BERITA TERBARU

Tenggarong – Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) menindak tegas pelanggar peraturan daerah (perda) dengan menggelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang terus mengulangi kesalahan meskipun sudah mendapat peringatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan perda di Kukar berjalan dengan serius dan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, meskipun pihaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tindakan tegas tetap diperlukan bagi pelanggar yang tidak mengindahkan teguran.

“Kami memberikan teguran lisan terlebih dahulu, namun jika pelanggaran tidak berhenti, kami harus melanjutkan ke tindakan formal,” tegas Rasidi saat ditemui pada Kamis (14/11/24).

Perlu diketahui, tipiring adalah proses hukum yang digunakan untuk menangani pelanggaran ringan terhadap peraturan daerah.

Proses ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses peradilan yang lebih rumit.

Biasanya, tipiring ditangani oleh Pengadilan Negeri dengan melibatkan jaksa dan hakim yang khusus menangani pelanggaran ringan.

Pelanggar yang terjerat tipiring dapat dikenakan denda atau hukuman administratif sesuai dengan ketentuan Perda yang dilanggar.

Dalam prosesnya, sidang tipiring dimulai setelah pihak Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar.

“Jika pelanggar tetap mengulangi kesalahan, maka tindakan formal berupa sidang tipiring akan digelar,” jelas Rasidi.

Dalam sidang ini, pelanggar akan dihadirkan di pengadilan untuk menghadapi dakwaan dan keputusan yang lebih tegas.

Dalam beberapa kasus, Satpol PP juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Rasidi menambahkan melalui penegakan hukum yang jelas dan tegas, pihaknya berharap masyarakat Kukar akan semakin memahami pentingnya mematuhi Perda yang ada.

“Kami ingin memberikan efek jera melalui sidang Tipiring dan penanganan yang profesional, demi memastikan masyarakat Kukar memahami bahwa aturan ini ditegakkan dengan serius,” tutup Rasidi. (adv/ak)

Tenggarong – Demi menjaga ketertiban umum, Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat upaya pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, pengawasan dilakukan secara rutin di area yang rawan dilakukan pelanggaran seperti, fasilitas umum dan trotoar.

“Kami memastikan bahwa masyarakat memahami aturan, serta memberikan edukasi agar mereka mematuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Rasidi, Kamis (14/11/24).

Patroli rutin yang dilakukan Satpol PP bertujuan mendeteksi pelanggaran sejak dini, seperti pedagang yang berjualan di area publik terlarang.

Sosialisasi ini mencakup 49 peraturan daerah (perda) dan 10 peraturan bupati (perbup) yang mengatur sanksi tertentu.

Rasidi mengungkapkan, sosialisasi ini melibatkan badan hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar semakin mengenal aturan dan konsekuensinya.

“Dengan ini, kami berharap masyarakat tidak hanya taat hukum, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan aman di Kukar,” tambahnya. (adv/ak)

Tenggarong – Satpol-PP Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme anggotanya melalui berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis.

Program pelatihan ini tidak hanya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol-PP, namun juga kepada Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP).

Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk memperkuat keterampilan teknis dan kesamaptaan fisik petugas dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satpol-PP Kukar, Eril Abdi Mujiburahman menjelaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memastikan setiap anggota Satpol-PP dan Banpol PP memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Pelatihan yang kami lakukan meliputi berbagai aspek, mulai dari kesamaptaan fisik hingga penanganan huru-hara. Semua ini bertujuan untuk membekali petugas dengan keterampilan yang diperlukan dalam situasi yang penuh tekanan,” ungkap Eril, Rabu (13/11/24).

Satpol-PP Kukar secara rutin mengadakan bimbingan teknis (bimtek) internal, yang biasanya berlangsung satu hingga dua hari.

Pelatihan ini mengutamakan pembekalan dasar kesamaptaan, teknik penanganan kerusuhan, serta taktik operasional yang sangat dibutuhkan dalam tugas di lapangan.

“Kami fokus pada peningkatan fisik, mental, dan kemampuan teknis anggota, agar mereka siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lapangan,” jelas Eril.

Selain pelatihan internal, latihan rutin berupa kesamaptaan dan baris berbaris (PBB) juga menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh seluruh anggota.

Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga untuk memperkuat kedisiplinan dan solidaritas antar anggota.

“Kesamaptaan dan PBB adalah latihan rutin yang sangat penting untuk memastikan setiap anggota kami memiliki fisik yang prima dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas,” tambah Eril.

Melalui program pelatihan dan latihan rutin ini, diharapkan Satpol-PP Kukar dapat terus meningkatkan kualitas anggotanya, agar mereka lebih siap dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan yang terbaik bagi anggota kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih profesional dan efektif,” pungkasnya. (Adv/ak)