Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah.
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi bersama oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat.
Jika pada 2025 APBD Kukar masih berada di angka Rp 11,6 triliun sebelum rasionalisasi, maka tahun depan pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kenyataan pahit dengan nilai yang hanya diproyeksikan antara Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.
Menurut Aulia, penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya penerimaan daerah dari sektor migas serta penyesuaian dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat Kukar tidak bisa lagi terlalu bergantung pada sumber utama yang selama ini menjadi tumpuan.
“Dengan berat hati kami sampaikan, APBD kita tahun depan tidak lebih dari Rp 7 triliun. Syukur-syukur kalau bisa sampai Rp 7 triliun,” ungkapnya saat diwawancarai pada Sabtu (23/8/2025).
Situasi itu, lanjutnya, justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat pendapatan asli daerah.
Pemkab dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi lokal serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memperkuat sinergi agar target pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Aulia menekankan agar perangkat daerah tidak lagi bekerja dengan pola lama, program kerja harus lebih selektif dan fokus pada sektor yang benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.
Bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan disebut sebagai prioritas utama.
Meski menghadapi tekanan berat, Bupati tetap optimistis bahwa krisis anggaran ini bisa dilewati jika semua unsur bergerak bersama.
“Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa. Amanah sudah diberikan kepada kita, mari kita jemput amanah ini dengan segala sumber daya yang kita punya,” tutupnya. (ak/ko)
