Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah akan mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Aulia, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah akan berfokus menjaga dampak kebijakan tersebut agar tidak memicu kenaikan harga secara berlebihan dan menekan daya beli masyarakat.
“Kalau kita di daerah masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini. Salah satunya kita berusaha menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” ujar Aulia.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar juga akan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Aulia mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan baik.
“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia berharap pengurangan subsidi di tingkat pusat tetap disertai dengan pengalihan pembiayaan ke sektor lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran secara keseluruhan, termasuk ke mana alokasi pembiayaan yang dikurangi akan diarahkan.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
