Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.
Ia meminta penjelasan rinci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait progres serta strategi yang telah dilakukan untuk menanggulangi banjir, khususnya saat hujan deras mengguyur kota.
Menurut Deni, Dinas PUPR telah memaparkan sejumlah langkah teknis yang telah dilakukan, salah satunya adalah optimalisasi aliran air agar dapat lebih cepat masuk ke sistem drainase. Namun, ia menilai langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya efektif.
“Saat ini drainase yang kita miliki itu mungkin belum bisa menampung intensitas hujan hingga 100–135 milimeter per detik, sehingga ketika hujan lebat pasti akan terjadi genangan,” ungkap Deni, Rabu (21/5/2025).
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti masih banyaknya kawasan perumahan yang belum dilengkapi dengan kolam retensi sesuai standar. Padahal, kolam retensi dinilai penting untuk mengurangi limpasan air menuju permukiman warga.
Selain itu, ia juga menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengupasan lahan yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali, yang dinilainya turut memperparah kerentanan banjir di sejumlah wilayah.
Deni menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan pihak terkait dalam upaya pengendalian banjir, agar penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh dan terarah.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi terkait titik-titik penanganan banjir agar DPRD dapat memberikan dukungan, terutama dari sisi penganggaran.
“Semua pasti berkaitan dengan dana, dan kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk PAD-nya. Supaya kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi untuk pengendalian banjir,” pungkasnya. (adv)
