Penulis: adakaltim

Samarinda – Kuasa hukum Hj. Nurfadiah dan Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, Agus Shali, memastikan pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan menyusul diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur dalam perkara dugaan pemerasan, perampasan, dan pengancaman yang menyeret Irma Suryani.

Meski menghormati keputusan penyidik, pihaknya masih memiliki hak hukum untuk menguji dasar penerbitan SP3 melalui mekanisme praperadilan, menurutnya, terdapat sejumlah fakta yang dinilai belum dipertimbangkan secara utuh dalam proses penyidikan.

“Memang benar Polda Kalimantan Timur telah menerbitkan SP3 untuk kasus tersebut. Namun, yang perlu diketahui masyarakat, ada dua surat penghentian yang diterbitkan secara bersamaan,” ujar Agus Shali, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, SP3 pertama berkaitan dengan laporan Hj. Nurfadiah yang sebelumnya menetapkan Irma Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, perampasan, dan pengancaman. Sementara itu, surat kedua merupakan penghentian penyelidikan atas laporan Irma Suryani terkait dugaan pemalsuan.

Atas keputusan tersebut, Agus Shali, mengaku tetap memberikan apresiasi kepada penyidik Polda Kaltim. Kendati demikian, apresiasi itu tidak menghilangkan hak kliennya untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

“Kami tetap memberikan apresiasi terhadap proses hukum yang dilakukan Polda Kalimantan Timur. Tetapi kami juga memiliki hak untuk melakukan eksaminasi terhadap SP3 tersebut melalui praperadilan,” tegasnya.

Menurutnya, alasan penghentian penyidikan karena dinilai tidak memiliki alat bukti yang cukup masih perlu diuji. Pasalnya, hingga saat ini terdapat sejumlah tindakan penyidikan yang disebut belum dilaksanakan oleh penyidik.

Ia mengungkapkan, penyidik sebelumnya telah mengantongi surat izin penggeledahan dan izin penyitaan barang bukti. Namun, tindakan tersebut belum pernah direalisasikan sehingga dinilai berpotensi memengaruhi kelengkapan pembuktian perkara.

Selain itu, Agus menyebut Irma Suryani juga telah mengakui menguasai sejumlah barang yang menjadi objek laporan, menurutnya, semestinya menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

“Saudari Irma sendiri mengakui mengambil barang-barang itu dan sampai hari ini barang tersebut masih berada dalam penguasaannya. Karena itu menjadi tanda tanya bagi kami ketika penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti,” katanya.

Agus Shali menegaskan, terbitnya SP3 bukan berarti seluruh proses hukum telah berakhir, tim kuasa hukum masih akan mempertimbangkan berbagai langkah hukum guna memperjuangkan hak-hak kliennya.

“Proses hukum ini tidak berhenti sampai diterbitkannya SP3, kami masih memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh,” pungkasnya. (*)

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, akhirnya buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Di tengah ramainya narasi di media sosial, Seno memilih merespons isu tersebut dengan santai. Meski mengaku dirugikan, ia berharap pihak yang terus menyebarkan tudingan itu bisa mendapatkan hidayah.

“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” ujar Seno Aji dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (28/5/2026).

Seno mengaku sudah mengetahui tudingan yang ramai beredar sejak hak angket disetujui masuk dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.

Namun, ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan hanya dibangun berdasarkan asumsi semata.

“Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” katanya.

Seno Sebut Narasi di Media Sosial Hanya Cocokologi

Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena posisinya sebagai wakil gubernur.

“Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pola narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah platform informasi yang menurutnya memiliki pola serupa.

“Saya amati, seluruh narasinya hampir sama. Isu itu terus dinaikkan, tetapi tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” jelasnya.

Seno mengaku heran karena hanya sedikit pihak yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya, sementara tudingan justru berkembang lebih masif tanpa menghadirkan penjelasan berimbang.

“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung ke saya dan sudah saya jawab. Tetapi yang masif beredar justru tudingan-tudingan itu,” katanya.

Hak Angket Disebut Murni Kewenangan DPRD

Seno juga menegaskan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif, bukan ranah pemerintah provinsi.

“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” ujarnya.

Ia memastikan tidak ada keterlibatan maupun intervensi dari pihak eksekutif dalam proses tersebut.

Saat ini, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Seno Aji Singgung Foto Lama yang Viral

Menanggapi foto yang viral di media sosial, Seno menjelaskan bahwa dokumentasi tersebut merupakan foto lama yang kembali digunakan untuk membangun narasi berbeda.

“Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” tegasnya.

Bahkan, ia sempat menanggapi tudingan tersebut dengan nada bercanda.

“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politiknya,” ujar Seno.

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Bantah Demo Ditunggangi Politik

Sebelumnya, pihak Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga telah memberikan klarifikasi terkait video viral yang diunggah akun Instagram @Kaltim.flash pada 23 Mei 2026.

Video tersebut menampilkan foto pertemuan sejumlah pihak dengan Seno Aji dan menuding gerakan unjuk rasa Aksi 215 sebagai aksi “pesanan” politik.

Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menegaskan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi lama yang diambil pada 8 Desember 2025.

“Kami ingin meluruskan bahwa kabar tentang kami bertemu Wakil Gubernur sebelum demo itu adalah bohong atau hoaks. Tudingan di video itu sama sekali tidak punya dasar karena memakai foto lama yang sengaja disebarkan lagi,” kata Lukman.

Menurutnya, pertemuan tersebut hanyalah agenda silaturahmi internal LSM JAGA Kaltim yang dipimpin Mugeni, bukan pembahasan aksi demonstrasi.

Ia juga membantah keras tudingan bahwa Aksi 215 ditunggangi tokoh politik tertentu, termasuk nama Seno Aji maupun Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

“Semua pembicaraan saat demo murni keluar dari masyarakat sendiri. Tidak ada titipan atau settingan dari pejabat mana pun. Saya berani bertaruh untuk menegaskan bahwa gerakan kami ini murni,” tegasnya. (*)