Penulis: adakaltim

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menjadi pusat berkumpulnya pengurus Karang Taruna se-Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim tahun 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, pada Selasa (12/5/2026) besok.

Forum organisasi kepemudaan itu menjadi agenda penting untuk membentuk kepengurusan definitif Karang Taruna tingkat provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antar pengurus kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Ketua Caretaker Karang Taruna Kaltim Agus Maimun mengatakan, pelaksanaan Temu Karya merupakan amanah organisasi sesuai Surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna.

“Sesusai dengan SK PNKT Nomor 008/INT/KEP/PNKT/XII/2025, tugas kami salah satunya mengantarkan kepengurusan definitif melalui Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Agus menyebut, seluruh tahapan persiapan telah dilakukan, termasuk asistensi dari Pengurus Nasional Karang Taruna agar pelaksanaan berjalan sesuai regulasi organisasi.

“Alhamdulillah seluruh tahapan demi tahapan telah kami lakukan, termasuk asistensi yang sudah dilakukan oleh PNKT sesuai dengan Permensos 9 Tahun 2025 maupun pedoman operasional Karang Taruna,” jelasnya.

Selain pengurus Karang Taruna kabupaten dan kota, panitia juga mengundang berbagai unsur organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami telah mengundang pengurus kabupaten Karang Taruna yang aktif dan berbagai pihak di antaranya ormas kepemudaan, pembina teknis Karang Taruna provinsi yakni Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Forkopimda serta undangan lainnya,” katanya.

Ia berharap pelaksanaan Temu Karya dapat berjalan lancar serta menghasilkan gagasan positif bagi perkembangan organisasi dan masyarakat Kalimantan Timur.

“Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Kaltim, khususnya warga Karang Taruna se-Kaltim agar pelaksanaan Temu Karya berjalan lancar dan sukses,” ucapnya.

Sementara itu, panitia organizing committee (OC), Ferza Agustia Darma, menyebut persiapan kegiatan telah memasuki tahap akhir.

“Persiapan sudah hampir 100 persen untuk dilaksanakan esok hari dan hari ini para panitia SC maupun peserta sudah datang melakukan registrasi. Semoga semua berjalan lancar dan sukses,” tuturnya. (*)

Oleh: Dimas Yulianto S.P., M.Si (Akademisi Universitas Kutai Kartanegara)

Tenggarong – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mencoba melakukan pembenaran atas penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, ke dalam struktur resmi pemerintahan dengan membandingkannya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo terhadap Presiden Prabowo Subianto, adalah sebuah sesat pikir (logical fallacy) yang amat fatal.

Sebagai akademisi, saya memandang narasi yang dilemparkan ke publik ini bukan sekadar upaya pembelaan diri, melainkan bentuk pengaburan fakta yang meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat Kaltim. Kita harus mampu membedakan antara relasi privat dan penempatan jabatan publik.

Membandingkan penunjukan saudara kandung dalam struktur yang dibiayai negara dengan posisi seseorang yang berada di luar sistem pemerintahan adalah sebuah “kesalahan besar” secara administratif maupun moral.

Poin krusial yang sengaja dikaburkan oleh Rudy Mas’ud adalah sumber pendanaan dan legalitas jabatan. Hijrah Mas’ud ditempatkan sebagai Wakil Ketua I TGUP (Tim Gubernur Untuk Pengawalan) Kaltim. Ini adalah Jabatan Resmi Negara. Konsekuensi dari jabatan ini sangat jelas: ia masuk ke dalam sistem birokrasi, mendapatkan gaji yang bersumber dari APBD (uang rakyat), dan memiliki akses terhadap fasilitas negara. Sebaliknya, Hashim Djojohadikusumo dalam konteks pemerintahan Prabowo tetaplah merupakan aktor non-pemerintah.

Ia fokus pada dunia bisnis dan internal partai (Gerindra). Beliau tidak menduduki jabatan struktural di kementerian mana pun, tidak menerima sepeser pun gaji dari APBN, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Menyamakan keduanya adalah tindakan yang tidak jujur secara intelektual.

Rudy seolah lupa, jika ia sedang disorot karena banyak jabatan publik yang di kuasai keluarganya. Mulai Kakaknya, Hasanudin Masud (Ketua DPRD Kaltim), Rahmat Mas’ud/Walikota Balikpapan (kakak), Syarifah Suraidah/Anggota DPR RI (istri), Hijrah Mas’ud/Wakil Ketua TGUPP (adik), Syahriah Mas’ud/anggota Komisi IV DPRD (adik), Putri Amanda/Ketua Kadin Kaltim (keponakan)

Pernyataan Gubernur Rudy sangat berbahaya karena mencoba melakukan normalisasi terhadap praktik nepotisme. Dalam teori administrasi publik, penempatan keluarga inti dalam lingkaran kekuasaan strategis yang bersinggungan dengan anggaran negara adalah bibit utama konflik kepentingan (conflict of interest).

Ketika seorang pejabat publik mulai menggunakan hak prerogatifnya untuk menguntungkan keluarga, maka asas meritokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik daerah berdasarkan kompetensi akan mati seketika.

Jika pola pikir “keluargaisme” ini dibiarkan, maka tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur akan mundur ke era feodalisme, di mana jabatan dipandang sebagai warisan keluarga, bukan amanah publik.

Hak prerogatif gubernur bukanlah “cek kosong” yang bisa digunakan sewenang-wenang. Hak tersebut dibatasi oleh koridor etika dan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Rudy Mas’ud gagal memahami bahwa mandat yang diberikan rakyat kepadanya adalah untuk mengelola sumber daya daerah demi kesejahteraan umum, bukan untuk membangun dinasti birokrasi di bawah payung TGUP. Membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam pusaran isu ini adalah upaya cuci tangan yang sangat tidak elegan.

Presiden Prabowo secara tegas memisahkan urusan bisnis keluarga dengan struktur kabinet, sedangkan Rudy Mas’ud justru menarik keluarganya masuk ke dalam jantung anggaran.

Secara akademis, perbandingan yang dibuat oleh Rudy Mas’ud adalah perbandingan yang “pincang”. Fakta menunjukkan:

1. Hijrah Mas’ud masuk sistem pemerintahan, Hashim tidak.

2. Hijrah Mas’ud dibiayai rakyat melalui APBD, Hashim menggunakan dana pribadi/swasta.

3. Penunjukan di Kaltim memicu konflik kepentingan kebijakan publik, sementara posisi di pusat tetap berada pada koridor profesionalisme kepartaian dan bisnis.

Saya mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera menghentikan narasi yang menyesatkan ini. Pemimpin seharusnya memberikan teladan tentang integritas, bukan malah mempertontonkan akrobat logika demi melindungi kepentingan kerabat.

Masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan pemimpin yang berpihak pada transparansi, bukan mereka yang sibuk membagi-bagikan kursi kekuasaan di atas penderitaan rakyat yang mendambakan keadilan akses dalam pemerintahan. Sudah saatnya kita mengembalikan marwah birokrasi Kaltim ke tangan-tangan profesional, bukan pada daftar silsilah keluarga. (*)

Nusantara – Dari langkah kecil yang mengetuk satu per satu pintu rumah warga, layanan kesehatan hadir lebih dekat di tengah masyarakat. Di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama tenaga kesehatan fasilitas kesehatan setempat menghadirkan pelayanan kesehatan langsung bagi masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Puskesmas Sepaku 1 ini tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi juga membangun kedekatan dengan warga. Sebanyak 47 penerima manfaat di Desa Sukaraja dan 24 orang di Desa Bumi Harapan menjadi sasaran kegiatan ini, termasuk satu ibu hamil yang telah memasuki Hari Perkiraan Lahir (HPL).

Melalui penyuluhan kesehatan dan pemberian makanan tinggi protein secara _door to door_ pada Senin (13/04/2026), upaya ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat sejak dini. Pendekatan langsung ini turut melibatkan kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) di bawah pembinaan Puskesmas setempat.

Di tengah interaksi tersebut, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berbagi cerita tentang kondisi kesehatan keluarga. Sadiah, salah satu penerima manfaat, mengaku mendapatkan pengalaman yang berbeda melalui layanan ini.

“Hari ini, kita diberi tambahan protein sama gizi anak. Saya sangat-sangat berterima kasih juga. Saya juga dikasih bimbingan yang baik, dari Bu Kader, Puskesmas, dan Otorita IKN. Udah nyaranin yang baik, alhamdulillah semoga saya bisa jalaninnya semaksimal mungkin,” ujarnya.

Pendampingan ini juga menjadi ruang edukasi langsung bagi keluarga, khususnya dalam memastikan pemenuhan gizi anak. Penyuluh dari Puskesmas Sepaku 1, Gumilang Wibisono, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengatur pola makan dan kebiasaan anak.

“Anak itu jangan sampai memilih makanan sendiri. Kalau kita mengikuti kemauan anak, itu malah akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Peran orang tua ini lebih besar, termasuk memastikan anak makan sebelum waktu tidur siang agar kebutuhan gizinya tetap terpenuhi,” jelas Gumilang saat memberikan konsultasi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, hadir mewakili Otorita IKN, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan keluarga berisiko stunting.

“Saat ini kami hadir langsung ke rumah warga didampingi tenaga kesehatan Puskesmas, untuk memastikan kesehatan keluarga terutama anak-anak, memberikan pelayanan kesehatan berupa penyuluhan dan pemberian makanan tinggi protein. Di sini juga hadir kader Posyandu untuk membantu memantau grafik pertumbuhan anak. Karena periode anak ini rentan dari berbagai paparan penyebab penyakit, mesti dijaga gizi dan kesehatanya untuk dapat tumbuh kembang optimal. Harapannya anak-anak dapat sehat dan menjadi generasi handal penerus pembangunan IKN,” ujar Suwito

Di tengah proses pembangunan yang terus berjalan, layanan kesehatan seperti ini menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap masyarakat dimulai dari hal-hal sederhana. Dari pintu ke pintu, upaya kecil ini membawa harapan bagi tumbuhnya generasi yang lebih sehat di Nusantara.

__
Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Tenggarong– Wahyudin resmi terpilih sebagai Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V yang digelar di Tenggarong, Senin (13/4/2026).

Terpilihanya Wahyudin menandai babak baru bagi BM PAN dalam memperkuat kader muda, sekaligus mendorong organisasi untuk berkontribusi pembangunan politik di daerah.

Dalam pernyataannya, Wahyudin menegaskan bahwa dirinya akan membawa BM PAN menjadi organisasi yang solid dan berdaya saing.

Ia menilai, kader muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan partai.

“Kita harus bergerak satu komando. Sinergi antara BM PAN dengan DPD, DPW hingga DPP menjadi kunci agar program dan gerakan organisasi bisa berjalan maksimal,” kata Wahyudin.

Ia mengatakan penguatan kaderisasi dan peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas utamanya. Fondasi yang
kuat, kata dia, mampu melahirkan kader kader yang militan, sehingga dapat membawa PAN lebih maju.

“Fokus kami adalah membangun kualitas manusia di dalam organisasi. Kalau itu kuat, otomatis akan lahir kader-kader yang solid, tahan uji, dan punya komitmen tinggi terhadap perjuangan partai,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan penting untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda di Kukar untuk terlibat dalam organisasi dan proses politik.

Menurut dia, BM PAN harus hadir menjadi ruang belajar sekaligus tempat lahirnya pemimpin masa depan.

“Kami ingin BM PAN menjadi rumah bagi anak muda. Tempat mereka belajar, mengasah kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang,” ungkapnya.

Maka dari itu, Wahyudin mengajak seluruh generasi muda di Kukar untuk tidak menjauh dari dunia politik. Menurutnya, anak muda harus mulai berani terlibat dan mengambil peran dalam proses pembangunan daerah.

Ia menilai, sikap apatis terhadap politik justru akan membuat generasi muda kehilangan kesempatan untuk menentukan arah masa depan.

“Keterlibatan aktif penting agar aspirasi dan kepentingan anak muda dapat terwakili dan bersama-sama membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

Tenggarong – Langkah awal menentukan arah organisasi mulai dirumuskan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bertempat di Sekretariat PWI Kukar, Tenggarong, Selasa (7/4/2026), para pengurus berkumpul dalam rapat kerja untuk menyusun program kerja selama masa jabatan 2025 hingga 2028.

Rapat berlangsung dengan suasana diskusi yang hangat namun tetap fokus pada substansi. Setiap bidang diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, menyelaraskan visi, serta merumuskan langkah strategis yang akan dijalankan dalam tiga tahun ke depan.

Ketua PWI Kukar, Andi Wibowo yang akrab disapa Awi, menegaskan bahwa penyusunan program kerja bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan bagian penting dalam menentukan arah dan peran PWI ke depan.

“Rapat kerja ini menjadi pijakan awal kita untuk menyusun program yang benar-benar terarah dan berdampak, baik bagi anggota maupun bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini menuntut wartawan untuk terus beradaptasi, baik dari sisi kompetensi maupun integritas dalam menyajikan informasi.

“Kita ingin PWI Kukar semakin profesional, mampu menjawab tantangan era digital, dan tetap menjaga etika jurnalistik dalam setiap karya yang dihasilkan,” kata Awi.

Selain itu, peningkatan kapasitas anggota menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja yang disusun, termasuk melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan lainnya.

Awi juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi agar setiap program yang telah dirancang dapat terealisasi dengan baik.

“Kunci keberhasilan kita ada pada komitmen bersama untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan hari ini,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Aksi mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung memanas pada Kamis (2/4/2026),

Isu jalan rusak dan maraknya truk hauling yang melintas di jalan umum menjadi pemicu utama, hingga massa membakar ban di halaman kantor bupati dan sempat masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan kepala daerah.

Aksi yang mengusung seruan “Kukar Idaman Terbaik Belum Baik” ini berfokus pada dua persoalan utama, yakni kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih jauh dari kata layak serta aktivitas truk hauling yang melintasi jalan umum..

Mahasiswa menilai, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq menegaskan kondisi jalan di sejumlah wilayah.

Ia menyebut banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki.

“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati Kukar tidak bisa menghadiri massa aksi. Tuntutan kami adalah terkait perbaikan infrastruktur jalan, terutama di daerah hulu dan hilir, di desa-desa yang masih tertinggal dan jalannya masih sangat buruk agar segera diperbaiki,” ujarnya.

Ketegangan sempat meningkat ketika massa aksi mencoba masuk ke dalam kantor bupati. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan kepala daerah dan wakilnya, namun keduanya diketahui tidak berada di tempat.

Mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan umum.

Mereka menilai, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang semakin parah, sekaligus membahayakan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, mahasiswa mengingatkan pembangunan tidak boleh berhenti pada tahap fisik semata.

Perawatan dan pengelolaan fasilitas, menurut mereka, sama pentingnya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Kami juga menuntut pemerintah untuk merawat fasilitas daerah. Tidak hanya sekadar membangun, tetapi juga harus ada perawatan dan pengelolaan yang baik,” tegasnya.

Ia menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila tuntutan mereka belum mendapat respons konkret, sekaligus mendorong adanya pertemuan langsung dengan Bupati Kukar.

“Hasilnya nihil. Katanya harus menunggu jadwal, menyesuaikan jadwal. Masak iya setiap aksi kami tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Bupati, kami selalu dapat zonk terus,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas aksi mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menyebut aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyuarakan aspirasinya. Ini bagian dari evaluasi dan pengawalan terhadap pembangunan di Kutai Kartanegara,” kata dja.

Yani juga menjelaskan Bupati Kukar tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan program pembangunan daerah agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah membuka ruang untuk melakukan dialog lanjutan dengan mahasiswa melalui penjadwalan audiensi bersama kepala daerah dengan mahasiswa,” pungkasnya. (ak/ko)