ADA KALTIM

Wujudkan Program Terang Kampungku, Pemkab Kukar Bangun Dua PLTS Komunal

ADAKALTIM.COM – Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar secara perlahan mewujudkan Program Terang Kampungku.

Usaha merealisasikan program tersebut merupakan bagian dari komitmen dan upaya Pemkab Kukar memfasilitasi listrik 24 jam untuk semua warga desa di Kukar.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal merupakan wujud dari Program Terang Kampungku pada tahun 2023.

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengungkapkan, Pemkab Kukar sedang mempersiapkan pembangunan PLTS komunal di Desa Kupang Baru dan Desa Tunjungan.

Belum lama ini, Arianto mengaku telah mengevaluasi persiapan dan pengerjaan proyek pembangunan dua PLTS tersebut.

Pembangunan PLTS komunal di Desa Kupang Baru, kata dia, masih dalam proses perencanaan. Pembangunannya akan dimulai pada akhir Juni mendatang.

“Ada perbedaan progres di dua titik itu. Di Kupang Baru masih perencanaan. Juni baru pelaksanaan fisik,” ujar Arianto, Rabu (24/5/2023).

“Kalau di Tunjungan sudah progres fisik. Di Tunjungan mudahan akhir Juni bisa diresmikan dan Kupang Baru akhir Juli diresmikan. Semoga lancar,” harapnya.

Dia mengungkapkan, pembangunan PLTS komunal tersebut menggunakan APBD Kukar yang diserahkan ke pemerintah desa melalui skema bantuan keuangan khusus desa.

Pembangunan dua PLTS tersebut, lanjut dia, menelan anggaran sekitar Rp 12,2 miliar.

Ia berharap pembangunan dua PLTS tersebut bisa rampung tepat waktu. Dengan begitu, warga setempat bisa segera menikmati aliran listrik selama 24 jam.

“Harapannya pembangunan bisa tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Pengangkut Batu Bara Jadi Biang Kerusakan Jalan, Ketum PMII: Fungsi Pengawasan DPRD Kukar masih Lemah

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Denny Hermawan menyoroti fungsi pengawasan DPRD Kukar, khususnya terkait infrastruktur jalan di Kukar.

Kata dia, kondisi infrastruktur jalan di Kukar saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

Ia mengaku sering mendapat keluhan dari kader-kader PMII yang berasal dari wilayah Hulu Kukar terkait kerusakan jalan yang mereka lewati.

“Ini menjadi sorotan kami bersama di PMII Kukar,” ucap Denny, Kamis (4/5/2023).

Dia juga mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan umum yang sering dilewati truk pengangkut batu bara, seperti di jalan Kecamatan Tenggarong menuju Kota Bangun.

Kondisi ini memunculkan keresahan dan perhatian khusus PMII Kukar. “Dan menjadi keluhan masyarakat banyak soal jalan di wilayah Kukar yang dipakai untuk hauling,” ujarnya.

Denny berharap DPRD Kukar memiliki ketegasan untuk terus mengawasi jalan umum yang dilewati oleh kendaraan perusahaan batu bara, baik yang legal maupun ilegal, yang meresahkan masyarakat Kukar.

“Ini yang selalu menjadi sorotan kami kepada Ketua DPRD Kukar dan anggotanya, terkhusus Komisi II,” tegas dia.

Komisi yang membidangi pembangunan yang melingkupi pertambangan dan energi serta lingkungan hidup tersebut diharapkannya bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut batu bara yang melewati jalan umum.

Ia pun menekankan kepada DPRD Kukar, Pemkab Kukar, dan Pemerintah Provinsi Kaltim agar memperhatikan jalan umum yang dipakai untuk aktivitas pengangkutan batu bara di Kukar.

Denny juga mendorong DPRD Kukar agar terus mengawasi APBD Kukar tahun 2023 yang tergolong bernilai sangat fantastis.

“APBD tahun 2023 sekitar Rp 7 triliun lebih. Ini angka yang cukup besar bagi daerah Kukar, dan ini harus betul-betul terus diawasi oleh anggota DPRD Kukar,” pungkasnya.

Pernyataan Denny Hermawan ini telah dijawab oleh Ketua Komisi II DPRD Kukar dalam berita yang telah kami terbitkan berjudul Jawab Kritik Ketum PMII Kukar, Sopan Sopian Akui Jalan Umum Dipakai Kendaraan Pengangkut Batu Bara. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin