BERITA TERBARU

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan skema pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bank Kaltimtara untuk membayar utang proyek tahun anggaran 2025 kepada para kontraktor.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat menerima perwakilan Forum Kontraktor di ruang kerjanya pada Kamis (12/3/2026).

Pertemuan itu digelar untuk menjelaskan kepastian pembayaran kepada para kontraktor yang hingga kini masih menunggu realisasi.

“Mengingat saat ini sudah mendekati Lebaran, mereka juga mendapat tekanan dari para pegawai, termasuk tukang dan pekerja lainnya, untuk menunaikan kewajiban pembayaran kepada para pekerja tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan total utang pemerintah daerah kepada para rekanan mencapai Rp820 miliar dan telah melalui proses audit oleh Inspektorat.

Untuk mempercepat penyelesaiannya, pemerintah daerah mengambil langkah dengan meminjam dana ke Bank Kaltimtara.

“Strategi pembayaran utang Pemkab Kukar dilakukan dengan meminjam dana ke Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar. Nilai tersebut merupakan total utang pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Inspektorat,” jelasnya.

Aulia menyebut, pihaknya juga telah meminta percepatan proses kepada pihak bank agar akad kredit dapat segera dilaksanakan dan dana bisa segera dicairkan.

“Tadi kami langsung menghubungi pihak Bank Kaltimtara di depan para kontraktor untuk meminta agar proses akad kredit dapat dilaksanakan besok. Perhitungan kami, jika besok akad kredit terlaksana maka sore hari atau paling lambat Senin pagi dana sudah bisa dicairkan oleh pihak bank,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan kontraktor Nopi Pratidin menyambut baik langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah dan berharap pembayaran dapat segera direalisasikan.

“Kalau tidak ada halangan mungkin Senin atau Selasa sudah bisa dieksekusi karena masih menunggu kepastian dari pihak Bank BPD. Tadi beliau juga langsung menelepon pimpinan bank untuk meminta agar prosesnya dipercepat,” ujarnya.

Menurut Nopi, sebagian besar kontraktor yang hadir dalam pertemuan tersebut telah menyelesaikan pekerjaan mereka secara penuh dan kini menunggu proses pembayaran.

“Rata-rata teman-teman yang menagih ini pekerjaannya sudah selesai 100 persen,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Puluhan tenaga kesehatan mendatangi kantor manajemen RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Selasa (10/3/2026).

Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi, melainkan untuk meminta penjelasan terkait penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan jasa pelayanan yang mulai diterapkan di rumah sakit tersebut.

Perubahan ini berkaitan dengan penerapan Peraturan Bupati Kukar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN di bidang kesehatan yang menerima jasa pelayanan hanya dapat memperoleh TPP dari komponen disiplin kerja, sedangkan ASN yang menerima TPP secara penuh tidak lagi mendapatkan jasa pelayanan.

Plt Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit, dr. Martina Yulianti menegaskan kedatangan para tenaga kesehatan tersebut lebih kepada ruang dialog untuk memahami perubahan yang terjadi.

Ia menilai hal tersebut wajar karena berkaitan dengan komponen pendapatan pegawai.

“Tidak ada aksi sebenarnya. Teman-teman hanya bertanya. Tidak dimaknai sebagai aksi dan mereka juga tidak menuntut, hanya ingin memahami perubahan yang terjadi,” ujarnya.

Martina menjelaskan, pendapatan ASN di lingkungan rumah sakit terdiri dari beberapa komponen, yakni gaji pokok, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD, serta jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam TPP sendiri terdapat dua komponen utama, yaitu 40 persen berdasarkan disiplin kerja dan 60 persen berdasarkan produktivitas kerja.

Menurutnya, jasa pelayanan juga diberikan berdasarkan kinerja tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan kepada pasien.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan potensi tumpang tindih dengan komponen produktivitas kerja dalam TPP.

“Regulasi yang kita ketahui menyebutkan bahwa satu kinerja itu seharusnya tidak dibayarkan dari dua sumber. Karena itu harus dipilih dibayar dari sumber mana, tidak bisa keduanya membayar aktivitas yang sama,” jelasnya.

Sebelum Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 diterbitkan, ia mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan masih dapat menerima TPP sekaligus jasa pelayanan.

Namun demikian, lanjutnya, setelah aturan tersebut berlaku, manajemen rumah sakit harus menyesuaikan sistem pembayaran agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

Selain itu, kata dia, pada tahun 2025 persoalan tersebut juga menjadi perhatian auditor eksternal yang menekankan bahwa seluruh insentif dan tunjangan harus diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita patuh terhadap regulasi. Kalau dibiarkan, risikonya juga bisa muncul di kemudian hari, misalnya harus ada pengembalian,” kata dia.

Dalam penerapannya, setiap pegawai diberikan pilihan untuk menentukan komponen pendapatan yang ingin diterima.

Pegawai dapat memilih menerima jasa pelayanan ditambah komponen disiplin kerja, atau memilih menerima TPP secara penuh.

“Yang jelas tidak boleh menerima dua-duanya sekaligus. Pilihan itu bukan ditentukan oleh manajemen, tetapi oleh pegawai masing-masing,” ungkapnya.

Ia mengakui perubahan tersebut dapat dirasakan oleh para tenaga kesehatan karena berpengaruh pada pendapatan.

Namun ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pemotongan dari pihak manajemen rumah sakit.

“Kami tidak memotong apa pun. Semua ini semata-mata mengikuti regulasi yang berlaku. Memang tidak enak ketika pendapatan turun, itu pasti terasa bagi siapa pun,” tutupnya. (ak/ko)

Samarinda – Suasana hangat buka puasa bersama yang digelar DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi kader partai, pada Selasa (11/3/2026).

Di sela kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan target politik partainya dalam beberapa tahun ke depan.

Seno Aji yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur mengatakan, partainya menargetkan dapat menguasai 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada perhelatan politik 2029.

“Kami saling kemenangan untuk menempatkan Gerindra. Targetnya menguasai 10 kabupaten kota, terutama Samarinda. Kita siapkan baik-baik untuk wali kota tahun 2029,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan konsolidasi internal menjadi langkah penting agar seluruh kader dan pengurus partai di daerah dapat bergerak dalam satu arah.

Dengan persiapan yang matang, Gerindra optimistis mampu memperluas pengaruh politiknya di Kalimantan Timur.

Kedepan, partainya juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang dengan mendorong kader-kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk tampil dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Selain membahas strategi politik, Seno Aji juga menyinggung dinamika yang mungkin terjadi dalam kontestasi pemilihan gubernur mendatang.

Menurutnya, berbagai nama yang muncul dalam bursa calon merupakan bagian dari proses demokrasi yang pada akhirnya akan ditentukan oleh pilihan masyarakat.

“Ya semua pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat, insya Allah kita doakan saja yang terbaik,” tutupnya. (ak/ko)