BERITA TERBARU

Tenggarong – Tim Hukum Dendi-Alif, Gugum Ridho Putra menyebutkan bahwa tafsir sebagian orang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang beredar sebelumnya adalah sebuah kesalahan.

Kata dia, putusan tersebut sejalan dengan tiga putusan MK sebelumnya yang menegaskan ketidakabsahan Edi Damansyah sebagai pasangan calon.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 justru sejalan dengan tiga putusan MK sebelumnya, menegaskan Edi Damansyah tidak sah sebagai paslon,” ucapnya.

Ketiga putusan itu adalah Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung baik sebagai penjabat sementara maupun definitif.

Gugum menjelaskan bahwa Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 harus dipahami dalam konteks yang benar.

Putusan ini mengatur bahwa masa jabatan definitif dihitung sejak pelantikan dilakukan. Namun, untuk jabatan sementara, penghitungan masa jabatan tetap mengacu pada tiga putusan MK sebelumnya.

Jika merujuk pada pertimbangan dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, paragraf [3.13.3], MK sudah menegaskan hal tersebut: “Kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara…”

Menurut Gugum, dari uraian di atas telah dapat dipahami bahwa masa jabatan penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah dihitung sejak penugasan dimulai, bukan sejak pelantikan.

Dalam praktiknya, penjabat kepala daerah tidak dilantik melainkan hanya dikukuhkan. Namun, itu tidak berarti masa jabatan yang dijalani tidak dihitung.

“Putusan MK sudah jelas, masa jabatan pejabat sementara seperti penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah juga wajib dihitung,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para pengamat dan akademisi hukum tata negara untuk memberikan penjelasan yang utuh.

“Pengamat maupun akademisi punya tanggung jawab moral mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan hanya karena kepentingan politik, masyarakat dibiarkan tersesat dalam pemahaman keliru,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Gugum menegaskan bahwa pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin tidak sah sebagai pasangan calon karena sudah menjalani dua kali masa jabatan kepala daerah baik jabatan sementara ketika menggantikan Bupati Kukar terdahulu maupun setelah terpilih menjadi Bupati Definitif untuk periode yang kedua

“Ini bukan soal pelantikan, tapi soal masa jabatan yang sudah dijalani. Pak Edy Damansyah sudah menjalani jabatan sementara dan definitif, yang jika dihitung semuanya sudah memenuhi dua periode,” tutupnya. (*)

Tenggarong – Elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomer urut 2, Rudy Mas’ud – Seno Aji, telah menyusul calon gubernur petahana Isran Noor- Hadi Mulyadi.

Data terbaru hasil survei Cyrus Network yang dipaparkan di Samarinda, Rabu (13/11), menunjukkan elektabilitas Rudy Mas’ud- Seno Aji mencapai angka 54,2 %, sementara Isran Noor-Hadi Mulyadi 43,7%.

“Jika dilihat dari trennya, elektabilitas Rudy-Seno ini terus meningkat. Pada bulan September elektabilitasnya baru 38,4%, Oktober naik menjadi 44,8% dan pada November sudah unggul dengan 54,2%,” papar CEO Cyrus Network, Fadhli MR.

Sebaliknya elektabilitas petahana, Isran Noor-Hadi Mulyadi mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Pada bulan September elektabilitas Isran-Hadi 52,4%, turun menjadi 48,9% di bulan Oktober dan turun lagi menjadi 43,7% di awal November.

“Dari Oktober ke November petahana turun 5%, sementara penantangnya naik 10%, karena ada angka responden yang belum memutuskan atau tidak menjawab yang juga menurun,” ujar Fadhli.

Pada bulan September masih ada 9,2% responden yang belum memutuskan atau tidak menjawab, turun menjadi 6,3% pada bulan Oktober dan di awal November turun lagi menjadi 2,1%.

Dari sisi popularitas (dikenal), pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji pada bulan November ini 93,8%, mendekati petahana yang sudah mencapai 96,8%.

Data juga menunjukkan tren popularitas Rudy-Seno terus naik seiring berjalannya masa kampanye. Pada bulan September popularitas Rudy-Seno ada di angka 79,7%. Naik menjadi 87,3% di bulan Oktober, lalu kembali naik menjadi 93,8% di November.

Sementara popularitas petahana, pada September sudah 95,3%, Oktober 95,4% dan naik menjadi 96,8 % pada November ini.

“Petahana tentu lebih dulu dikenal masyarakat, dan angkanya juga sudah tinggi, sehingga sulit untuk naik lagi,” terang Fadhli.

Untuk likeabilitas (Disukai), Rudy-Seno juga terus naik, bulan September 71,8%, Oktober naik menjadi 79,2%, dan data terbaru November menunjukkan likeabilitas 81,8 %.

Sementara Isran-Hadi, pada September Likeabilitasnya 89,3%, turun menjadi 86,8% di bulan Oktober, dan turun lagi menjadi 79,1% di awal November.

Dari segi kemantapan memilih, 74,9% pemilih mengaku sudah mantap dan tidak akan mengubah pilihannya. Sementara masih ada 24,2% responden yang mengaku masih mungkin mengubah pilihannya.

Survei yang dilakukan Cyrus Network ini berlangsung dari tanggal 4-9 November 2024, dengan mengambil sampel sebanyak 1.200 responden, yang tersebar secara proporsional di 120 desa terpilih dari 10 kabupaten/kota.

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan (_significant level_) survei ini 95% dengan _margin of error_ sebesar +/- 2,89%. (*)