BERITA TERBARU

Tenggarong – TNI, Polri, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar patroli gabungan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam Natal 2024 pada Selasa (24/12/24).

Kegiatan ini diawali dari halaman Kantor Bupati Kukar sebagai lokasi titik kumpul dan dilanjutkan dengan monitoring ke Pos Terpadu di titik nol Tenggarong yang menjadi pusat pengawasan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan patroli ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang merayakan Natal dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan berbagai organisasi perangkat daerah lainnya.

“Kami berharap kondisi Kukar tetap kondusif sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati momen akhir tahun dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Sunggono.

Sementara itu, Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman, menambahkan bahwa pengamanan malam Natal melibatkan total 427 personel gabungan, terdiri dari TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait.

Ia menjelaskan pengamanan difokuskan pada 420 gereja yang tersebar di seluruh wilayah Kukar.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang bepergian atau meninggalkan rumah untuk melapor kepada aparat setempat agar keamanan tetap terjaga,” katanya.

Sebanyak 19 Pos Pengamanan didirikan di lokasi strategis, termasuk di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, hingga Samboja.

Pos-pos ini didesain untuk mendukung kelancaran pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan patroli ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif di Kukar selama perayaan Natal.

“Kami optimis perayaan Natal berjalan damai dan penuh sukacita berkat kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Penurunan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) yang digelar di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda Kukar pada Selasa (24/12/24).

Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2023 dan 2024, sekaligus mempersiapkan pola kerja terintegrasi untuk tahun 2025.

Kepala Bappeda Kukar, Sy Vanesa Vilna mengungkapkan program RBPK telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kukar menurun dari 7,61% pada 2023 menjadi 7,28% pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 62 ribu menjadi 59 ribu jiwa.

Ia juga menyoroti keberhasilan Kukar dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2023, dibandingkan 1,45% pada tahun sebelumnya.

“Penurunan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” ujar Vanesa.

Strategi pengentasan kemiskinan tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, yang mencakup tiga fokus utama: menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memberikan perhatian pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.

Kecamatan Muara Badak dan Anggana menjadi wilayah prioritas karena masih menghadapi tantangan seperti rumah tidak layak huni dan masalah sanitasi.

Vanesa menambahkan, Pemkab Kukar terus memanfaatkan teknologi melalui aplikasi RBPK dan SiFERPAL untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan.

Dengan data yang akurat, perangkat daerah dapat menentukan prioritas wilayah dan intervensi yang tepat.

“Data yang kita gunakan sudah tervalidasi, sehingga semua program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia optimisme pola kerja terintegrasi yang direncanakan untuk tahun 2025 akan semakin memperkuat dampak program RBPK.

“Dengan komitmen bersama, saya yakin Kukar dapat mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Sudah 10 hari warga di Kelurahan Melayu dan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menghadapi masalah air PDAM yang tidak mengalir.

Diketahui, masalah ini disebabkan oleh kebocoran pada jaringan distribusi Perumda Tirta Mahakam yang menyebabkan distribusi air tidak dapat sampai kepada masyarakat.

Kondisi ini memaksa warga di kawasan terdampak, seperti Gunung Menyapa, Danau Lipan, Gunung Sentul, dan Gunung Jati, bergantung pada bantuan distribusi air bersih dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan).

Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan seluruh armada untuk membantu warga.

Pada dua hari pertama, pihaknya mendistribusikan air Sungai Mahakam sebagai solusi darurat.

“Dua hari awal kami gunakan air Mahakam, dan setelah berkoordinasi dengan PDAM, kami mulai mendistribusikan air bersih,” ujarnya ketika di konfirmasi pada Selasa (24/12/24).

Ia juga menyampaikan unit armada Disdamkarmatan standbay 24 jam untuk melayani Pendistribusian air bersih.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, melalui Bagian Humas Wahono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut.

Wahono menjelaskan, pihaknya telah menyediakan layanan pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki secara gratis untuk pelanggan terdampak.

“Kami telah menyiapkan mobil tangki untuk mengantar air bersih langsung ke rumah-rumah pelanggan,” jelas Wahono.

Ia menegaskan bahwa tim teknis masih bekerja intensif untuk menemukan dan memperbaiki titik kebocoran.

Pencarian kebocoran dilakukan secara manual maupun menggunakan alat pendeteksi kebocoran untuk memastikan perbaikan berlangsung secepat mungkin.

Lebih lanjut, Wahono menjelaskan selain layanan mobil tangki, Perumda Tirta Mahakam juga telah mengaktifkan jalur pengaduan yang dapat diakses masyarakat kapan saja.

Jalur ini memungkinkan warga melaporkan kendala yang dihadapi secara langsung sehingga respons cepat dapat diberikan.

Bagi warga yang membutuhkan bantuan, Perumda Tirta Mahakam membuka jalur pengaduan di 0812-5666-5998.

“Kami memahami pentingnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan akan terus memberikan informasi terbaru terkait proses perbaikan,” pungkas Wahono. (Ak)

Tenggarong – Kepergian mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak, meninggalkan duka mendalam.

Bukan hanya dikenang sebagai tokoh visioner yang membawa perubahan besar di Kaltim, almarhum juga diingat sebagai sosok ayah yang menjadi inspirasi bagi keluarganya.

Putri keduanya, Dayang Donna Walfiares Tania, menyampaikan kesan tersebut usai pemakaman di Tenggarong, Senin (23/12/2024).

Donna mengenang bagaimana ayahnya selalu memberikan nasihat bijak yang menjadi pedoman hidup keluarga.

Menurutnya, almarhum kerap menekankan bahwa perjuangan hidup membutuhkan keberanian dan keteguhan hati.

“Ayah sering berkata bahwa kalah atau menang adalah bagian dari perjuangan. Yang terpenting adalah terus berjuang tanpa takut menghadapi harga yang harus dibayar,” tutur Donna.

Sebagai seorang pemimpin, Awang Faroek juga mengajarkan pentingnya kedekatan dengan masyarakat.

Donna menuturkan, ayahnya selalu mengingatkan untuk menjauhi kesombongan dan memahami kebutuhan rakyat dengan sepenuh hati. Pesan itu, menurutnya, menjadi salah satu warisan yang akan terus ia pegang.

Bagi Donna, almarhum adalah teladan dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat tanpa membawa kemewahan.

Prinsip ini bahkan diingatnya dalam momen-momen terakhir bersama ayahnya.

“Ketika beliau sakit dan dibawa ke rumah sakit, kami melewati jalan tol dan jembatan kembar. Itu seperti isyarat terakhir ayah, mengingatkan kami tentang karya-karyanya yang membekas di hati masyarakat,” kenangnya.

Pemakaman almarhum dilakukan di sebelah makam anak pertamanya, Awang Ferdian Hidayat, di Tenggarong. Prosesi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk mantan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Sekda Kukar, H Sunggono.

Awang Faroek lahir di Tenggarong, Kalimantan Timur, pada 31 Juli 1948. Ia merupakan anak ke-11 dari 13 bersaudara, buah hati pasangan Awang Ishak dan Dayang Johariah.

Sebagai pelopor pembangunan di Kalimantan Timur, almarhum dikenal atas kontribusinya pada infrastruktur strategis seperti jalan tol yang menjadi salah satu fondasi terpilihnya wilayah tersebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Donna menganggap karya ayahnya sebagai bukti nyata visi besar yang membawa perubahan positif bagi daerah.

“Meskipun banyak yang mengkritik, ayah selalu menekankan untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar. Dengan itu, kita bisa menghadapi segala rintangan,” imbuh Donna.

Di mata keluarganya, Awang Faroek tak hanya seorang pemimpin, tetapi juga figur ayah yang memberikan inspirasi dan motivasi.

“Ayah selalu mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat kita mendapat kekuatan. Dari sini, kita bisa bermimpi besar dan mewujudkannya,” pungkas Donna. (Ak)

Tenggarong – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (Jamper) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin, 6 Januari 2025 di depan Graha Pertamina, Jakarta.

Aksi ini akan melibatkan lebih banyak massa dibandingkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendesak Pertamina agar segera merespons tuntutan mereka terkait kebijakan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).

Koordinator Lapangan (Korlap) Jamper, Ahmad, menegaskan aksi ini akan berlangsung hingga tuntutan mereka dipenuhi dan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, pihaknya akan menginap di depan Gedung Graha Pertamina hingga tuntutan mereka terpenuhi.

“Kami sangat kecewa karena Pertamina, yang merupakan perusahaan negara, justru lebih mengutamakan perusahaan non-BUMN dan asing dalam proyek migas,” ungkapnya ketika diwawancarai pada Sabtu (21/12/24).

Selain itu, Jamper menilai kebijakan PHSS yang mengganti rig pengeboran milik PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dengan perusahaan non-BUMN, yang sebagian besar berasal dari luar negeri, memperlihatkan adanya ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses tender.

Ia menyampaikan langkah PHPS tersebut dianggap bertentangan dengan semangat nasionalisasi sektor migas yang digagas sejak 2014, di mana diharapkan sektor migas dikelola untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai langkah mundur dari komitmen nasionalisasi yang mengutamakan perusahaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ia menilai langkah ini memiliki potensi merugikan keberlangsungan bisnis BUMN, terutama PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola utama sektor migas di Indonesia.

Ahmad menyampaikan keputusan tersebut, terutama yang melibatkan teknologi asing juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional, yang bisa tergantung pada teknologi asing dan merugikan pekerja lokal.

“Kami mendesak agar Direktur Utama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses lelang yang telah dilakukan oleh PHSS,” tegasnya.

Ia pun meminta agar General Manager PHSS dicopot karena kebijakan yang digunakan mengabaikan peran penting perusahaan BUMN.

Ahmad juga menyatakan Jamper akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya dengan adil dan transparan.

Ia berharap tuntutan mereka dapat dipertimbangkan dengan serius oleh pihak Pertamina dan pemerintah demi keberlanjutan energi nasional dan kedaulatan bangsa.

Adapun beberapa tuntutan Jamper, di antaranya; Pertama, mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proses lelang tender rig pengeboran di Pertamina Hulu Sanga Sanga.

Kedua, mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mencopot General Manager Pertamina Hulu Sanga Sanga. Ketiga, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan ruang bagi rig BUMN di wilayah kerja Pertamina Hulu Sanga Sanga.

Keempat, meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk turun langsung mengecek semua proses tender rig di Pertamina Hulu Sanga Sanga.

Sebagai langkah selanjutnya, Jamper berencana untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta mencari cara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mereka percaya memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kami yakin beliau (Prabowo) akan mendengarkan aspirasi kami dan memperjuangkan hak rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam sektor migas yang sangat strategis,” pungkas Ahmad. (ak)

Tenggarong – Program bantuan keuangan sebesar Rp50 juta per RT yang telah digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sejak beberapa tahun terakhir menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi Ketua RT.

Program ini dinilai memberikan manfaat nyata, sehingga menciptakan antusiasme tinggi di kalangan warga.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, kegiatan sosial, dan berbagai hal penunjang masyarakat lainnya.

Ia menegaskan bahwa program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat lokal.

“Dana bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperbaiki infrastruktur lingkungan dan mendukung kegiatan sosial. Program ini juga menjadi alasan meningkatnya permintaan pembentukan RT baru di beberapa desa,” ujar Arianto kepada media ini pada Sabtu (21/12/24).

Tidak hanya itu, Pemkab Kukar telah mempersiapkan anggaran untuk meningkatkan alokasi dana RT menjadi Rp150 juta per RT pada 2026 mendatang.

Peningkatan ini sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yang ingin memperkuat peran RT dalam pembangunan daerah.

“Dana yang lebih besar ini diharapkan mampu memperluas cakupan program RT, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat,” ungkapnya.

DPMD Kukar juga telah menyediakan pendamping khusus untuk memastikan dana digunakan secara efektif.

Pendamping yang disebut ‘Pendekar Idaman’ ini, bertugas membantu RT dalam pengelolaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, RT diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung program nasional seperti, penanggulangan stunting dan validasi data warga miskin.

Menurut Arianto, hal ini menjadi tanggung jawab penting Ketua RT dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Ketua RT harus memastikan bahwa dana ini benar-benar digunakan untuk kepentingan warga, terutama dalam meningkatkan pelayanan seperti administrasi kependudukan dan keamanan lingkungan,” kata Arianto.

Euforia ini juga mendorong sejumlah warga di Kukar untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RT.

Banyak yang melihat posisi ini sebagai peluang untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan dana untuk membangun lingkungan yang lebih baik.

“Kami optimis program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang,” tutup Arianto. (Ak)