Penulis: adakaltim

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memilih untuk memangkas jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) dalam program legislasi tahun 2025.

Langkah ini diambil agar pembahasan regulasi lebih fokus dan hasilnya bisa benar-benar tuntas serta berkualitas.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan evaluasi kinerja dewan sebelumnya.

Selama ini, banyaknya usulan perda justru membuat sebagian raperda tidak selesai dibahas karena belum memiliki kajian akademik yang matang atau belum melalui proses konsultasi publik.

“Daripada banyak tapi tidak selesai, lebih baik sedikit tapi tuntas. Kita hanya akan membahas perda yang siap dan punya dasar kuat,” ujar Samri, Jumat (26/9/2025).

Ia menjelaskan, setiap raperda membutuhkan alokasi anggaran khusus, mulai dari tahap penyusunan naskah akademik, presentasi, hingga konsultasi lintas instansi. Karena itu, pembatasan jumlah raperda juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.

Samri menegaskan, pemangkasan tersebut bukan berarti menghapus usulan perda secara permanen.

Beberapa raperda hanya ditunda sementara dan dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prokom Perda) untuk kemudian bisa diajukan kembali pada tahun berikutnya.

“Ini soal efisiensi dan manajemen kerja. Kita ingin masyarakat menilai DPRD bekerja efektif, bukan hanya menumpuk agenda tanpa hasil,” jelasnya.

Dengan strategi baru ini, DPRD Samarinda berharap dapat menghadirkan produk hukum daerah yang lebih berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat kota. (adv/hr/ko)

SAMARINDA – Tragedi tambang kembali terjadi di Kota Samarinda. Seorang warga dilaporkan tewas setelah terperosok ke lubang bekas tambang batu bara pada Jumat (12/9/2025).

Peristiwa ini menambah panjang daftar korban jiwa akibat lubang tambang di Kalimantan Timur (Kaltim), yang kini mencapai 52 orang dalam beberapa tahun terakhir.

Insiden itu kembali membuka luka lama lubang-lubang tambang yang terbengkalai dan dibiarkan tanpa pengamanan memadai terus menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.

Lemahnya pengawasan serta minimnya reklamasi pascatambang dinilai menjadi akar persoalan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menilai kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Ia menegaskan, tanggung jawab utama seharusnya berada di tangan pemilik konsesi tambang.

“Sejak awal mestinya ada tanggung jawab pemilik tambang. Minimal ada pagar pengaman, rambu peringatan, dan pengawasan agar tidak sampai memakan korban,” ujar Anhar, Jumat (26/9/2025).

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengapresiasi langkah Wali Kota Samarinda yang menargetkan kota bebas tambang pada tahun 2026.

Namun, ia mengingatkan bahwa penghentian aktivitas tambang saja tidak cukup jika lubang-lubang lama tidak direklamasi secara tuntas.

“Masalahnya bukan hanya menghentikan aktivitas tambang, tapi bagaimana memastikan bekas galian direhabilitasi sesuai aturan agar tidak lagi menimbulkan korban atau kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anhar menyoroti lemahnya penerapan mekanisme dana jaminan reklamasi.

Ia menyebut, besaran dana yang disetorkan perusahaan kerap tidak sebanding dengan luas dan dampak kerusakan tambang, sehingga banyak perusahaan lalai menjalankan kewajiban pascatambang.

“Tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan ketat, perusahaan akan terus abai. Padahal reklamasi itu bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral,” katanya.

DPRD Samarinda mendesak pemerintah memperketat pengawasan di lapangan dan menindak tegas perusahaan tambang yang lalai menjalankan kewajibannya.

Lubang-lubang bekas tambang yang terbuka, lanjut Anhar, harus segera dipulihkan dan difungsikan kembali, misalnya menjadi kolam retensi, ruang terbuka hijau, atau kawasan konservasi air.

“Korban sudah terlalu banyak. Jangan sampai nyawa warga kembali melayang hanya karena kelalaian dalam menutup lubang tambang,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, melayangkan peringatan keras terhadap maraknya penjualan minuman keras (miras) di sejumlah toko kelontong.

Ia menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh lengah dalam mengawasi peredaran miras yang jelas dilarang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023.

“Kalau aturan sudah ada tapi tidak ditegakkan, perda itu hanya jadi formalitas. Aparat harus bertindak tegas, jangan tutup mata,” tegas Novan, Jumat (26/9/2025).

Novan menilai, peredaran miras ilegal bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi generasi muda.

Ia menyebut banyak kasus kenakalan remaja yang dipicu oleh konsumsi miras, sehingga keresahan masyarakat harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, pengawasan di lapangan harus diperketat melalui operasi rutin dan monitoring menyeluruh, terutama di wilayah yang rawan peredaran miras.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian agar pelaksanaan perda berjalan efektif.

“Kerja sama pemerintah dengan aparat harus diperkuat agar aturan yang ada benar-benar berjalan, bukan sekadar di atas kertas,” ujarnya.

DPRD Samarinda berharap langkah tegas aparat penegak hukum dapat menekan peredaran miras ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat, sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan alkohol. (adv/hr/ko)