ADA KALTIM

Sentil DPRD Kukar, Ramadhan: Penganggaran Politis, Pengawasan Tumpul

BERITAALTERNATIF.COM – Tokoh muda Kukar Ramadhan mengkritik DPRD Kukar terkait pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Dari sisi penganggaran, Ramadhan meragukan lembaga legislatif dan eksekutif menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat Kukar.

Kata dia, proses penganggaran di DPRD Kukar kerap mengutamakan kepentingan politik, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kukar terabaikan.

Ia mencontohkan penganggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang mangkrak di Kukar. Hal ini terjadi karena penganggaran tak berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, sambung Ramadhan, pembangunan infrastruktur yang telah menelan miliaran uang rakyat tak memiliki manfaat sedikit pun.

Sejatinya, kata dia, masalah ini bisa diselesaikan oleh wakil rakyat. Mantan Presiden BEM Unikarta Tenggarong ini pun menyarankan DPRD Kukar memperkuat fungsi pengawasannya.

“Untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tadi benar-benar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/5/2023).

Dia juga menyoroti program di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang tumpang tindih, bahkan terlihat sama, tetapi dijalankan oleh dua atau lebih OPD.

Program-program tersebut, lanjut dia, sejatinya dapat dilaksanakan oleh satu OPD apabila DPRD Kukar memperkuat fungsi pengawasannya.

Dengan begitu, Pemkab Kukar dapat melakukan efisiensi anggaran, sehingga bisa dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat Kukar.

Ramadhan juga menyarankan DPRD Kukar memanfaatkan fungsi dan kewenangannya untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan, listrik, dan air bersih yang murah.

Pemkab Kukar, sambung dia, seyogianya dapat menggratiskan air bersih dari PDAM untuk penduduk miskin di Kukar.

Ia menyebutkan bahwa pembiayaan air bersih untuk penduduk miskin tersebut bisa digali dari obyek-obyek wisata dan sektor lain yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (Kukar) Kukar.

“Lalu, bagaimana dengan PAD yang berpotensi berkurang? Ya kita cari potensi lain yang lebih memungkinkan mampu untuk membayar air untuk penduduk miskin itu,” sarannya.

Ramadhan mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar pernah berencana mengolah air PDAM agar bisa diminum oleh masyarakat.

Namun, rencana tersebut tak kunjung terwujud. Dia pun mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Kukar dalam pelaksanaan rencana pengolahan air PDAM.

Padahal, kata Ramadhan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk mewujudkan program tersebut.

Jika tak kunjung terwujud, dia khawatir Pemkab hanya menghamburkan miliaran rupiah uang publik untuk program yang tak memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Ini kan menjadi hal yang sepatutnya diawasi sebagai fungsi pengawasan di DPRD, karena muara semua kepentingannya adalah masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, apabila semua anggota DPRD Kukar menunjukkan kinerja positif di setiap daerah pemilihan, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan kembali memilih mereka di Pileg 2024.

“Kalau pelayanan DPRD sekarang kepada masyarakat baik, saya kira masyarakat juga akan memberikan timbal balik yang baik pula,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi telah membantah pernyataan Ramadhan dalam artikel kami berjudul Alif Turiadi Bantah Pernyataan Ramadhan: DPRD Kukar Bekerja untuk Kepentingan Masyarakat. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Bupati dan Wabup Evaluasi Program Empat Dinas di Lingkungan Pemkab Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemkab Kukar tersebut dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar pada Selasa (2/5/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan OPD seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kukar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Edi mengevaluasi infrastruktur jalan lingkungan, Program Terang Kampongku dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kukar.

Bupati melakukan evaluasi serta memaparkan capaian program daerah serta target yang ingin dicapainya berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022-2026.

Menurut Bupati, setiap OPD tak hanya menjalankan program yang telah dicanangkan, tetapi juga seyogyanya melihat manfaat semua kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Pekerjaan sudah selesai dilakukan, dilihat bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat,” ucap Bupati.

Dia mencontohkan Program Pamsimas yang telah direalisasikan oleh Disperkim Kukar. Program tersebut telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

Pemkab Kukar, sambung dia, akan melanjutkan Program Pamsimas pada tahun 2023. Pasalnya, masih terdapat sejumlah desa di Kukar yang belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi mereka.

“Kita perlu menindaklanjuti dengan meningkatkan kapasitas semua jaringan sambungan rumah yang belum tersambung ke setiap rumah warga. Itu perlu atensi lanjutan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, ke depan Pamsimas perlu dijalankan secara maksimal. Penyediaan air bersih dan sanitasi juga mesti dirasakankan secara merata oleh masyarakat Kukar.

“Apalagi ini berbicara soal air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai di 2023 pengerjaan ini tidak selesai,” tegasnya. (*)

Penulis: Nadya Fazira

Editor: Ufqil Mubin