Tenggarong – Penurunan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) yang digelar di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda Kukar pada Selasa (24/12/24).
Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2023 dan 2024, sekaligus mempersiapkan pola kerja terintegrasi untuk tahun 2025.
Kepala Bappeda Kukar, Sy Vanesa Vilna mengungkapkan program RBPK telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kukar menurun dari 7,61% pada 2023 menjadi 7,28% pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 62 ribu menjadi 59 ribu jiwa.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kukar dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2023, dibandingkan 1,45% pada tahun sebelumnya.
“Penurunan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” ujar Vanesa.
Strategi pengentasan kemiskinan tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, yang mencakup tiga fokus utama: menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memberikan perhatian pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.
Kecamatan Muara Badak dan Anggana menjadi wilayah prioritas karena masih menghadapi tantangan seperti rumah tidak layak huni dan masalah sanitasi.
Vanesa menambahkan, Pemkab Kukar terus memanfaatkan teknologi melalui aplikasi RBPK dan SiFERPAL untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan.
Dengan data yang akurat, perangkat daerah dapat menentukan prioritas wilayah dan intervensi yang tepat.
“Data yang kita gunakan sudah tervalidasi, sehingga semua program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia optimisme pola kerja terintegrasi yang direncanakan untuk tahun 2025 akan semakin memperkuat dampak program RBPK.
“Dengan komitmen bersama, saya yakin Kukar dapat mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Ak)
