Penulis: adakaltim

Tenggarong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Pleno Terbuka untuk merekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Rapat pleno dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 kecamatan yang ada di Kukar.

Rapat yang berlangsung di Hotel Fatma Tenggarong ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan pada Sabtu (10/8/24)

Rudi Gunawan menekankan pentingnya akurasi dan transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih. “Proses ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah TPS reguler non-lokus di Kukar mencapai 1.441 TPS. Sementara itu, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan adalah 286.947 pemilih laki-laki dan 264.872 pemilih perempuan.

Sementara itu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kukar Purnomo, menyampaikan bahwa proses rekapitulasi TPS telah selesai dengan baik di 20 kecamatan.

“Barusan kami telah menyelesaikan rekapitulasi TPS dan menetapkan DPS untuk pemilihan tahun 2024 yang diikuti oleh 20 kecamatan. Proses ini berjalan lancar, meskipun terdapat beberapa perubahan terkait data pemilih yang diturunkan dari adaptor pemilih setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pantarlih dari tanggal 24 Juli hingga 24 Agustus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purnomo menjelaskan bahwa setelah coklit selesai, KPU Kukar melakukan pencermatan lebih lanjut, termasuk analisis data ganda antar kecamatan, antar kabupaten, dan lintas provinsi, serta identifikasi data yang tidak valid.

“Kami menemukan beberapa kasus kegandaan dan data invalid yang perlu di tindaklanjuti. Penting untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang sesuai dengan wilayahnya yang dapat menggunakan hak pilih mereka, khususnya dalam pemilihan gubernur yang bersifat provinsi, dan bupati yang bersifat kabupaten,” tambahnya.

Purnomo juga menyampaikan, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 21 September 2024. (Ak)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024, yang mengalami penambahan sebesar Rp 1,6 triliun.

Dengan penambahan ini, total APBD Kukar tahun 2024 mencapai Rp 14,3 triliun.

Keputusan ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-15 masa sidang III dengan agenda laporan dari Badan Anggaran (Banggar) serta kesepakatan bersama terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2024 dan 2025 pada Sabtu (10/8/2024).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kukar ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi, dan dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, H. Sunggono, serta anggota DPRD lainnya.

Dalam keterangannya setelah rapat, Abdul Rasid menegaskan bahwa penambahan anggaran ini merupakan hasil dari tahapan perubahan yang telah selesai dibahas.

“Kami sudah menyelesaikan tahapan perubahan APBD Kukar 2024, ada penambahan sekitar Rp 1,6 triliun,” ungkap Abdul Rasid.

Penambahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk mendanai program-program prioritas yang telah disepakati dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mengingat masih ada kegiatan di APBD murni yang hingga kini terus berjalan, Abdul Rasid menyadari tantangan yang dihadapi Pemkab Kukar dalam menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar perlu memiliki skema-skema strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan harapan.

“Ini juga jadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Kukar, sehingga mau tidak mau harus ada skema-skema yang bagus agar semua proses itu berjalan dengan baik,” tandasnya.

Dengan demikian, penambahan anggaran dalam APBD-P 2024 ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (ak)

Tenggarong – DPRD Kukar berencana akan mengembangkan wilayah kawasan industri yang akan menambah potensi pendapatan daerah. Termasuk pengembangan kawasan pergudangan.

“Dengan adanya kawasan industri dan pergudangan ini, Kukar tidak hanya akan berkembang secara ekonomi, tetapi juga akan memperoleh tambahan income yang signifikan,” ujar anggota Komisi II DPRD Kukar, Firnadi Ikhsan pada Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk perencanaan tata ruang yang akan mencakup kawasan pergudangan.

Firnadi menyebut, kawasan pergudangan ini dipandang sebagai komponen kunci yang akan mendukung kegiatan industri serta memperlancar rantai pasok di daerah ini.

“Dengan adanya kawasan pergudangan, selain meningkatkan efisiensi logistik, Kukar juga akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi dari kegiatan industri dan pergudangan,” tambahnya.

Kata dia, DPRD Kukar berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal perkembangan proyek kawasan industri dan pergudangan ini agar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

“Kukar layak menjadi pusat industri dan logistik baru, dan dengan itu, kami optimis bahwa ini akan mendongkrak income daerah secara signifikan,” tutupnya. (Ak)