Penulis: adakaltim

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengungkapkan pentingnya penerapan evaluasi pendidikan yang lebih terstruktur dan terukur setelah penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021.

Menurutnya, meskipun UN telah dihapus, sistem evaluasi yang efektif tetap diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan dan kelulusan siswa.

“Kita butuh parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa. Evaluasi dalam bentuk ujian atau metode lainnya tetap penting agar proses pembelajaran berjalan efektif,” ujar Salehuddin, Senin (11/11/2024).

Politikus Partai Demokrat ini menilai bahwa UN seharusnya menjadi alat yang tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, dengan penghapusan UN, ia menekankan perlunya sistem evaluasi alternatif yang dapat menjamin objektivitas kelulusan dan mutu pendidikan.

Salehuddin juga menyarankan pengembangan ujian kompetensi atau survei karakter sebagai alternatif untuk menilai kemajuan siswa. Ia berpendapat bahwa pendekatan ini lebih komprehensif dan sesuai dengan perubahan kurikulum yang sedang diterapkan.

“Proses evaluasi apa pun namanya perlu ada untuk mengevaluasi apakah metode dan kurikulum sudah tepat atau perlu ditingkatkan lagi,” tutup Salehuddin.

Dengan adanya evaluasi yang lebih terstruktur, Salehuddin berharap kualitas pendidikan di Kaltim dan Indonesia dapat terus berkembang, meskipun tanpa adanya UN. (Adv)

Samarinda – Sektor industri manufaktur semakin menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar Rp3.900 triliun atau 18,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2023.

Melihat potensi ini, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menilai penguatan sektor manufaktur menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, mengingat ketergantungan Kaltim yang masih tinggi terhadap sektor pertambangan.

Agusriansyah menegaskan, sudah saatnya Kaltim beralih fokus dari ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan, dan mulai memperkuat sektor manufaktur sebagai sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.

“SDA yang melimpah dan SDM yang profesional apabila digabungkan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan membangun sejumlah pabrik manufaktur, kita akan menciptakan perekonomian yang kuat dan jauh lebih baik dari sekarang,” jelasnya.

Pabrik manufaktur, lanjut Agusriansyah, berfungsi sebagai medium yang mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.

Keberadaan sektor ini, menurutnya, sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi Kaltim, agar daerah tidak hanya bergantung pada hasil bumi yang cenderung terbatas.

Statistik menunjukkan, dalam enam tahun terakhir, sektor manufaktur telah menjadi primadona bagi investor, baik domestik maupun asing. Investasi di sektor ini tercatat mencapai ratusan triliun, dengan porsi lebih dari 40 persen dari total investasi yang masuk ke Indonesia.

“Grafik menunjukkan jelas bahwa sektor manufaktur menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi, dan ini harus menjadi arah pembangunan perekonomian Kaltim,” ujarnya.

Pada 2023, kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Provinsi Kaltim tercatat sebesar 17,73 persen, atau setara dengan Rp149,53 triliun.

Namun, Agusriansyah menyoroti adanya kekurangan dalam kontribusi sektor lain, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

“Minimnya pertumbuhan pendapatan dan kontribusi dari BUMD perlu menjadi perhatian. Dengan potensi yang ada, sektor ini seharusnya mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik,” tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi agar BUMD Kaltim segera merancang program kerja jangka menengah dan panjang yang fokus pada pengembangan industri manufaktur.

Agusriansyah berharap, penguatan sektor manufaktur tidak hanya mendongkrak perekonomian Kaltim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. (Adv)

Samarinda – Kebutuhan air bersih yang semakin menipis di Kota Balikpapan belakangan ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa alternatif jangka panjang yang dapat menjawab persoalan kekurangan air bersih tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa keputusan kebijakan ada di tangan pemerintah setempat.

Sigit mengakui bahwa air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

“Ketersediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi hal tersebut,” ujar Sigit.

Keluhan tentang kekurangan air bersih, lanjutnya, sering kali disampaikan oleh masyarakat dalam momen penyerapan aspirasi yang ia lakukan.

Kota Balikpapan, menurut Sigit, saat ini hanya mengandalkan air baku yang bersumber dari waduk di kota tersebut. Ketika pasokan air baku habis, ketersediaan air bersih menjadi sangat terbatas dan sulit didapatkan.

Untuk mengatasi masalah ini, Sigit menyarankan beberapa solusi jangka panjang, salah satunya adalah pemanfaatan Bendungan Sepaku Semoi atau Bendungan Telake yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan air bersih Balikpapan.

“Memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi ini tergantung kebijakan pemerintah setempat, karena ini juga mampu mengatasi untuk jangka panjang,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga mengusulkan pembangunan saluran air yang dapat menjangkau Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dapat menjadi alternatif tambahan untuk mencukupi kebutuhan air bersih, bahkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kalau itu bisa dipakai, ketersediaan air bersih kita bisa aman, bahkan sampai bisa dipakai juga dengan Kabupaten Penajam,” tegasnya.

Meski biaya yang dibutuhkan sangat besar, Sigit menegaskan bahwa solusi tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk mewujudkannya.

“Memang anggarannya besar, tapi ini juga untuk jangka panjang dan perlu kerja keroyokan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” tandasnya. (Adv)