Diduga Kelebihan Muatan, Kapal Taksi Dahliya F3 Tenggelam di Ulak Besar Sungai Mahakam

Tenggarong – Ketenangan perairan Ulak Besar Sungai Mahakam mendadak berubah mencekam, Kamis (12/2/2026) sore.

Kapal taksi penumpang KM Dahliya F3 yang tengah berlayar dari Samarinda menuju Long Bagun dilaporkan tenggelam sekitar pukul 16.30 Wita di wilayah Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peristiwa tersebut diduga terjadi akibat kapal mengalami kelebihan muatan saat melintasi arus deras di kawasan tersebut.

Komandan Kapal Polisi KP XII-2011 Aipda Albert Deman menjelaskan, kapal berangkat dari Pelabuhan Samarinda pukul 07.00 Wita dengan tujuan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat, membawa penumpang sekaligus muatan sembako serta enam unit sepeda motor.

Awalnya, perjalanan berlangsung normal hingga sore hari sebelum akhirnya insiden terjadi.

“Sekitar pukul 16.00 Wita, saat berada di perairan Ulak Besar Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, kapal terkena arus deras dengan kondisi muatan berat atau over capacity sehingga kapal oleng dan selanjutnya tenggelam,” jelasnya.

Dalam data manifes, tercatat jumlah penumpang sebanyak 42 orang, terdiri dari 30 dewasa dan 6 anak-anak, serta 1 nahkoda dan 6 ABK.

Namun hasil pendataan di lapangan menunjukkan jumlah orang di atas kapal mencapai 52 orang.

“Diketahui terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dalam manifes dengan jumlah riil di lapangan. Total di kapal 52 orang, terdiri dari 42 penumpang dan 10 kru,” ungkapnya.

Meski kapal tenggelam, seluruh penumpang dan ABK berhasil menyelamatkan diri.

“Seluruh penumpang beserta ABK selamat, dalam kondisi aman dan berada di rumah kediaman Camat Muara Kaman, masih dalam proses pendataan,” jelasnya.

Kerugian materil akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai kurang lebih Rp1,5 miliar, meliputi kapal dan mesin, muatan sembako dan beras, serta enam unit sepeda motor yang ikut tenggelam.

“Saat ini nahkoda kapal telah diamankan di Polsek Muara Kaman untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses penyelidikan,” pungkasnya. (ak/ko)

SMA Negeri 2 Tenggarong Jadi Titik Awal Roadshow Pelatihan Daur Ulang Sampah HPSN 2026

Tenggarong – SMA Negeri 2 Tenggarong menjadi titik awal roadshow Pelatihan Kewirausahaan Daur Ulang Sampah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini diikuti guru dan murid SMA se-Kutai Kartanegara sebagai bagian dari penguatan pembelajaran kewirausahaan berbasis lingkungan di sekolah.

CEO Event Organizer Sinar Intan sekaligus pemilik Hennsmade Gallery, Henny Amiroeddin, menjelaskan kegiatan ini merupakan pembuka dari rangkaian peringatan HPSN 2026 yang akan digelar di sejumlah kecamatan.

Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan yang telah dimulai sejak 2017 dengan fokus pada edukasi daur ulang dan penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

“Hari ini merupakan awal rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Peduli Sampah 2026. Peringatan ini dirangkai dengan workshop kewirausahaan daur ulang sampah sebagai bentuk edukasi sekaligus penguatan ekonomi kreatif berbasis lingkungan,” ujarnya.

Henny menjelaskan, latar belakang kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap bahan kerajinan yang masih banyak didatangkan dari luar daerah.

Ia melihat potensi lokal sebenarnya sangat besar, terutama dari limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Dari situ muncul inisiatif untuk menciptakan bahan kerajinan dari daur ulang sampah yang bisa diproduksi masyarakat melalui pelatihan yang kami lakukan,” jelasnya.

Ia juga menerangkan, konsep yang dibangun adalah ekonomi sirkular, di mana rantai produksi dimulai dari lingkungan sekitar, diproses oleh masyarakat lokal, lalu hasilnya kembali dimanfaatkan dan dibeli oleh masyarakat daerah sendiri.

Dengan pola ini, kata dia, nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah, melainkan berputar dan memberi dampak langsung bagi komunitas setempat.

Henny mengungkapkan, hingga saat ini jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan di Kalimantan Timur (Kaltim) hampir mencapai 10 ribu orang.

“Di Kukar sendiri, sejak 2017–2018 tercatat hampir 2 ribu guru telah mendapat pelatihan, sementara di Samarinda sekitar 4 ribu guru dan di Kutai Barat lebih dari 900 guru,” ungkapnya.

Roadshow yang akan ia dan team lakukan nantinya akan menyisiri ke kecamatan-kecamatan agar pemerataan transfer ilmu dapat dirasakan tanpa membebani biaya peserta.

Sementara itu, PSMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kaltim, Fadli Yulizannur, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menilai pelatihan ini selaras dengan kurikulum sekolah yang sudah memuat mata pelajaran kewirausahaan, sehingga dapat memperkaya metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi siswa.

“Ini kegiatan yang luar biasa, yakni pelatihan kewirausahaan dan daur ulang sampah. Kegiatan kewirausahaan memang sudah masuk dalam kurikulum sekolah karena ada mata pelajaran kewirausahaan,” ujarnya.

Fadli menerangkan bahwa melalui pelatihan ini, siswa tidak hanya memahami teori tentang kewirausahaan, tetapi juga langsung mempraktikkan bagaimana limbah dapat diolah menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual.

Ia melihat pendekatan praktik semacam ini mampu menumbuhkan kreativitas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan sekolah.

“Sampah plastik, botol bekas, tempat telur hingga kardus dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual,” kata dia.

Di sisi lain, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kaltim, Syamsuddin, memandang kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap gerakan lingkungan yang menekankan kondisi asri, aman, sehat, resik, dan indah.

Ia menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan sejak dini, termasuk dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah.

“Sampah pada dasarnya adalah hasil dari kita sendiri sebagai produsen. Artinya, kita yang menghasilkan sampah, maka kita pula yang seharusnya bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, ketika dikelola dengan benar, sampah justru memiliki potensi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

“Sampah bukan sesuatu yang negatif. Ia menjadi negatif ketika kita abai. Namun jika kita peduli, sampah justru bisa menjadi sesuatu yang positif dan bernilai ekonomi,” pungkasnya. (ak/ko)

Petala Borneo Buktikan Musik Tradisi Tak Sekadar Lestari Tapi Juga Produktif

Samarinda – Petala Borneo menunjukkan bahwa musik tradisi bukan hanya soal menjaga warisan, tapi juga bisa terus bergerak dan produktif.

Hal itu terlihat dalam konser mandiri bertajuk Malam Pelipur Lara yang digelar di Temindung Creative Hub, Samarinda pada Rabu (11/2/2026) malam.

Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, menghadirkan seniman, komunitas, hingga masyarakat yang datang dengan suasana hangat dan penuh apresiasi.

Founder sekaligus Komposer Petala Borneo, Achmad Fauzi atau yang akrab disapa Oji, mengatakan konser ini memang sudah lama direncanakan.

Selama ini mereka lebih sering tampil di panggung undangan dan festival, tetapi merasa perlu punya ruang sendiri untuk menyampaikan gagasan secara lebih leluasa.

“Lewat konser mandiri seperti ini, kami lebih bebas mengekspresikan apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan,” ujar Oji.

Ia menjelaskan, tajuk Malam Pelipur Lara diambil dari salah satu lagu karya mereka.

Lagu tersebut membawa pesan sederhana namun dalam yakni hidup tidak perlu dijalani dengan beban berlebihan.

“Lagu ini berpesan bahwa hidup tidak perlu terlalu dipikirkan secara berlebihan. Semua adalah skenario dari Tuhan, kita jalani saja dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Menurut Oji, konser ini bukan sekadar pentas musik, tetapi juga ruang silaturahmi dengan kawan-kawan di Samarinda sekaligus ajakan untuk melihat musik tradisi dari sudut pandang berbeda, bukan hanya pelestarian, tapi juga potensi ekonomi.

“Musik tradisi tidak akan ada kalau tidak ada yang mengerjakan dan memperjuangkannya. Kami ingin menunjukkan bahwa musik tradisi hari ini masih bisa bertahan, bahkan masuk ke ranah ekonomi kreatif,” tegasnya.

Ia mengakui, perjalanan itu tidak instan, namun karya-karya Petala Borneo perlahan mulai memberi dampak nyata bagi para personelnya.

“Alhamdulillah karya kami sedikit demi sedikit sudah bisa menghidupi kami. Tapi kami yakin seharusnya bisa lebih, selama kita mau berbuat dan terus bergerak,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Oji juga menyinggung potensi musik Kutai untuk dikenal lebih luas.

Menurutnya, tantangan terbesar sering kali bukan pada ide, tetapi keberanian untuk mengeksekusi.

“Banyak yang punya gagasan agar musik kita bisa seperti musik Jawa atau Timur yang sedang ramai, tapi sering kali berhenti di diskusi. Padahal kita punya kemelayuan, musik pedalaman Dayak, dan kebudayaan Kesultanan yang bisa dikemas dengan gaya kekinian tanpa harus meniru,” jelasnya.

Konser tersebut juga menjadi bagian dari proses menuju album kedua Petala Borneo setelah sepuluh tahun dikenal lewat Olah Gubang dan kini melakukan rebranding.

Sepuluh lagu yang dibawakan malam itu menjadi gambaran mini album terbaru mereka.

“Kalau menunggu semuanya sempurna, mungkin tidak akan pernah terwujud. Hal yang dianggap tidak mungkin harus diupayakan menjadi mungkin,” tutupny. (ak/ko)

Muhammad Idham Sebut Danau Biru Panca Jaya Bisa Dongkrak PAD Jika Dikelola Optimal

Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyebut Wisata Danau Biru Panca Jaya, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara optimal dan ditata lebih baik.

Menurutnya, potensi tersebut sudah terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat setiap hari.

Idham menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperjelas legalitas lahan.

Saat ini, status tanah di kawasan tersebut masih terbagi-bagi, ada yang merupakan milik pribadi warga dan ada pula yang lainnya.

“Kita minta agar legalitas tanahnya jelas. Lahannya masih terbagi, ada milik warga pribadi dan ada yang lainnya. Itu memang baik untuk pengembangan wisatanya kalau bisa difasilitasi,” ujarnya kepada media ini, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai, kawasan tersebut kini sudah berkembang secara alami. Warung-warung milik warga buka setiap hari dan aktivitas ekonomi mulai tumbuh.

Namun, penataan kawasan dinilai masih perlu perhatian dari Dinas Pariwisata agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.

Terkait isu keamanan, terutama karena danau tersebut merupakan bekas tambang, Idham menyebut saat ini sudah ada larangan mandi di lokasi.

“Sekarang sudah dilarang mandi di situ. Warga yang menaikkan perahu juga diwajibkan memakai pelampung dan sudah disiapkan demi keselamatan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengakui masih ada pengunjung yang nekat mandi, padahal kondisi danau cukup dalam dan berbahaya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya aktivitas tambang, kawasan tersebut memang sudah memiliki sumber mata air alami dan sejak dulu dimanfaatkan warga.

“Sebelum ada tambang memang sudah ada mata air di situ. Orang-orang dulu juga mandi di sana, bahkan ada cerita-cerita tentang orang sakti yang mandi di situ,” jelasnya.

Selain wisata perahu, potensi UMKM di sekitar danau juga cukup besar, berbagai pedagang menjajakan makanan dan minuman, bahkan sudah tersedia wahana permainan anak seperti balon raksasa dan playground sederhana.

Ia menuturkan bawahan beberapa pedagang mengaku telah berjualan sekitar dua bulan terakhir dan merasakan ramainya pengunjung, terutama saat hari libur.

Idham berharap pemerintah desa bersama instansi terkait dapat menata kawasan tersebut secara menyeluruh, termasuk pengelolaan parkir dan penambahan wahana permainan.

“Harapannya tentu kawasan itu bisa diatur dengan baik dan menambah PAD. Parkir bisa dikelola dengan baik, wahana permainan bisa ditambah agar semakin menarik wisatawan,” pungkasnya. (ak/ko)

RKPD Kukar 2027 Disusun dengan Pendekatan Pemerataan Berbasis Wilayah

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan pendekatan pemerataan pembangunan berbasis wilayah.

Pendekatan tersebut menjadi fokus dalam pelaksanaan renewal forum konsultasi publik yang digelar di Gedung Bappeda lantai 1, Tenggarong, Rabu (11/2/2026),

Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan rancangan sebelum dibahas dan ditetapkan sebagai RKPD definitif.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan forum tersebut disiapkan sebagai ruang resmi sesuai regulasi untuk menghimpun berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

“Hari ini kita memang menyiapkan media sesuai regulasi untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan menjadi RKPD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, metode pelaksanaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu forum lebih banyak diisi paparan pemerintah, kini pendekatannya diubah dengan memberi ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.

“Metode tahun ini kita ubah. Jika sebelumnya lebih banyak pemerintah yang memberikan paparan, kini selama dua hari pelaksanaan renewal RKPD, hari ini dan besok, kita lebih banyak mendengar,” tegasnya.

Menurut Dafip, forum konsultasi publik memang dirancang sebagai ruang dialog untuk memastikan dokumen perencanaan yang telah disusun benar-benar adaptif dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memaparkan gambaran sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tahun 2027 agar arah kebijakan tetap selaras.

Ia menegaskan, proses perencanaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Seluruh alur tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan, dibahas dalam Musrenbang kabupaten, kemudian dirumuskan dalam rancangan RKPD,” jelasnya.

Hasil pembahasan, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 dan selanjutnya dituangkan dalam APBD 2027.

“Aspirasi dari DPRD juga akan masuk dalam proses tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui Renja 2027 dan dituangkan dalam APBD 2027,” ucapnya.

Terkait prioritas pembangunan, Dafip menyebut tema RKPD 2027 disusun secara tematik dengan pendekatan pemerataan berbasis kewilayahan, selaras dengan tahapan RPJMD 2025–2029.

Tahun 2027 sendiri ia menyebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Rumusan tersebut nantinya akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah, serta disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan provinsi agar target capaian pemerintah kabupaten selaras dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya. (ak/ko)

Infrastruktur dan Layanan Dasar Dominasi Usulan Musrenbang Kecamatan Muara Kaman

Tenggarong – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Kaman yang digelar di kawasan Danau Biru Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/2/2026) itu dihadiri unsur pemerintah kecamatan, desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan legislatif dan masyarakat.

Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyampaikan persoalan jalan masih menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat.

Menurutnya, kondisi akses jalan sangat menentukan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di Desa Liang Buaya yang hingga kini belum tersambung jalur darat secara optimal.

“Masyarakat berharap pembangunan jalan tersebut dapat diprioritaskan dan tembus hingga ke Sedulang,” ujarnya kepada Adakaltim.com pada Selasa (10/2/2026).

Dengan terbukanya akses itu, lanjutnya, mobilitas warga menuju kawasan Sebulu SP diharapkan menjadi lebih lancar serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah tersebut.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan akan sarana pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.

Sepanjang jalur Sebulu SP dari Muara Kaman yang mencakup sekitar empat desa dinilai sangat membutuhkan satu pos pemadam kebakaran yang mampu meng-cover seluruh wilayah.

Selama ini, jika terjadi kebakaran, bantuan harus datang dari Muara Kaman, Segihan, atau Sebulu yang jaraknya cukup jauh.

“Kalau ada kejadian, yang paling krusial itu mobil pemadam. Dari OPD memang disampaikan pengadaannya belum bisa dianggarkan karena efisiensi anggaran. Satu unit mobil pemadam lengkap itu sekitar Rp2 miliar,” jelasnya.

Ia mengakui nilai anggaran tersebut cukup besar, namun DPRD akan berupaya mendorong agar kebutuhan itu tetap menjadi prioritas.

Rencananya, kata dia, aspirasi tersebut akan dikonsultasikan bersama rekan-rekan di Komisi IV agar dapat ditekan ke pemerintah kabupaten, baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, mengingat urgensinya bagi keselamatan masyarakat.

Tak hanya itu, aspirasi lain juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan.

Banyak sekolah di wilayah Muara Kaman yang mengajukan rehabilitasi bangunan.

Sementara untuk akses menuju puskesmas, masih terdapat sekitar 100 meter jalan yang kondisinya bermasalah dan belum bisa ditangani kecamatan karena menjadi kewenangan perangkat daerah lain.

Masalah keterbatasan tenaga medis dan guru di wilayah pedalaman juga kembali mencuat.

Selain kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dinilai belum memadai.

Idham turut menyinggung persoalan penempatan tenaga P3K yang dinilai kurang tepat, sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

“Alhamdulillah, semua aspirasi masyarakat ini sudah kita catat. Kita akan cari solusi bersama, termasuk melalui beberapa mekanisme, agar aspirasi ini bisa benar-benar direalisasikan,” pungkasnya. (ak/ko)