Tenggarong – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membahas tiga opsi penyelesaian tunggakan retribusi pedagang Pasar Tangga Arung. Mulai dari keringanan, penundaan, hingga pemutihan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Kerja Komisi I, Senin (11/8/2025).
Langkah ini diambil menyusul datangnya desakan pedagang yang merasa terbebani biaya sewa lapak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, Erwin, Sugeng Hariadi, Wandi, dan Jamhari serta perwakilan Forum Pedagang Pasar Tangga Arung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setkab Kukar, Bappenda, Inspektorat, BPKAD, hingga mahasiswa Unikarta.
Semua pihak hadir dengan tujuan yang sama untuk mencari titik temu agar beban pedagang bisa dikurangi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Data Disperindag menunjukkan, tunggakan retribusi pasar saat ini menembus angka lebih dari Rp11 miliar.
Kondisi ini membuat pedagang kian tertekan, terlebih setelah menghadapi kenaikan tarif retribusi pada 2017-2018, yang kemudian diperparah oleh lesunya aktivitas pasar akibat pandemi Covid-19 selama 2019-2021 lalu.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan pihaknya meminta Disperindag Kukar untuk segera menindaklanjuti hasil kajian yang sudah dibahas.
Menurutnya, keputusan yang diambil harus berlandaskan data dan fakta di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Disperindag kita minta untuk segera melaksanakan, mengimplementasikan terhadap kajian-kajian apakah itu keringanan, pengurangan, ataupun penghapusan retribusi pasar dengan melihat data fakta,” ujar Desman saat ditemui usai RDP.
Meski demikian, Disperindag Kukar juga diminta melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan.
Dalam implementasinya nanti, Komisi I DPRD Kukar pun menekankan pentingnya melibatkan forum pedagang dalam proses pendataan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kebijakan seperti ini memerlukan proses bertahap, tidak bisa diambil secara tergesa-gesa,” terangnya.
DPRD Kukar, kata dia, memberi waktu hingga pertengahan September untuk merampungkan keputusan, sembari membuka ruang bagi pedagang yang ingin mengajukan skema cicilan.
“Kasih waktulah hingga pertengahan September sudah ada hasilnya, toleransi tidak sehari dua hari gitu, karena ini membahas tentang hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (ak/ko)
