Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kutai Kartanegara (Kukar) masih sering terjadi meskipun telah diberlakukan sanksi denda.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menyoroti fenomena pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran meski sudah beberapa kali dikenakan denda.

Menurutnya, banyak dari pelanggar ini merasa bahwa denda yang diterapkan tidak terlalu membebani, sehingga efek jera pun tidak tercipta.

Rasidi menjelaskan, meskipun denda telah ditetapkan hingga Rp1 juta, banyak pelanggar yang tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya setelah membayar denda.

Situasi ini, menurutnya, cukup berbeda dibandingkan daerah lain di mana masyarakat mungkin sudah keberatan dengan denda yang lebih kecil.

“Kalau di beberapa daerah lain, denda sedikit saja sudah dianggap berat. Namun di Kukar, diberi denda satu juta pun mereka bisa tenang-tenang saja,” ujar Rasidi pada Senin (11/11/24).

Fenomena ini, lanjut Rasidi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengadilan dan Satpol-PP dalam menciptakan efek jera.

Ia menyebut ada sebagian pelanggar yang langsung berhenti setelah mendapatkan sanksi, namun tidak sedikit yang justru terus mengulangi pelanggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa denda saja belum cukup untuk menghentikan perilaku pelanggaran.

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Rasidi menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan pembinaan kepada para pelanggar agar mereka lebih disiplin dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

“Kami akan terus melakukan pembinaan. Ini tugas kami, dan kami akan memastikan mereka jera,” tutup Rasidi. (adv/ak)

Tenggarong – Satpol-PP Kukar memperketat pengawasan terhadap aset-aset milik pemerintah yang dikuasai oleh pihak swasta tanpa izin.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang menguasai lahan pemerintah secara ilegal.

Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk premanisme yang tidak bisa ditoleransi.

Rasidi menyebut terdapat pihak-pihak yang ingin menggunakan lahan pemerintah harus mematuhi aturan sewa-menyewa yang berlaku.

Jika mereka tidak mengikuti aturan tersebut, maka tindakan tegas akan diambil.

“Kalau mereka mau menggunakan lahan itu, ya harus sewa,” ungkap Rasidi, Senin (11/11/24).

Selain itu, Rasidi juga menjelaskan bahwa Satpol-PP Kukar selalu memastikan patroli dilaksanakan dengan pendampingan PPNS untuk menjaga profesionalitas.

Ia menegaskan, setiap tindakan patroli atau penertiban yang dilakukan harus melibatkan PPNS.

“Tidak boleh patroli sendirian. Kalau ada patroli tanpa PPNS, itu berarti kami salah,” kata Rasidi, menutup pernyataannya. (adv/ak)

Tenggarong – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki peran penting dalam pengamanan aset pemerintah daerah dan perlindungan pejabat VIP, seperti bupati dan wakil bupati, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini diungkap oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, yang menegaskan peran Satpol-PP dalam menjaga ketertiban umum dan mengamankan aset di wilayah tersebut.

Dasar hukum yang menjadi acuan Satpol-PP adalah Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat oleh Satpol-PP.

Dalam peraturan tersebut, Satpol-PP diberi wewenang untuk mengamankan berbagai aset milik pemerintah daerah, seperti gedung dan fasilitas publik, serta memberikan pengawalan kepada pejabat daerah dalam kegiatan resmi.

“Tugas kami melindungi aset pemerintah daerah dan mendampingi pejabat VIP, sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rasid ketika di temui media ini pada Senin (11/11/24).

Rasidi juga menjelaskan setiap kali pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan resmi, Satpol-PP turut berperan dalam pengamanan ring satu untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan tertib.

Menurutnya, kehadiran Satpol-PP dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kukar.

“Satpol-PP akan selalu hadir untuk pengamanan ring satu di setiap kegiatan penting pemerintah daerah demi kelancaran dan ketertiban acara,” jelasnya.

Kata dia, peran ini juga meliputi pengamanan terhadap potensi gangguan yang bisa mengganggu jalannya acara atau merusak fasilitas milik pemerintah.

Selain berperan dalam menjaga aset dan keamanan di wilayahnya, Satpol-PP juga menjalin kerja sama erat dengan pihak kepolisian dalam menjalankan tugas ini.

Sementara Satpol-PP memiliki kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman daerah, kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang menangani kasus atau pelanggaran yang memerlukan proses lebih lanjut.

“Begitu ada kejadian, kami akan mengamankan saja, dan yang memproses adalah kepolisian,” pungkasnya. (adv/ak)