Penulis: adakaltim

Tenggarong – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan patroli malam rutin di Kecamatan Tenggarong pada Kamis (14/11/24) malam.

Dalam patroli tersebut, salah satu fokus utamanya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempat semestinya.

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum di ruang-ruang publik, terutama di area yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan

Patroli dimulai pada pukul 21.15 WITA dan menyasar sejumlah lokasi, termasuk Taman Pintar, Museum Miniatur, dan Taman Ulin.

Ketika petugas tiba di Masjid Agung sekitar pukul 21.25 WITA, petugas menemukan terdapat beberapa PKL berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan aturan ketertiban.

Petugas Satpol PP segera menegur para PKL dan mengarahkan mereka untuk pindah ke area yang lebih sesuai, yakni di depan SDN 002 Tenggarong, yang telah ditentukan sebagai area alternatif untuk berdagang.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Endang Purwanto, menyebutkan penertiban ini dilakukan agar kenyamanan dan ketertiban di sekitar Masjid Agung tetap terjaga.

“Kami memahami para PKL berusaha mencari nafkah, namun penting untuk mematuhi aturan yang berlaku di sekitar tempat ibadah,” jelasnya.

Para PKL pun dengan cepat mengikuti arahan petugas dan memindahkan lapak mereka ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga suasana di sekitar Masjid Agung kembali kondusif.

Endang mengapresiasi kerja sama yang baik dari para pedagang yang langsung merespon imbauan dari Satpol PP.

“Ke depannya, kami akan terus melakukan patroli rutin dan memberikan edukasi bagi PKL maupun masyarakat luas tentang pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik,” pungkasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meningkatkan penegakan aturan melalui koordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan, guna menanggulangi masalah parkir liar yang merebak dibeberapa wilayah di Kukar.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi, menjelaskan bahwa setiap langkah penertiban yang pihaknya lakukan telah didasari pada aturan yang berlaku.

“Kami melaksanakan semua ini sesuai dengan peraturan seperti UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 16/2018 tentang Satpol PP,” jelasnya, Jumat (15/11/24).

Menurut Rasidi, parkir liar seringkali menimbulkan masalah kemacetan dan mengganggu akses masyarakat di fasilitas umum.

“Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sangat penting untuk memastikan area parkir tertata dengan baik,” tambahnya.

Adapun daerah rawan pelanggaran di antaranya adalah sepanjang Timbau dan sekitar Danau Semayang.

Selain itu, upaya koordinasi antar dinas ini diharapkan mampu memberikan efek jera pada pelanggar.

Satpol PP terus memantau dan menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, dengan harapan kawasan-kawasan strategis di Kukar bisa tertib dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami akan terus menjaga ketertiban dengan pendekatan yang sesuai peraturan. Harapan kami, masalah parkir liar ini dapat segera berkurang,” tandasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) menindak tegas pelanggar peraturan daerah (perda) dengan menggelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang terus mengulangi kesalahan meskipun sudah mendapat peringatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan perda di Kukar berjalan dengan serius dan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, meskipun pihaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tindakan tegas tetap diperlukan bagi pelanggar yang tidak mengindahkan teguran.

“Kami memberikan teguran lisan terlebih dahulu, namun jika pelanggaran tidak berhenti, kami harus melanjutkan ke tindakan formal,” tegas Rasidi saat ditemui pada Kamis (14/11/24).

Perlu diketahui, tipiring adalah proses hukum yang digunakan untuk menangani pelanggaran ringan terhadap peraturan daerah.

Proses ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses peradilan yang lebih rumit.

Biasanya, tipiring ditangani oleh Pengadilan Negeri dengan melibatkan jaksa dan hakim yang khusus menangani pelanggaran ringan.

Pelanggar yang terjerat tipiring dapat dikenakan denda atau hukuman administratif sesuai dengan ketentuan Perda yang dilanggar.

Dalam prosesnya, sidang tipiring dimulai setelah pihak Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar.

“Jika pelanggar tetap mengulangi kesalahan, maka tindakan formal berupa sidang tipiring akan digelar,” jelas Rasidi.

Dalam sidang ini, pelanggar akan dihadirkan di pengadilan untuk menghadapi dakwaan dan keputusan yang lebih tegas.

Dalam beberapa kasus, Satpol PP juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Rasidi menambahkan melalui penegakan hukum yang jelas dan tegas, pihaknya berharap masyarakat Kukar akan semakin memahami pentingnya mematuhi Perda yang ada.

“Kami ingin memberikan efek jera melalui sidang Tipiring dan penanganan yang profesional, demi memastikan masyarakat Kukar memahami bahwa aturan ini ditegakkan dengan serius,” tutup Rasidi. (adv/ak)

Tenggarong – Demi menjaga ketertiban umum, Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat upaya pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, pengawasan dilakukan secara rutin di area yang rawan dilakukan pelanggaran seperti, fasilitas umum dan trotoar.

“Kami memastikan bahwa masyarakat memahami aturan, serta memberikan edukasi agar mereka mematuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Rasidi, Kamis (14/11/24).

Patroli rutin yang dilakukan Satpol PP bertujuan mendeteksi pelanggaran sejak dini, seperti pedagang yang berjualan di area publik terlarang.

Sosialisasi ini mencakup 49 peraturan daerah (perda) dan 10 peraturan bupati (perbup) yang mengatur sanksi tertentu.

Rasidi mengungkapkan, sosialisasi ini melibatkan badan hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar semakin mengenal aturan dan konsekuensinya.

“Dengan ini, kami berharap masyarakat tidak hanya taat hukum, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan aman di Kukar,” tambahnya. (adv/ak)