Penulis: adakaltim

Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, turut meramaikan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Bundaran Taman Samarendah, Sabtu (16/8/2025).

Sebanyak 500 bendera dibagikan serentak oleh DPC Gerindra Samarinda bersama DPD Gerindra Kalimantan Timur. Menurut Helmi, aksi ini merupakan simbol nasionalisme sekaligus cara sederhana mengajak masyarakat menyambut hari kemerdekaan.

“Ini bentuk syukur atas perjuangan para pendahulu kita. Bendera merah putih adalah semangat kebangsaan yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Selain membagikan bendera, DPRD Samarinda juga menyiapkan agenda jalan santai pada 18 Agustus 2025 serta kegiatan bersama Pemkot, termasuk upacara di GOR Segiri.

Helmi menegaskan, semangat peringatan kemerdekaan juga diwujudkan melalui kerja DPRD dalam mendorong pembangunan kota.

Samarinda, kata dia, harus siap sebagai penyangga IKN dengan infrastruktur yang tertata dan masyarakat yang ramah.

“Sekarang perjuangannya bukan lagi melawan penjajah, tapi membangun. Samarinda harus menjadi pintu gerbang peradaban baru,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama pihak terkait untuk memperkuat sistem keamanan di pasar tradisional.

Hal ini disampaikan menyusul insiden kebakaran yang dua kali terjadi di Pasar Segiri dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Menurut Rusdi, sebagian besar pasar tradisional di Samarinda sudah berusia tua sehingga memerlukan pembaruan, baik dari segi tata letak maupun infrastruktur pendukung.

Ia mencontohkan penataan Pasar Pagi yang dinilai lebih modern, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

“Kita berharap pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda itu direlokasi semua seperti Pasar Pagi. Jadi diperbarui, ditata kembali, termasuk sistem keamanannya harus dikedepankan. Masalah sanitasi juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Politikus tersebut menekankan agar rencana relokasi dan penataan pasar tidak merugikan pedagang. Apalagi, Pemkot Samarinda berencana melakukan rehabilitasi total terhadap Pasar Segiri.

Ia meminta agar proses relokasi dilakukan secara bertahap, dengan menjamin pedagang tetap mendapat tempat berdagang selama revitalisasi berlangsung.

Dengan langkah tersebut, DPRD Samarinda berharap risiko kebakaran maupun persoalan sanitasi di pasar tradisional dapat diminimalisir.

“Harapannya, dengan penataan dan peningkatan keamanan, Kota Samarinda memiliki pasar-pasar yang lebih aman, bersih, dan layak. Ini juga akan memberikan citra positif bagi kota,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Rencana pembangunan insinerator di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang, menuai respons dari warga RT 17 yang sudah lama bermukim di kawasan tersebut. Mereka meminta kepastian status lahan yang telah ditempati puluhan tahun.

Permasalahan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Samarinda bersama perwakilan warga, Kamis (14/8/2025).

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan sebagian besar warga telah menghuni kawasan itu lebih dari dua dekade.

“Dari awal hanya beberapa rumah, sekarang sudah menjadi kampung padat. Wajar kalau mereka meminta kejelasan kepemilikan,” kata Samri.

Samri menegaskan, persoalan ini tidak bisa disebut sebagai sengketa lahan karena warga mengakui tanah tersebut milik pemerintah.

Hanya saja, mereka merasa berhak setelah lama merawat dan menempati area tersebut tanpa ada teguran resmi dari pihak berwenang.

“Kalau sejak awal ada larangan membangun, mungkin tidak akan sampai seperti ini,” ucap politisi PKS itu.

Hasil inspeksi lapangan pada 4 Agustus 2025 lalu juga menunjukkan lokasi rencana insinerator memang berada di tengah pemukiman padat.

Hal ini membuat DPRD menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi pembangunan di lokasi tersebut.

“Apakah benar-benar harus di situ atau masih ada alternatif lahan lain. Karena bagaimanapun, warga di sini adalah masyarakat kita yang wajib dilindungi,” tambah Samri.

RDP ini menjadi langkah awal DPRD untuk mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dengan hak masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. (adv/hr/ko)