Tenggarong – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (Jamper) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin, 6 Januari 2025 di depan Graha Pertamina, Jakarta.
Aksi ini akan melibatkan lebih banyak massa dibandingkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendesak Pertamina agar segera merespons tuntutan mereka terkait kebijakan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).
Koordinator Lapangan (Korlap) Jamper, Ahmad, menegaskan aksi ini akan berlangsung hingga tuntutan mereka dipenuhi dan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, pihaknya akan menginap di depan Gedung Graha Pertamina hingga tuntutan mereka terpenuhi.
“Kami sangat kecewa karena Pertamina, yang merupakan perusahaan negara, justru lebih mengutamakan perusahaan non-BUMN dan asing dalam proyek migas,” ungkapnya ketika diwawancarai pada Sabtu (21/12/24).
Selain itu, Jamper menilai kebijakan PHSS yang mengganti rig pengeboran milik PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dengan perusahaan non-BUMN, yang sebagian besar berasal dari luar negeri, memperlihatkan adanya ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses tender.
Ia menyampaikan langkah PHPS tersebut dianggap bertentangan dengan semangat nasionalisasi sektor migas yang digagas sejak 2014, di mana diharapkan sektor migas dikelola untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.
Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai langkah mundur dari komitmen nasionalisasi yang mengutamakan perusahaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menilai langkah ini memiliki potensi merugikan keberlangsungan bisnis BUMN, terutama PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola utama sektor migas di Indonesia.
Ahmad menyampaikan keputusan tersebut, terutama yang melibatkan teknologi asing juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional, yang bisa tergantung pada teknologi asing dan merugikan pekerja lokal.
“Kami mendesak agar Direktur Utama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses lelang yang telah dilakukan oleh PHSS,” tegasnya.
Ia pun meminta agar General Manager PHSS dicopot karena kebijakan yang digunakan mengabaikan peran penting perusahaan BUMN.
Ahmad juga menyatakan Jamper akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya dengan adil dan transparan.
Ia berharap tuntutan mereka dapat dipertimbangkan dengan serius oleh pihak Pertamina dan pemerintah demi keberlanjutan energi nasional dan kedaulatan bangsa.
Adapun beberapa tuntutan Jamper, di antaranya; Pertama, mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proses lelang tender rig pengeboran di Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Kedua, mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mencopot General Manager Pertamina Hulu Sanga Sanga. Ketiga, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan ruang bagi rig BUMN di wilayah kerja Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Keempat, meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk turun langsung mengecek semua proses tender rig di Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Sebagai langkah selanjutnya, Jamper berencana untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta mencari cara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mereka percaya memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami yakin beliau (Prabowo) akan mendengarkan aspirasi kami dan memperjuangkan hak rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam sektor migas yang sangat strategis,” pungkas Ahmad. (ak)
