BERITA TERBARU

Protes Dugaan Pencemaran, Warga Muara Badak Tuntut PHSS Ganti Rugi Rp50 Miliar

Tenggarong – Ratusan warga dari enam desa di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memadati Kantor Bupati Kukar untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (8/1/2025).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas operasional Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), yang dianggap telah merugikan pembudidaya kerang dara dan mengancam ekosistem sungai setempat.

Pencemaran ini dinilai telah merusak mata pencaharian ratusan pembudidaya kerang dara serta mengancam ekosistem sungai yang mengalir dari Muara Badak Ilir hingga Seliki.

Salah satu perwakilan pembudidaya kerang dara, Muhammad Yusuf, menjelaskan dampak dari pencemaran ini sangat merugikan warga setempat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Ia menyebut, sebanyak 299 pembudidaya kehilangan hingga 800 ton hasil budidaya kerang dara mereka karena disebabkan oleh limbah yang mencemari sungai.

“Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 miliar. Kami menuntut PHSS mengganti kerugian tersebut,” ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menekankan perlunya komitmen PHSS untuk mencegah pencemaran berulang di masa depan.

Ia juga menyebut kejadian ini mencerminkan ketidakadilan yang telah dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.

“Sudah terlalu sering pencemaran terjadi, tapi kali ini dampaknya luar biasa besar. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan untuk masyarakat kecil!” tegasnya.

Aksi ini pun mengundang perhatian bangak pihak, mengingat dampaknya yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga sekitar.

Hingga berita ini ditulis, pihak PHSS belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan masyarakat.

Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami juga mendesak adanya langkah konkret untuk memulihkan ekosistem sungai serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” pungkasnya. (Ak)

Serah Terima Jabatan Kapolres Kutai Kartanegara Berlangsung Khidmat, AKBP Dody Gantikan AKBP Heri

Tenggarong – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rangkaian acara serah terima jabatan untuk menyambut Kapolres baru, AKBP Dody Surya Putra, S.I.K., S.H., M.H., dan melepas Kapolres sebelumnya, AKBP Heri Rusyaman, S.I.K., M.H.

Acara tersebut berlangsung khidmat di Mako Polres Kukar pada Selasa (7/1/25). Acara dimulai dengan tradisi penyambutan Kapolres baru yang mencakup pengalungan bunga, pemberian buket bunga, tepung tawar, serta tarian adat Kutai.

Acara dilanjutkan di Ruang Tribrata Lantai II, dilakukan Laporan Kesatuan oleh AKBP Heri Rusyaman, yang sekaligus menjadi momen berpamitan kepada seluruh personel.

Dalam sambutannya, AKBP Heri mengucapkan rasa syukur dan kebanggaannya selama bertugas di Kukar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini. Saya juga merasa bangga pernah menjadi bagian dari Polres Kukar,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa wilayah hukum Polres kukar dengan keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama yang mendukung penuh Polri.

“Saya pamit dan berharap di bawah kepemimpinan AKBP Dody Surya Putra, Polres Kukar menjadi lebih baik,” Ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Kukar yang baru, AKBP Dody Surya Putra, dalam arahannya memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh pendahulunya.

“Apa yang sudah dilaksanakan oleh AKBP Heri Rusyaman akan saya lanjutkan. Saya memahami pencapaian beliau bukan hal yang mudah, dan saya berharap seluruh personel dapat bekerja sama untuk mempertahankan serta meningkatkan apa yang sudah baik,” katanya.

Acara ditutup dengan prosesi pelepasan AKBP Heri Rusyaman melalui Pasukan Pedang Pora, pengalungan bunga, serta salam perpisahan dengan seluruh personel. (Ak)

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kukar Tertunda, Ini Penyebabnya

Tenggarong – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi salah satu lokasi terpilih di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penundaan.

Program yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Program ini mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi, termasuk di Kaltim.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya Kukar yang terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program MBG. Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.

Namun, pelaksanaan program MBG di Kukar dijadwalkan mundur hingga 13 Januari 2025.

Penundaan ini terjadi karena sejumlah kendala teknis, termasuk belum selesainya Memorandum of Understanding (MoU) dengan penyedia makanan serta perlunya penyesuaian teknis di tingkat sekolah.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kukar belum menerima koordinasi resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini.

“Saya juga belum mendapatkan konfirmasi dari Disdikbud Kukar mengenai program ini, karena program tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif pemerintah pusat,” ujar Sunggono di ruang kerjanya, Selasa (7/1/25).

Sunggono juga menambahkan mekanisme pengelolaan program MBG masih menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Untuk pengelolaannya juga pasti dari pemerintah pusat. Kita belum ada informasi lebih lanjut terkait program ini,” pungkasnya. (Ak)

Lapangan Pemuda Tenggarong Akan Dikembalikan Jadi Sarana Olahraga pada 2026

Tenggarong – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengembalikan fungsi Lapangan Pemuda di Jalan Mawar, Kelurahan Panji, Tenggarong sebagai sarana olahraga pada 2026 mendatang.

Langkah ini dilakukan setelah lapangan tersebut selesai digunakan sebagai pasar sementara selama proses revitalisasi Pasar Tangga Arung yang dimulai sejak 2023.

Revitalisasi Pasar Tangga Arung kini memasuki tahun ketiga pengerjaannya. Setelah proyek selesai, pasar sementara yang ditempati pedagang akan dibongkar, dan Lapangan Pemuda akan kembali menjadi lapangan sepakbola yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tenggarong.

“Fungsi Lapangan Pemuda akan dikembalikan di tahun 2026, sebagai sarana olahraga sepakbola,” ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni saat diwawancarai pada Senin (6/1/24).

Ali menyampaikan, perencanaan revitalisasi Lapangan Pemuda telah diselesaikan pada akhir 2024, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Kata dia, nantinya, lapangan pemuda akan dilengkapi fasilitas penerangan sehingga dapat digunakan untuk kegiatan olahraga di malam hari.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih representatif dan inklusif bagi masyarakat.

“Nanti dibongkar dan dijadikan lapangan sepakbola kembali, bahkan bisa difungsikan pada malam hari,” pungkasnya. (Ak)

Program Makan Bergizi Gratis di Tenggarong Ditunda Akibat Kendala Administrasi dan Teknis

Tenggarong – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah siap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Program ini bertujuan untuk memastikan siswa-siswi di seluruh Indonesia mendapatkan akses ke makanan bergizi, guna meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar mereka.

Namun, pelaksanaan program di Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur (Kaltim), yang seharusnya dimulai pada 6 Januari 2025 terpaksa ditunda hingga 13 Januari 2025 akibat kendala administrasi dan teknis.

Salah satu penyebab utama penundaan adalah belum rampungnya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan penyedia makanan.

Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Tenggarong, Siti Syahrah. Ia menjelaskan penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

“Kami masih menunggu penandatanganan MoU dengan penyedia makanan. Kami baru akan memperoleh informasi lebih rinci beberapa hari ke depan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (6/1/25).

Siti juga menambahkan program ini melibatkan 229 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

Kata dia, pembagian makanan akan disesuaikan dengan jadwal belajar masing-masing kelas agar tidak mengganggu proses pendidikan.

“Kelas 1 biasanya selesai lebih awal, jadi kami akan menyesuaikan waktu makan agar semua siswa dapat menikmati makanan bergizi tanpa mengganggu jam belajar mereka,” jelasnya.

Meski ada penundaan, Siti berharap program ini tetap dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat positif bagi siswa.

“Semoga semua pihak, mulai dari sekolah hingga penyedia makanan, dapat bekerja sama dengan baik demi keberhasilan program ini,” pungkasnya. (Ak)

Dishub Kukar Cari Solusi Masalah Parkir di Kawasan Titik Nol Akibat Lahan Terbatas dan Parkir Sembarangan

Tenggarong – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan parkir di kawasan Titik Nol yang kini menjadi perhatian serius.

Terbatasnya lahan parkir di kawasan tersebut, menyebabkan banyak pengunjung memarkir kendaraan sembarangan di tepi jalan, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

Kasi Pengelolaan Perparkiran Dishub Kukar, Juliana, menjelaskan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani situasi ini.

“Kami menyadari keterbatasan lahan parkir di kawasan Titik Nol menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, berbagai upaya sedang dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih baik,” ujar Juliana, Sabtu (4/1/25).

Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk tim Satgas yang melibatkan TNI, Polres, Bappeda, dan Satpol-PP.

Tim ini bertugas menertibkan area seperti eks Tanjung, Pasar Seni, dan kawasan Titik Nol.

Selain itu, Dishub Kukar juga telah memasang rambu larangan parkir di beberapa titik strategis untuk mencegah kendaraan parkir di tepi jalan.

Dishub juga menjalin kerja sama dengan pihak Museum Mulawarman dan planetarium untuk menyediakan lahan parkir alternatif.

“Kami sudah bersurat kepada pihak museum dan planetarium, dan mereka menyambut baik kerja sama ini,” jelas Juliana.

Namun, pengawasan di lapangan masih menjadi tantangan karena keterbatasan personel.

“Kami tidak mungkin berjaga setiap hari atau setiap malam. Karena itu, kami sedang mempertimbangkan pemasangan petunjuk parkir tambahan agar masyarakat lebih terarah,” tambahnya.

Untuk tindakan tegas seperti tilang, saat ini pihaknya masih menunggu dasar hukum yang kuat dan menjadi ranah pihak kepolisian.

“Kepolisian meminta waktu tiga bulan untuk melihat efektivitas rambu yang sudah dipasang sebelum mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (Ak)