BERITA TERBARU

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.

Ia meminta penjelasan rinci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait progres serta strategi yang telah dilakukan untuk menanggulangi banjir, khususnya saat hujan deras mengguyur kota.

Menurut Deni, Dinas PUPR telah memaparkan sejumlah langkah teknis yang telah dilakukan, salah satunya adalah optimalisasi aliran air agar dapat lebih cepat masuk ke sistem drainase. Namun, ia menilai langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya efektif.

“Saat ini drainase yang kita miliki itu mungkin belum bisa menampung intensitas hujan hingga 100–135 milimeter per detik, sehingga ketika hujan lebat pasti akan terjadi genangan,” ungkap Deni, Rabu (21/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti masih banyaknya kawasan perumahan yang belum dilengkapi dengan kolam retensi sesuai standar. Padahal, kolam retensi dinilai penting untuk mengurangi limpasan air menuju permukiman warga.

Selain itu, ia juga menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengupasan lahan yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali, yang dinilainya turut memperparah kerentanan banjir di sejumlah wilayah.

Deni menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan pihak terkait dalam upaya pengendalian banjir, agar penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh dan terarah.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi terkait titik-titik penanganan banjir agar DPRD dapat memberikan dukungan, terutama dari sisi penganggaran.

“Semua pasti berkaitan dengan dana, dan kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk PAD-nya. Supaya kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi untuk pengendalian banjir,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Longsor di sisi kanan inlet Terowongan Samarinda, di Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir akibat hujan deras beberapa waktu lalu menuai banyak perhatian publik.

Insiden ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menyebut peristiwa ini sebagai alarm peringatan terhadap keamanan dan kualitas proyek strategis tersebut.

“Berdasarkan pemantauan lapangan dan dokumentasi visual yang kami terima, ini bukan kerusakan ringan. Ada indikasi gangguan struktural yang perlu segera disikapi,” ujar Abdul Rohim, Rabu (21/5/2025).

Komisi III berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai penyebab longsor, langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan, serta potensi dampaknya terhadap konstruksi terowongan secara keseluruhan.

“Kami ingin tahu secara rinci penyebab kejadian ini, bagaimana proses penanganannya, dan sejauh mana dampaknya terhadap kelayakan struktur terowongan,” tegasnya.

Abdul Rohim juga mengingatkan bahwa jika tidak ditindaklanjuti secara tepat, longsor ini berpotensi menimbulkan kerusakan lebih luas serta membahayakan keselamatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal teknis pembangunan, tapi menyangkut kepercayaan publik. Proyek sebesar ini harusnya dirancang tahan terhadap risiko semacam ini,” tambahnya.

Terakhir, Abdul Rohim mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap proyek terowongan tersebut dan mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada publik.

“Pemerintah harus bersikap terbuka dan responsif. Jangan anggap enteng insiden ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan, evaluasi menyeluruh, dan tindakan nyata,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan pentingnya negara menjamin keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) melalui payung hukum yang jelas.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang mengatur pendirian, kegiatan, hingga pembubarannya.

Meski demikian, Adnan menyayangkan maraknya aksi premanisme yang melibatkan oknum dari sejumlah Ormas. Ia menilai, tindakan demikian tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Saya rasa yang pertama, Ormas itu keberadaannya dilindungi Undang-Undang. Tapi kalau ada yang mengarah ke tindak premanisme, tentu perlu ada konsekuensi hukum yang tegas,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).

Adnan menekankan pentingnya membedakan antara Ormas yang sah dan tindakan premanisme. Menurutnya, Ormas seharusnya menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menjalankan kegiatan sosial, bukan menimbulkan keresahan.

“Ormas dan premanisme itu dua hal yang jelas berbeda. Kalau ada Ormas yang justru menjadi sumber keresahan bagi masyarakat, itu bukan lagi organisasi sosial, namun sudah menjurus pada tindak pidana. Izin mereka layak dicabut,” tegasnya.

Ia juga menyerukan penegakan hukum yang transparan dan adil tanpa pandang bulu, khususnya terhadap Ormas yang menyalahgunakan status legal mereka untuk melakukan kekerasan atau intimidasi.

Lebih lanjut, Adnan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Ormas yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses pemberian izin diperketat, disertai kewajiban bagi Ormas untuk memberikan laporan rutin mengenai aktivitas dan struktur kepengurusannya.

“Pengawasan harus diperkuat. Setiap Ormas sebaiknya diwajibkan memberikan laporan berkala agar dapat dipantau dan dicegah sejak dini jika ada penyimpangan,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut.

“Saya kira ini sangat bagus, dan kami di Komisi IV, khususnya saya pribadi, mendukung penuh Sekolah Rakyat ini,” ujar Sri Puji Astuti, Selasa (20/5/2025).

Pemerintah Kota Samarinda telah mengumumkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai tahun ini. Sebanyak 100 siswa telah disiapkan sebagai angkatan pertama di sekolah tersebut.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Lokasi pembangunan sekolah tersebut akan berada di wilayah Kecamatan Palaran.

Sri Puji Astuti juga menambahkan bahwa Samarinda menjadi salah satu dari 53 daerah di Indonesia yang dinyatakan paling siap dalam pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial.

Pembiayaan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam hingga perlengkapan belajar, akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Sementara itu, pembangunan fisik sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial.

Kata dia, data calon siswa dari keluarga tidak mampu telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.

Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan semakin merata dan menjadi solusi konkret bagi permasalahan sosial, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. (adv)