunjung terwujud. Dia pun mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Kukar dalam pelaksanaan rencana pengolahan air PDAM.

Padahal, kata Ramadhan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk mewujudkan program tersebut.

Jika tak kunjung terwujud, dia khawatir Pemkab hanya menghamburkan miliaran rupiah uang publik untuk program yang tak memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Ini kan menjadi hal yang sepatutnya diawasi sebagai fungsi pengawasan di DPRD, karena muara semua kepentingannya adalah masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, apabila semua anggota DPRD Kukar menunjukkan kinerja positif di setiap daerah pemilihan, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan kembali memilih mereka di Pileg 2024.

“Kalau pelayanan DPRD sekarang kepada masyarakat baik, saya kira masyarakat juga akan memberikan timbal balik yang baik pula,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi telah membantah pernyataan Ramadhan dalam artikel kami berjudul Alif Turiadi Bantah Pernyataan Ramadhan: DPRD Kukar Bekerja untuk Kepentingan Masyarakat. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Mengapa Amerika Serikat Sangat Marah dengan Kunjungan Presiden Iran ke Suriah?

Oleh: Syed Zafar Mehdi

“Marahlah dan matilah karena amarah,” Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Naser Kanani men-tweet pada Kamis pagi, mencerca lawannya dari Amerika, Vedant Patel, menggunakan pepatah Persia yang terkenal.

Patel mengatakan kepada wartawan di Washington pada Rabu bahwa “hubungan yang semakin dalam” antara Teheran dan Damaskus “harus menjadi perhatian besar”, tidak hanya bagi AS dan sekutunya, tetapi juga bagi dunia.

“Tentu saja, kemarahan rezim jahat, yang tanduknya telah dipatahkan di Suriah dan seluruh wilayah oleh Iran dan Poros Perlawanan, dan yang harus mengakhiri kehadiran agresifnya di Suriah, adalah wajar,” tulis Kanani, menanggapi pernyataan Patel.

Mengapa orang Amerika merasa gelisah dan kesal atas kunjungan Presiden Ebrahim Raisi ke Suriah?

Jawabannya sederhana: kompleks industri militer AS menghadapi kekalahan memalukan di Suriah setelah bertahun-tahun menopang kelompok teroris dan tentara bayaran dengan tujuan menggulingkan Bashar al-Assad.

Pada Rabu lalu, ketika Presiden Raisi mendarat di Damaskus, 13 tahun setelah terakhir kalinya seorang Presiden Iran mengunjungi Suriah, dia langsung menemui Bashar al-Assad.

Assad tidak keluar dari lubang bawah tanah seperti Saddam Hussein, juga tidak diseret keluar dari pipa pembuangan seperti Muammar Gaddafi. Dia menjamu pejabat tamu di istana kepresidenannya yang indah.

Tidak seperti Saddam dan Gaddafi, “sekutu” Barat yang akhirnya disingkirkan, Assad mendapat dukungan dari Iran dan Poros Perlawanan saat dia melawan kekuatan Barat dan tentara bayaran mereka.

Iran tidak mengkhianati teman dan sekutunya, sesuatu yang juga diakui oleh Assad pada Rabu lalu.

“Anda tidak hanya memberi kami dukungan politik dan ekonomi, Anda mendukung kami dengan darah Anda,” kata Assad dalam pertemuannya dengan Presiden Raisi, berterima kasih kepada Iran atas dukungan tegas dan tak tergoyahkan Teheran.

Sebagai tanggapan, Presiden Iran memuji negara tetangga Arab itu karena berhasil “mencapai kemenangan (dalam perang) meskipun ada ancaman dan sanksi”, sambil menegaskan kembali dukungan Iran yang berkelanjutan untuk Damaskus.

Ini adalah kutukan bagi orang Amerika karena mereka bekerja sangat keras dan berinvestasi terlalu banyak dalam proyek yang dirancang untuk menggulingkan Pemerintahan Assad dan memasang paduan suara Barat.

Orang-orang “miring” di Washington masih belum menyerah dan hidup dalam penyangkalan tentang perubahan dinamika geopolitik–negara-negara Arab, termasuk “sekutu” AS, mengantre untuk menormalkan hubungan mereka dengan Suriah.

Patel mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa Pemerintahan Biden telah “menjelaskan” kepada mitra dan sekutunya di Kawasan bahwa AS “tidak mendukung normalisasi hubungan dengan Damaskus”.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan kepada mitranya dari Mesir bahwa mereka yang terlibat dengan Pemerintah Assad “harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana upaya tersebut memenuhi kebutuhan rakyat Suriah”. Seolah-olah serangan udara dan penjarahan sumber daya oleh Amerika membantu warga Suriah.

Fakta bahwa “sekutu” Arab Washington, termasuk Mesir, telah mengambil serangkaian tindakan dalam beberapa bulan terakhir yang ditujukan untuk pemulihan hubungan dengan Suriah telah membuat Blinken dan bosnya yang linglung menjadi gelisah.

Minggu depan, Turki, Suriah, Iran, dan Rusia akan bertemu di Moskow untuk memajukan wacana normalisasi, dengan fokus memulihkan hubungan diplomatik penuh antara Damaskus dan Ankara.

Sudah ada pembicaraan tentang ekonomi utama Teluk Persia, termasuk Arab Saudi, yang berencana untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar di Suriah sebagai bagian dari upaya rekonstruksi.

Iran telah menjanjikan bantuannya kepada Pemerintah Bashar al-Assad ketika bergerak untuk membangun kembali negara yang hancur oleh perang selama satu dekade yang dipaksakan oleh AS dan sekutu negara dan non-negaranya.

“Suriah sedang memasuki fase rekonstruksi dan Iran akan mendukung Suriah selama fase ini juga,” kata Kanani pada konferensi pers mingguannya pada Senin.

Ketika Iran dan Suriah pada Rabu menandatangani serangkaian perjanjian kerja sama, termasuk pakta strategis jangka panjang, hanya kegelisahan dan frustrasi yang tumbuh di koridor kekuasaan Washington.

Dalam pertemuannya dengan Assad pada Rabu, Presiden Raisi mengenang kontribusi instrumental para martir besar seperti Jenderal Qassem Soleimani dalam membebaskan negara itu dari cengkeraman ISIS.

“Hubungan Iran-Suriah terikat dengan darah para martir kita tercinta, terutama Martir Haj Qassem Soleimani, dan nama ini adalah simbol stabilitas dan kekuatan hubungan antara kedua negara,” kata Presiden Iran seperti dikutip Assad.

“Sama seperti Republik Islam yang mendukung Pemerintah dan bangsa Suriah dalam perang melawan terorisme, (Iran) juga akan mendukung saudara-saudara Suriahnya di bidang pembangunan dan kemajuan,” sambungnya.

Pernyataan ini, persaudaraan ini, dan persahabatan ini menjadi sumber peringatan bagi AS dan sekutunya, serta rezim Israel dan kelompok tentara bayaran yang didukungnya di Suriah sejak 2011.

Itulah mengapa orang Amerika marah. Dan mereka punya banyak alasan untuk itu. (*)

Sumber: Poros Perlawanan