BERITA TERBARU

Tenggarong – Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Tenggarong, Erni Sulistyaningsih, mengusulkan penambahan jumlah guru serta revitalisasi fasilitas sekolah demi mengoptimalkan pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Usulan tersebut ia sampaikan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, saat kunjungan kerja ke SLBN Tenggarong untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (13/1/25).

Dalam penyampaiannya, Erni menjelaskan, saat ini jumlah siswa di SLBN Tenggarong telah mencapai 219 orang, yang terdiri dari jenjang TK hingga SMA.

Namun, jumlah tenaga pendidik yang tersedia hanya 36 orang, kondisi yang dianggap kurang memadai untuk menangani kebutuhan pendidikan siswa dengan beragam kondisi.

“Kendala kami yaitu siswa begitu banyak, bahkan di Kukar bisa dibayangkan luasnya seperti ini, SLB-nya cuma satu dan guru kami hanya 36 orang,” ungkap Erni.

Selain jumlah guru yang terbatas, Erni juga menyoroti fasilitas sekolah yang masih terbatas, yang turut mempengaruhi proses belajar mengajar.

Ia menjelaskan 36 guru yang ada harus menangani berbagai kebutuhan siswa, mulai dari yang memiliki autisme hingga tunalaras.

“Jumlah guru sangat kekurangan betul, jadi kami mohon tadi untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Erni berharap, usulan tersebut dapat segera diterima dan dibahas lebih lanjut agar bisa segera direalisasikan.

Dengan adanya penambahan jumlah guru dan fasilitas yang memadai, diharapkan kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SLBN Tenggarong dapat tercapai dengan optimal.

“Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti dan dibahas lebih lanjut, agar solusi yang dibutuhkan bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Madrasah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga saat ini masih belum mendapatkan kepastian terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun program ini sudah dimulai di beberapa sekolah dasar dan menengah pada 6 Januari 2025 lalu, pelaksanaannya di madrasah masih belum jelas.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar, Nasrun, menyampaikan program MBG kemungkinan masih bertahap dan belum merata ke seluruh wilayah, termasuk madrasah.

“Saat ini, belum ada laporan madrasah mendapatkan makanan bergizi gratis. Program tersebut kemungkinan masih bertahap, dan belum merata ke semua wilayah,” ujar Nasrun ketika di konfirmasi media ini, Sabtu (11/1/25).

Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari janji kampanyenya ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di sekolah dasar dan menengah.

Di Kukar sendiri, pelaksanaan program ini direncanakan pada 13 Januari mendatang di beberapa sekolah seperti SDN 001, SDN 002, SDN 003, dan SMPN 1 Tenggarong, namun belum ada kejelasan untuk madrasah.

Sementara itu, Wakil Kepala Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kukar, Muhammad Idris, juga menyampaikan kalau pihaknya belum menerima informasi terkait implementasi makan siang gratis di madrasah mereka.

“Pada intinya, sampai saat ini belum ada informasi terkait implementasi makan siang gratis di madrasah kami. Harapannya, pelaksanaan tersebut bisa beriringan secara massal di seluruh sekolah dan madrasah se-Kukar,” ungkap Idris. (Ak)

Tenggarong – Sebuah video yang memperlihatkan kerusakan parah jalan penghubung Dusun Kuyung, Desa Sebemban, dengan Desa Lebak Mantan dan Lebak Cilong di Kecamatan Muara Wis, Kukar menjadi viral di media sosial.

Video tersebut menyita perhatian publik, karena memperlihatkan kondisi jalan yang berlumpur membuatnya sulit dilalui warga.

Salah seorang warga setempat, Rendi, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menjelaskan bahwa jalan tersebut terakhir kali diperbaiki pada 2018 lalu, dengan menggunakan sistem soil stabilizer.

Namun, meski sempat dilakukan perbaikan, kondisi jalan kembali rusak akibat cuaca dan intensitas hujan yang tinggi.

“Rusak jalan sudah sejak 2022 lalu, makin parah akibat hujan,” ungkap Rendi, Jumat (10/1/25).

Sementara itu, Camat Muara Wis, Fadhli Annur, ketika dikonfirmasi, menyebut panjang jalan yang rusak mencapai tujuh kilometer.

“Kalau untuk jalur alternatif, warga setempat hanya bisa lewat jalur air menggunakan kapal feri,” jelas Fadhli, Sabtu (11/1/24).

Fadhli juga mengungkapkan upaya perbaikan darurat sering dilakukan bersama pemerintah desa.

Namun, kerusakan parah akibat curah hujan yang tinggi terus menyulitkan kondisi jalan.

“Memang kami sering memperbaiki jalan itu bersama pemerintah desa, tapi karena curah hujan yang tinggi, makanya kondisinya semakin becek sekali itu, seperti di Facebook itu,” ujarnya.

Kata dia, Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya saat ini sedang fokus memperbaiki tiga titik jembatan di wilayah Dusun Kuyung.

Perbaikan jembatan ini, menurut Fadhli, bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengangkut hasil bumi dan barang dagangan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemborong CV KHOLIFATUL ULUM JAYA untuk perbaikan jalan selanjutnya,” kata Fadhli.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dapat memprioritaskan pembangunan jalan ini dalam anggaran 2025.

“Semoga di 2025 ini, masyarakat bisa menikmati jalan itu karena memang jalan itu perannya untuk masyarakat penting sekali. Jalan itu menyambungkan empat desa, yakni Desa Sebemban, Lebak Mantan, Lebak Cilong, dan Muara Muntai,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Nasrun, mengungkapkan antrean haji di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini mencapai 30 hingga 31 tahun.

Hal ini berarti, calon jamaah yang mendaftar pada tahun ini diperkirakan baru bisa berangkat pada tahun 2055.

Nasrun menyampaikan, untuk pemberangkatan haji tahun 2025 sebanyak 550 jamaah. Jamaah yang diberangkatkan tahun ini adalah mereka yang sudah mendaftar sejak tahun 2012 hingga bulan Oktober.

Persiapan pemberangkatan haji telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk pembekalan manasik haji mandiri di beberapa titik seperti Kota Bangun, Tenggarong, dan kecamatan lainnya.

“Pembekalan manasik haji dilakukan di beberapa lokasi untuk memastikan para jamaah siap secara spiritual dan fisik,” kata Nasrun ketika di hubungi media ini melalui saluran telepon, Jumat (10/1/25).

Nasrun juga menambahkan hampir seluruh jamaah telah menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan, seperti pembuatan paspor dan pengambilan biometrik.

“Kami tinggal menunggu arahan Presiden terkait pelunasan biaya haji, yang diperkirakan akan lebih rendah sekitar satu juta rupiah dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu, jadwal pemberangkatan sudah disusun, dan persiapan petugas haji juga hampir selesai.

Seleksi petugas non-kloter telah dilakukan, dengan pelatihan calon petugas yang dijadwalkan pada awal Februari.

Sementara itu, tes untuk petugas haji daerah akan dilaksanakan pada 23 Januari mendatang.

“Kami berharap semua rangkaian persiapan ini bisa berjalan lancar agar jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Ratusan warga dari enam desa di Kecamatan Muara Badak memadati Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (8/1/25) lalu.

Warga tersebut memprotes dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas operasional Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).

Kerugian akibat pencemaran ini dirasakan langsung oleh para pembudidaya kerang dara yang mengalami gagal panen lebih dari 773 ton di tahun 2024, dengan kerugian mencapai Rp50 Miliar.

Menanggapi hal ini, DPRD Kukar melalui Komisi I menyerukan tindakan tegas terhadap PHSS.

Anggota Komisi I, Sugeng Hariadi, menyatakan masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi cepat atas persoalan ini. Ia menegaskan perusahaan tidak boleh terus berkelit tanpa memberikan jawaban yang jelas.

“Jawaban dari perusahaan PHSS hingga kini masih mengambang, sementara masyarakat sudah menderita. Yang kami butuhkan adalah kepastian sekarang juga, walaupun kecil,” kata Sugeng, Jumat (10/1/25).

Selain itu, Sugeng juga mengkritik lambannya respon perusahaan dalam menangani persoalan ini.

Ia mengingatkan masalah ini bukan hanya tentang kerugian finansial, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ratusan warga yang kini kehilangan penghasilan utama mereka.

Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya, Desman Minang Endianto, menyoroti pentingnya tindakan konkret seperti inspeksi mendadak ke lokasi operasional PHSS.

Menurutnya, langkah ini bisa menjadi cara untuk menemukan fakta lapangan dan mempercepat solusi.

“Kami memiliki data bahwa lebih dari 773 ton kerang hilang dari lima desa, ini angka yang sangat besar. PHSS harus segera memberikan solusi jangka pendek agar masyarakat bisa merasa tenang. Sementara untuk pembahasan ganti rugi penuh bisa diselesaikan kemudian,” ujarnya.

Desman juga menekankan tugas pemerintah dan DPRD adalah melindungi masyarakat agar tidak terus-menerus terpuruk dalam penderitaan.

Menurutnya, pemerintah dan perusahaan harus segera menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Masyarakat sudah cukup sabar. Sekarang waktunya perusahaan bertindak, bukan sekadar berbicara,” pungkas Desman. (Ak)

Tenggarong – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyegelan terhadap lapak jualan ilegal dan bangunan semi permanen tanpa izin di Pasar Tangga Arung, Kecamatan Tenggarong, Rabu (8/1/25).

Penertiban ini dilakukan karena bangunan tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah, meskipun sudah direncanakan untuk disewakan kepada pedagang.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kukar, Rasidi, mengungkapkan bangunan tersebut awalnya diperuntukkan bagi pedagang daging, ayam, dan ikan.

Namun, setelah dilakukan investigasi, ditemukan bangunan tersebut tidak memiliki dokumen izin lahan yang sah.

“Karena itu, kami langsung menyegel bangunan ini dan memberikan teguran pertama kepada pihak yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Selain tidak memiliki izin, terungkap pula sejumlah pedagang telah membayar uang sewa sebesar Rp1,2 juta per petak kepada pengelola bangunan, meski status legalitas bangunan tersebut belum jelas.

Rasidi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik ilegal seperti ini berlangsung.

Ia meminta pedagang untuk berhati-hati dan memastikan legalitas lapak sebelum menyewa.

Pedagang yang berjualan di lapak ilegal diminta untuk pindah ke kios-kios resmi yang tersedia di Pasar Mangkurawang Satu dan Dua.

“Kami terus mengimbau pedagang untuk memanfaatkan fasilitas di pasar resmi. Penertiban ini bukan untuk mempersulit pedagang, tetapi untuk menjaga ketertiban dan memastikan aturan ditegakkan,” pungkasnya. (Ak)