BERITA TERBARU

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar), Rasidi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Tenggarong.

Menurutnya, berbagai pelanggaran Perda yang kian meningkat perlu diatasi dengan keterlibatan aktif dari beberapa dinas terkait.

Rasidi menyampaikan, banyaknya pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan menjadi salah satu contoh tantangan penegakan Perda.

Ia menyebut, penertiban tidak bisa dilakukan hanya oleh Satpol-PP saja, melainkan memerlukan dukungan dari dinas-dinas lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi, ruang kota, dan infrastruktur.

“Penegakan Perda bukan hanya tugas Satpol-PP saja, tetapi juga melibatkan dinas koperasi, UMKM, perdagangan, dan dinas tata ruang,” kata Rasidi, Sabtu (9/11/24).

Dalam pandangannya, setiap dinas memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi di Tenggarong.

Melibatkan dinas terkait, akan membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pasar ekonomi sudah mulai naik, dan fase pertumbuhan kota pasti memunculkan berbagai dinamika. Di sinilah peran tiap dinas dibutuhkan,” ujarnya.

Rasidi mengharapkan adanya koordinasi yang lebih erat antara Satpol-PP dengan instansi terkait untuk memperlancar penegakan Perda.

Baginya, kolaborasi ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan mendukung aktivitas masyarakat secara teratur.

“Semua pihak harus berkolaborasi, agar penertiban berjalan efektif dan masyarakat bisa nyaman dalam beraktivitas,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan Perda sangat dipengaruhi oleh sinergi antar instansi dan kesadaran masyarakat.

“Kami memang ujung tombak dengan trantibbum linmas nya, tapi semua pihak perlu terlibat untuk hasil yang optimal,” pungkasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Dalam upaya menjaga ketertiban umum di Kutai Kartanegara (Kukar), Satpol-PP Kukar secara rutin melaporkan hasil penegakan Peraturan Daerah (Perda) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menjelaskan laporan ini menjadi bagian dari pertanggung jawaban tahunan pemerintah daerah.

Menurut Rasidi, laporan tersebut adalah bentuk transparansi Satpol-PP dalam menjalankan tugasnya di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Itu urusan wajib karena ada laporan Pol PP tentang penertiban perda-perda yang disampaikan langsung ke Kemendagri,” ujarnya, Sabtu (9/11/24)

Laporan ini, lanjut Rasidi, memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perda di seluruh daerah, termasuk di Kukar.

Selain itu, Rasidi juga menjelaskan kalau laporan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi.

“Penegakan Perda membutuhkan kolaborasi dari berbagai dinas seperti koperasi, UMKM, perdagangan, dan tata ruang,” jelasnya.

Kata dia, dengan laporan ini, diharapkan setiap instansi di Kukar lebih memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban kota.

Rasidi mengingatkan keberhasilan penegakan Perda tidak hanya bergantung pada Satpol-PP, tetapi juga pada kesadaran masyarakat.

“Artinya, kesadaran masyarakat Tenggarong itu harus segera diciptakan,” pungkasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar), Rasidi mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) di Tenggarong pada 2024 mengalami peningkatan.

Rasidi mengaku, meskipun penegakan aturan terus dilakukan, kesadaran masyarakat dalam menaati Perda masih rendah.

Menurut Rasidi, peningkatan jumlah pelanggaran ini menjadi indikator kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban umum.

Ia menyoroti semakin banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di berbagai sudut kota, termasuk area yang seharusnya steril, turut mempersulit penertiban.

“Angka itu masih naik, padahal saya inginnya turun,” ujarnya, Sabtu (10/11/24).

Rasidi menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang mulai terlihat di Tenggarong, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan aturan.

Baginya, kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menaati Perda sangat penting agar perkembangan ekonomi tidak mengorbankan ketertiban.

“Apalagi di Tenggarong, lagi ramai orang berjualan di mana-mana saja,” tambahnya.

Ia berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap aturan yang ada demi menjaga keteraturan kota.

“Artinya, kesadaran masyarakat Tenggarong itu harus segera diciptakan,” tutupnya. (adv/ak)