ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Tag: Aulia rahman basri

Korban Kebakaran Melayu Butuh Peralatan Memasak, Bantuan Mulai Disalurkan

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Pemulihan warga terdampak kebakaran di RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, mulai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang disampaikan korban adalah peralatan memasak, setelah kebakaran menghanguskan 60 rumah di kawasan tersebut.

Kebakaran yang terjadi pada Senin (5/10/2026) itu berdampak terhadap 50 kepala keluarga dengan total 151 jiwa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama berbagai pihak kemudian bergerak memberikan bantuan dan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meninjau langsung lokasi kebakaran dan bertemu dengan warga terdampak, Kamis (8/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan yang disampaikan korban.

Menurutnya, sejumlah korban menyampaikan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam proses recovery. Salah satunya adalah perlengkapan memasak. Kebutuhan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah dengan Baznas dan Plt Camat Tenggarong.

“Alhamdulillah hari ini Baznas menurunkan bantuan untuk perlengkapan memasak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan peralatan memasak menjadi penting karena warga juga mendapatkan bantuan berupa bahan makanan. Tanpa peralatan yang memadai, bahan makanan tersebut tentu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau seandainya bahan masakannya banyak dan perlengkapan masaknya tidak ada, bahan makanan tidak bisa terolah,” katanya.

Selain bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial, kepedulian masyarakat juga terlihat melalui keterlibatan para relawan. Sejak kebakaran terjadi, relawan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan ikut membantu memenuhi kebutuhan warga.

Aulia memberikan apresiasi terhadap seluruh relawan yang terus terlibat dalam penanganan pascakebakaran. Menurutnya, peran relawan sangat membantu pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan selama masa tanggap dan pemulihan.

Dapur umum yang dibangun BPBD bersama personel Damkar menjadi salah satu pusat aktivitas para relawan. Para relawan, khususnya kelompok ibu-ibu, turut menyiapkan makanan bagi korban kebakaran, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses recovery.

“Terima kasih kepada seluruh relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan,” ucap Aulia.

Ia juga mengapresiasi personel Damkar dan BPBD yang sejak awal kejadian telah berada di lapangan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga dinilai cepat mengambil peran dalam membantu warga.

Aulia berharap dukungan berbagai pihak dapat terus berjalan hingga proses pemulihan masyarakat terdampak kebakaran selesai. Bantuan yang diberikan pun diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar bantuan sesaat.

“Respons bantuan dari warga masyarakat sangat luar biasa,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

HUT ke-81 TNI, Bupati Kukar Dorong Sinergi Pertahanan dan Pembangunan Daerah

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melakukan kunjungan silaturahmi bersama Forkopimda Kukar ke Makodim 0906/KKR dalam rangka HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Aulia mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI atas pengabdian dan kontribusinya selama ini, khususnya dalam menjaga keamanan serta mendukung berbagai kegiatan di wilayah Kabupaten Kukar.

Menurutnya, TNI memiliki kedudukan strategis bagi Kukar. Keberadaan prajurit di tengah masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor yang memberikan rasa aman dan memperkuat stabilitas daerah.

“Kita datang ke Kodim 0906 Kukar untuk menyampaikan atau mengucapkan Hari Ulang Tahun kepada TNI yang ke-81. Tentunya posisi TNI bagi Kukar sangatlah strategis,” katanya.

Ia menuturkan, kerja sama antara Pemkab Kukar dan jajaran TNI telah berlangsung dalam berbagai bidang. Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan Kodim 0906/KKR, tetapi juga satuan TNI lainnya yang berada di wilayah Kukar.

Hubungan yang baik tersebut, menurut Aulia, menjadi modal penting dalam membangun daerah secara bersama-sama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kita merasa tenang, nyaman ketika ada Bapak Ibu TNI di tengah-tengah kita,” ujarnya.

Aulia berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, serta unsur Forkopimda dapat terus ditingkatkan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan Kukar tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif.

Selain itu, kedekatan TNI dengan masyarakat juga diharapkan terus dipelihara. Menurutnya, kekuatan TNI akan semakin berarti apabila dibangun bersama dukungan dan kepercayaan masyarakat.

“Selama ini kolaborasi yang terjadi antara pemerintah daerah Kukar dengan Kodim 0906 dan seluruh jajaran TNI di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar yang ada di sini, ada Batalyon Armetd dan lain sebagainya, itu terjalin dengan cukup baik,” ungkapnya.

Memasuki usia ke-81, Aulia berharap TNI semakin kuat dalam menjalankan tugasnya serta tetap dekat dengan masyarakat.

Ia juga menyampaikan harapan agar momentum HUT ke-81 TNI membawa semangat baru bagi seluruh unsur untuk menjaga persatuan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kita berharap di hari ulang tahun yang ke-81 ini TNI semakin kuat, rakyat semakin tenang, negara semakin berdaulat dan Indonesia semakin makmur,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Pemkab Kukar dan TNI Bersinergi Jaga Pangan hingga Hadapi Karhutla

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menilai sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan daerah.

Menurut Aulia, kerja sama tersebut telah diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Di sektor pertanian, pemerintah daerah bersama TNI menjalankan sejumlah kegiatan seperti pembangunan irigasi dan pemasangan pompa air. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika ketersediaan air menjadi persoalan.

“Kita bekerja sama dengan baik di beberapa sektor, salah satunya sektor pertanian. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama dibantu oleh TNI untuk masyarakat, misalnya pembangunan irigasi, pemasangan pompa, dan beberapa kegiatan pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut kerja sama tersebut telah memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas petani di Kukar.

Di tengah fenomena El Nino, kebutuhan terhadap sumber air semakin penting. Pemkab Kukar bersama TNI berupaya mencari sumber air alternatif untuk memastikan pengairan sawah tetap berjalan.

Selain sektor pertanian, Aulia menyoroti peran TNI dalam membantu pemerintah daerah menangani karhutla. Menurutnya, kerja sama dalam pemadaman kebakaran menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Utamanya kita bekerja sama dengan TNI dalam proses pemadaman api karhutla yang ada di Kabupaten Kukar, sehingga kita bisa mengendalikan karhutla dengan baik di Kukar,” katanya.

Aulia menegaskan bahwa ketahanan daerah tidak hanya diukur dari satu aspek. Ketahanan pangan melalui penguatan pertanian dan ketahanan keamanan melalui pengendalian karhutla merupakan bagian yang saling berkaitan.

“Kalau kita bicara pertanian, itu ketahanan pangan. Kita bicara karhutla, itu juga bagian dari ketahanan keamanan yang ada di daerah kita,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Subsidi BBM Dikurangi, Pemkab Kukar Jaga Harga dan Daya Beli Masyarakat

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah akan mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Aulia, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah akan berfokus menjaga dampak kebijakan tersebut agar tidak memicu kenaikan harga secara berlebihan dan menekan daya beli masyarakat.

“Kalau kita di daerah masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini. Salah satunya kita berusaha menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” ujar Aulia.

Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar juga akan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Aulia mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan baik.

“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Ia berharap pengurangan subsidi di tingkat pusat tetap disertai dengan pengalihan pembiayaan ke sektor lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran secara keseluruhan, termasuk ke mana alokasi pembiayaan yang dikurangi akan diarahkan.

“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Perubahan APBD Kukar 2026 Disetujui DPRD, Bupati Aulia Tekankan Transparansi Anggaran

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 resmi mendapat persetujuan DPRD Kukar.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kukar dengan agenda persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (30/9/2026).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan penyusunan perubahan APBD telah melalui proses pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan kondisi daerah maupun kebijakan pemerintah.

“Perubahan APBD ini dilakukan untuk menyesuaikan berbagai asumsi dan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor seperti penyesuaian target pendapatan, pergeseran prioritas belanja, serta penyesuaian alokasi anggaran akibat perubahan regulasi menjadi pertimbangan utama,” ujar Aulia dalam sambutannya.

Menurutnya, persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Aulia menilai kesepakatan tersebut sekaligus mencerminkan kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kesepakatan yang dicapai adalah hal yang sangat penting karena merupakan perwujudan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. Keharmonisan antara kedua belah pihak mutlak diperlukan demi suksesnya dan keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.

Aulia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) dan seluruh anggota DPRD Kukar yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Ia menyebut pembahasan yang berlangsung dinamis, termasuk masukan dan kritik dari DPRD, telah membantu menghasilkan dokumen anggaran yang dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Aulia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan anggaran secara akuntabel dan transparan.

“Dengan persetujuan terhadap Rancangan Perubahan APBD ini, kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan anggaran ini secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya, dokumen persetujuan Raperda Perubahan APBD Kukar 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aulia berharap sinergi antara Pemkab Kukar dan DPRD dapat terus dipertahankan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan tetap berlanjut demi mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Pemkab Kukar Ajukan P-APBD 2026, Pendapatan Ditarget Rp6,80 Triliun

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp6,80 triliun.

Nota Keuangan P-APBD tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026). Sunggono sekaligus membacakan sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp76,97 miliar dibandingkan APBD sebelumnya.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp727,86 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp6,05 triliun.

PAD bersumber dari pajak daerah sebesar Rp270,93 miliar, retribusi daerah Rp394,09 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp46,83 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16 miliar.

Sementara pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp5,47 triliun dan transfer antar daerah sekitar Rp576,96 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah dalam rancangan P-APBD 2026 mengalami penurunan Rp94,17 miliar, menjadi sekitar Rp7,12 triliun.

Sunggono mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur anggaran dengan perkembangan kondisi daerah sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran.

“Perubahan APBD ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, sehingga anggaran tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan,” ujar Sunggono.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi perubahan struktur APBD adalah belum optimalnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan dan penyesuaian alokasi transfer ke daerah pada 2026.

Pada sisi belanja, Pemkab Kukar juga melakukan sejumlah pergeseran anggaran, termasuk untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

“Selain itu, terdapat penyesuaian terkait regulasi dan alokasi sejumlah dana khusus, seperti DBH Sawit, DAK Non-Fisik, serta bantuan keuangan,” tambahnya.

Pemkab Kukar juga melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja, antara lain perjalanan dinas, penggunaan kendaraan dinas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, dan konferensi.

Sunggono menyebut, keterbatasan ruang belanja menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menjaga pencapaian indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

“Dengan keterbatasan ruang belanja yang ada, kita tetap harus memastikan anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Pemkab Kukar berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2026. (adv/ns/ko)