BERITA TERBARU

Tenggarong – Sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara (Kukar) dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan Kukar Run 2024 di Taman Kota Raja Tenggarong, Sabtu (23/11/2024).

Pengamanan difokuskan pada garis start dan finis yang berlokasi di satu tempat, sehingga menjadi titik keramaian utama selama kegiatan berlangsung.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol-PP Kukar, Endang Purwanto menyebutkan, penempatan personel di area tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas peserta dan pengunjung.

“Lokasi start dan finis berada di satu tempat, sehingga menjadi titik paling ramai. Sebanyak 15 personel kami siagakan untuk memastikan area ini tetap tertib dan aman,” ujar Endang.

Selain memantau aktivitas peserta, anggota Satpol-PP juga bertugas mengatur pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi.

Pendekatan persuasif dilakukan agar para PKL tidak mengganggu akses peserta maupun pengunjung. “PKL cukup kooperatif dengan aturan yang kami sampaikan, sehingga tidak ada kendala berarti selama kegiatan berlangsung,” tambahnya.

Selain itu, Endang menjelaskan personel Satpol-PP juga membantu pengaturan lalu lintas di sekitar Taman Kota Raja bersama dengan Dinas Perhubungan Kukar yang mengalami peningkatan kepadatan kendaraan akibat antusiasme masyarakat.

Kolaborasi lintas sektoral dilakukan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman. “Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak. Kukar Run 2024 diharapkan menjadi agenda yang terus berlanjut dan semakin baik di tahun-tahun mendatang,” tutup Endang. (adv/ak)

Tenggarong – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol-PP Kukar, Awang Febri Sofyar, menegaskan penegakan Peraturan Daerah (Perda) harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Ia menjelaskan penegakan aturan sering kali memerlukan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Sebagai contoh, dalam kasus anak di bawah umur yang bekerja, penanganannya memerlukan keterlibatan Dinas Sosial.

“Ketika ada anak yang berjualan, kami harus tahu penyebabnya. Mungkin orang tuanya sakit atau kondisi ekonominya sulit. Penegakan aturan tidak bisa hanya hitam putih,” kata Awang ketika ditemui pada Jumat (22/12/24).

Awang juga menyoroti pentingnya sosialisasi Perda kepada masyarakat. Menurutnya, kurangnya informasi sering kali menjadi penyebab pelanggaran.

“Kami mendorong OPD terkait untuk lebih proaktif. Jangan hanya mengandalkan Satpol-PP untuk menertibkan, tapi juga lakukan edukasi ke masyarakat,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol-PP menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Awang berharap pendekatan yang lebih humanis dapat mengubah pandangan tersebut.

“Kami ingin masyarakat melihat Satpol-PP sebagai pelindung, bukan ancaman. Karena itu, anggota kami dilatih untuk bertindak sesuai aturan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua OPD harus bersinergi untuk memastikan bahwa aturan berjalan dan masyarakat tetap terlindungi,” pungkas Awang. (adv/ak)

Tenggarong – Upaya Satpol-PP Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kapasitas anggotanya menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol-PP Kukar, Awang Febri Sofyar mengungkapkan bahwa program pelatihan yang direncanakan sering kali terkendala oleh aturan yang membatasi penganggaran.

Menurut Awang, Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 menghapus program pengembangan SDA dari struktur resmi Satpol-PP. Hal ini membuat pihaknya sulit mengalokasikan dana untuk pelatihan.

“Bidang SDA di Satpol-PP sebenarnya sudah tidak ada di dalam program resmi. Tapi di Peraturan Bupati Kukar, bidang ini masih ada, sehingga kami harus mencari solusi,” ungkapnya.

Meski begitu, Satpol-PP tetap mengirimkan anggotanya untuk melakukan pelatihan secara bertahap.

Awang menyebutkan, pelatihan seperti penanganan huru-hara dan pelatihan PPNS sangat penting untuk menunjang tugas di lapangan.

“Kami tetap upayakan, meski harus bertahap. Ini penting untuk memastikan anggota kami bertindak sesuai prosedur dan tidak sembarangan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan lanjutan bagi anggota PPNS, terutama dalam aspek pemberkasan dan penyelidikan.

“Setelah mereka mengikuti pelatihan PPNS dasar, mereka perlu meningkatkan kapasitasnya. Misalnya, pemberkasan dan penyidikan itu perlu upgrade skill melalui pelatihan berkelanjutan,” jelas Awang.

Awang berharap pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mendukung kebutuhan pengembangan SDA Satpol-PP.

“Kami ingin semua anggota memiliki kompetensi yang memadai agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang melayani masyarakat dengan optimal,” tutupnya. (adv/ak)

Tenggarong – Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara telah mengirimkan sembilan anggotanya untuk mengikuti berbagai pelatihan di Jakarta.

Pelatihan ini meliputi pelatihan dasar (Latsar), pengawas, pelaksana, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol-PP Kukar, Awang Febri Sofyar, menjelaskan pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.

“Kami mengirim dua orang untuk Latsar, tujuh orang untuk pelatihan pengawas dan pelaksana. Jadi, total ada sembilan orang yang kami kirim tahun ini,” ujarnya, Jumat (22/11/24).

Pelatihan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2020, yang mewajibkan Satpol-PP untuk memiliki tingkat kompetensi tertentu sesuai jabatan.

Tingkat pelaksana dan pengawas memerlukan waktu pelatihan enam hari, administrasi lima hari, dan jabatan tinggi seperti kepala satuan empat hari.

“Semua itu wajib diikuti karena ini terkait dengan tupoksi mereka. Tanpa pelatihan, anggota kami tidak akan bisa bertugas secara fungsional,” tambahnya.

Menurut Awang, penegakan Perda juga membutuhkan penguasaan ilmu dan keterampilan yang memadai.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota kami paham aturan dan bertindak profesional. Ini penting untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap Satpol-PP,” katanya.

Awang berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Satpol-PP.

“Kami ingin Satpol-PP tidak hanya dikenal sebagai penegak aturan, tetapi juga pelindung masyarakat yang humanis dan berintegritas,” pungkasnya. (adv/ak)