BERITA TERBARU

Kasatpol PP Kukar Pastikan Kesiapan Satlinmas Jelang Pilkada 2024

Tenggarong – Kasatpol PP Kutai Kartanegara (Kukar), Arfan Boma Pratama, memastikan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung pengamanan Pilkada 2024.

Penyerahan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Polres Kukar dilakukan pada apel siaga gabungan di halaman kantor Bupati Kukar, Jumat (1/11/24).

Selama dua hari berturut-turut, Satpol PP Kukar menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk memastikan kesiapan Satlinmas dalam mendukung kelancaran Pilkada.

Mulai dari Jambore Satlinmas hingga apel siaga gabungan dan penyerahan pasukan BKO. Seluruh kegiatan ini diadakan untuk menilai kesiapan dari segi jumlah personel serta kondisi fisik dan logistik.

Boma menegaskan, pihaknya juga telah memeriksa kesiapan logistik guna memastikan seluruh kebutuhan operasional sudah terpenuhi dan siap diberdayakan.

Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan Satlinmas, tetapi juga meningkatkan hubungan emosional antara Satlinmas Kukar dan Satpol PP.

“Dengan adanya hubungan yang lebih erat, kami optimis proses perjalanan Pilkada akan berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Perlu diketahui, sebanyak tiga ribu anggota Satlinmas telah diserahkan ke Polres Kukar untuk mendukung pengamanan Pilkada, mulai 1 November hingga 31 Desember 2024.

Selama periode ini, Polres Kukar akan memegang kendali penuh atas operasi Satlinmas, memastikan kesiagaan dan koordinasi yang maksimal di setiap tahapan Pilkada.

“Mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan yang kita bangun ini, Pilkada nanti berjalan lancar dan aman bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya. (adv/ak)

Pemkab Kukar Serahkan BKO Satlinmas kepada Polres untuk Pengamanan Pilkada 2024

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Apel Siaga dan Gelar Pasukan untuk penyerahan Bawah Kendali Operasi (BKO) anggota Satlinmas kepada Kepolisian Resor (Polres) Kukar, sebagai bagian dari persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024.

Apel ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, Bambang Arwanto, di halaman kantor Bupati Kukar pada Jumat (1/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, sebanyak tiga ribu anggota Satlinmas di Kukar yang sebelumnya berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar, sementara waktu akan bertugas di bawah kendali Polres Kukar selama periode Pilkada.

Bambang menyampaikan penugasan BKO ini dimulai dari 1 November hingga 31 Desember 2024 atau hingga selesainya rangkaian Pilkada.

Bambang menyebut langkah ini sebagai upaya strategis Pemkab Kukar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pemilu di 20 kecamatan.

Ia berharap sinergi antara Satlinmas, yang sementara ini berada di bawah koordinasi Polres dan seluruh elemen pemerintah daerah dapat memastikan situasi Pilkada yang aman dan tertib.

“Dengan adanya BKO ini, kami berharap Pilkada dapat berjalan aman dan tertib di seluruh kecamatan di Kukar,” ujar Bambang.

Selain aspek keamanan, Bambang juga menyoroti pentingnya profesionalisme anggota Satlinmas dalam menjalankan tugasnya.

Satlinmas yang telah mendapat berbagai pelatihan dan keterampilan selama Jambore Satlinmas 2024 diharapkan mampu menjaga ketertiban dan mengaplikasikan keterampilan tersebut dalam koordinasi bersama Polres Kukar.

Tak kalah penting, Bambang juga menegaskan bahwa netralitas anggota Satlinmas harus dijaga.

Ia menambahkan meskipun Satlinmas memiliki hak suara sebagai warga, mereka tetap diharuskan untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon demi menjaga kepercayaan publik.

“Mereka memiliki hak suara sebagai masyarakat, tetapi tetap harus menjaga netralitas dalam melayani publik,” tandasnya. (adv/ak)

Sertifikasi Guru Kaltim Terlambat, Salehuddin Desak Disdikbud Segera Bertindak

Samarinda – Polemik terkait sertifikasi guru di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlangsung tanpa kejelasan.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera memberikan solusi konkret terhadap masalah yang telah berlarut-larut ini.

Salehuddin menyatakan keprihatinannya, mengungkapkan bahwa permasalahan ini telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun tanpa resolusi. Ia menegaskan bahwa keluhan dari para guru semakin meningkat.

“Saya prihatin sekali, karena masalah ini sudah hampir 10 tahun tapi belum kunjung selesai dan guru sudah mengeluhkan ini bertahun-tahun,” ujar Salehuddin pada Kamis (31/10/2024).

Ia menekankan bahwa sertifikasi guru adalah elemen krusial, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga dalam memperhatikan kesejahteraan para pendidik di Kaltim. Namun, penanganan yang lambat oleh Disdikbud Kaltim menjadi sorotan.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua, terlepas dari unsur Disdikbud Kaltim, masalah ini harus diselesaikan karena ini bicara hak dan kesejahteraan guru,” tegasnya.

Lebih jauh, politisi dari Partai Golkar ini menambahkan bahwa sertifikasi guru tidak sekadar masalah administratif, melainkan juga berkaitan dengan kualitas pengajaran yang diberikan.

“Saya mengira ini akan berpengaruh pada semangat dan kualitas pengajaran mereka, dan tentu ini harus bisa diselesaikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya. (Adv)

Ekti Imanuel Dukung Penuh Pekan Daerah IX Petani Nelayan 2025 di Kutai Barat

Samarinda – Pekan Daerah IX Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2025.

Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Pekan Daerah IX Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Kita Tingkatkan Daya Saing dan Produk Unggulan Petani Nelayan Mendukung Kalimantan Timur Sebagai Penyangga Ibukota Nusantara.”

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pekan daerah ini.

Ia menjelaskan bahwa Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kutai Barat dan Kaltim telah mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan gelar teknologi dan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.

“Ya ini kan kegiatan PEDA, kegiatan yang terkait dengan multiplan pertanian. Kubar itu akan menjadi tuan rumah dan persiapannya sudah jauh-jauh hari,” ujarnya.

Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan memberikan dukungan penuh terhadap agenda ini, mengingat sebagian besar aspirasi masyarakat Kaltim berasal dari sektor pertanian.

“Tentu kita di DPRD Provinsi akan mendukung penuh pelaksanaan tersebut karena hampir sebagian besar aspirasi masyarakat itu dari pertanian,” tutupnya. (adv)

Pemprov Kaltim Diminta Percepat Digitalisasi Pendidikan di Daerah Terpencil dengan Seribu Laptop dan Wifi Gratis

Samarinda – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta untuk memperluas digitalisasi pendidikan, terutama di kawasan tertinggal yang masih terkendala akses internet.

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi wilayah yang mengalami keterbatasan konektivitas.

“Salah satunya dengan memberikan bantuan seribu laptop gratis untuk guru-guru dan layanan wifi gratis di seribu titik,” ungkap Syarifatul.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu murid-murid di daerah terpencil, terutama saat menghadapi ujian berbasis komputer.

Digitalisasi diharapkan menjadi solusi agar murid di wilayah blank spot tetap dapat mengikuti pelajaran dan ujian tanpa kendala.

Syarifatul juga menyoroti tantangan geografis di Kaltim, seperti di kawasan pesisir dan pedalaman, yang menyebabkan banyak titik blank spot.

“Kami akan antisipasi itu semua dan mengupayakan jaringan telekomunikasi agar bisa dijangkau di seluruh daerah,” katanya.

Langkah ini dinilai akan berdampak positif pada perkembangan SDM di Kaltim, menciptakan pendidikan yang lebih merata, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses yang sama untuk belajar dan berkembang.

“Harapannya semua anak punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa ada lagi blank spot,” tutupnya. (adv)

Salehuddin Dorong Penyesuaian Jurusan SMA/SMK Sesuai Kebutuhan Daerah

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan pentingnya penyesuaian jurusan di SMA dan SMK untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Dalam pandangannya, pendidikan vokasi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan potensi daerah.

“Jurusan di SMK sebaiknya mengikuti sektor-sektor yang potensial di Kaltim,” ungkap Salehuddin.

Ia menyoroti pemanfaatan bonus demografi yang seharusnya diarahkan pada jurusan pertanian dan perkebunan, mengingat sebagian besar pangan di Kaltim masih dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa Timur.

“Pemerintah perlu membuka peluang jurusan yang relevan, seperti pertanian dan perkebunan, agar sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelasnya pada Jumat (1/11/2024).

Tak hanya itu, Salehuddin juga menyoroti perkembangan di tingkat SMA yang kini mulai menerapkan jurusan kewirausahaan.

Ia menilai ini sebagai langkah positif, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah semakin memahami pentingnya potensi dunia usaha.

“Sekolah-sekolah di Kaltim semakin sadar akan kebutuhan dunia kerja, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah,” tambahnya.

“Ini menjadi tantangan bagi SMK untuk terus meningkatkan kualitas SDM-nya agar tidak tertinggal dibandingkan SMA. Pendidikan vokasi perlu diarahkan langsung ke sektor-sektor potensial,” pungkasnya. (Adv)