Penulis: adakaltim

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen kuat Pemprov Kaltim dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Kaltim yang berhasil meraih peringkat kedua secara nasional pada tahun 2024.

Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim selalu menyampaikan kondisi apa adanya kepada Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem dan landasan hukum yang telah dibangun untuk mendukung praktik keterbukaan informasi di daerah.

“Keterbukaan informasi di Kaltim berjalan baik, didukung sistem yang sudah dibangun serta regulasi yang telah disiapkan. Ini menjadi indikator bahwa komitmen keterbukaan informasi terus terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian peringkat kedua nasional merupakan bukti nyata bahwa progres keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur terus bergerak positif dan konsisten.

Pemerintah provinsi berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh instansi pemerintah di daerah dapat terus memperkuat budaya transparansi dan memastikan setiap layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan kabar positif terkait pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) di tingkat pusat.

Setelah sebelumnya mencuat kekhawatiran bahwa DBH untuk Kaltim bakal dipangkas hingga 70 persen, kini Pemprov Kaltim melihat potensi besar bahwa pengurangan tersebut hanya sekitar 30 persen.

“Insyaallah, kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Dari potongan 70 persen, kemungkinan besar bisa ditekan hingga 30 persen saja,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim sengaja mengedepankan diplomasi fiskal ketimbang pendekatan konfrontatif dalam memperjuangkan hak daerah penghasil migas dan batu bara. Langkah tersebut, kata Seno, mulai diterima secara konstruktif oleh pemerintah pusat.

“Yang paling penting bagi kami adalah agar pembagian DBH tetap berkeadilan dan proporsional, karena sebagian besar pembiayaan pembangunan di Kaltim masih bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.

Seno Aji juga mengingatkan bahwa pemangkasan DBH secara ekstrem dapat menghambat berbagai program strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan layanan publik.

Karena itu, Pemprov Kaltim telah menyiapkan tim teknis untuk memastikan proses perhitungan akhir berjalan tepat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dengan adanya perkembangan terbaru ini, Pemprov Kaltim berharap alokasi DBH tahun mendatang tetap mampu menopang agenda pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Bumi Etam. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam merealisasikan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan akses internet gratis hingga pelosok desa.

Seno Aji mengungkapkan bahwa program pendidikan gratis saat ini telah berjalan dengan baik, meski masih ditemui sejumlah masukan dan keluhan dari masyarakat. Ia menilai hal tersebut sebagai dinamika wajar dalam tahap awal pelaksanaan.

“Pendidikan gratis sudah berjalan. Kalau ada keluhan, itu hal yang wajar di awal pelaksanaan. Kritik kami terima sebagai bahan evaluasi agar program ini semakin baik, karena kerja kami memang untuk rakyat Kaltim,” ujarnya.

Pada sektor digitalisasi, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 841 desa dapat menikmati layanan internet gratis. Wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau menjadi prioritas karena masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan internet.

“Program internet gratis ini terus kami kembangkan. Target kami mencakup 80 persen desa dalam waktu dekat, dan dalam lima tahun ke depan, saya yakin seluruh desa di Kaltim sudah terkoneksi,” tegasnya.

Di bidang kesehatan, Pemprov Kaltim juga terus melanjutkan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini disebut menjadi pilar penting dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan dasar warga.

“Untuk BPJS, kami sudah bayarkan untuk masyarakat miskin. Saya akan cek kembali cakupan pastinya, tapi yang jelas sudah jalan dan akan terus ditingkatkan,” tambahnya.

Melalui tiga program prioritas tersebut, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. (adv/hr/ko)

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menekan angka stunting melalui penguatan sosialisasi dan koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Upaya ini menjadi prioritas sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi percepatan penanganan stunting secara rutin digelar dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A) Kaltim.

Menurutnya, fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode penting yang dinilai sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan.

“Bagaimana menekan prevalensi stunting sejak 1.000 HPK harus didukung penuh. Kita ingin memastikan anak-anak yang lahir di Kaltim tumbuh sehat dan terbebas dari stunting,” ujarnya.

Seno Aji menambahkan, sejumlah langkah konkret terus dilakukan Pemprov Kaltim, mulai dari pemberian makanan bergizi hingga dukungan alokasi anggaran bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu.

“Bahkan soal penanganan stunting telah masuk dalam RPJMD Kaltim,” singkatnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang dipicu oleh prediksi curah hujan tinggi pada penghujung tahun 2025, khususnya sepanjang Desember.

Peringatan tersebut sejalan dengan imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda, yang sebelumnya telah meminta warga di wilayah Kaltim untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sejak awal Desember.

“Pemprov Kaltim telah rapat bersama BPBD membahas potensi curah hujan tinggi di bulan ini. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan bahwa hujan lebat berpotensi berdampak pada sejumlah daerah rawan banjir di Kalimantan Timur. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi.

“Tetap waspada. Sebelum terjadi curah hujan tinggi, paling tidak bisa mencari tempat yang lebih aman. Kami akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini,” tambahnya.

Berdasarkan prakiraan curah hujan pada 10 hari pertama Desember, sebagian besar wilayah Kaltim diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50–150 milimeter (mm), dengan peluang hujan mencapai lebih dari 70 persen.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dan segera melaporkan jika terjadi kondisi berpotensi membahayakan. (adv/hr/ko)