Penulis: adakaltim

Tenggarong – Ancaman terhentinya mobilitas warga membayangi Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) setelah jembatan kayu yang menjadi satu-satunya penghubung desa mengalami kerusakan berat.

Kondisi tersebut menempatkan warga pada situasi rawan karena jalur vital untuk berbagai aktivitas kini berada di ambang tidak dapat digunakan.

Selama ini, jembatan tersebut berfungsi sebagai penghubung utama warga untuk beraktivitas di luar desa, termasuk mengangkut hasil usaha, mengakses sekolah, serta menjangkau fasilitas layanan kesehatan.

Namun demikian, kerusakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat fungsi jembatan kian terbatas dan tidak lagi aman.

“Sekarang kondisinya makin parah. Motor saja warga sudah takut lewat,” ujar seorang warga, Jumarni, Jumat (30/1/2026).

Saat ini, kendaraan roda empat sama sekali tidak dapat melintas, bahkan bagi pengendara sepeda motor, melintasi jembatan tersebut menjadi aktivitas yang penuh risiko karena lantai kayu yang lapuk dan struktur jembatan yang tampak tidak stabil.

Melihat kondisi tersebut, warga setempat sempat melakukan upaya darurat secara swadaya.

Perbaikan sederhana dilakukan agar jembatan masih bisa dilewati, meskipun hanya dalam kondisi terbatas dan tidak menjamin keamanan jangka panjang.

“Warga sempat gotong royong supaya motor masih bisa lewat, tapi itu cuma sementara saja,”tuturnya.

Masyarakat berharap ada perhatian dan penanganan segera dari pemerintah daerah.

Apabila jembatan tersebut benar-benar tidak bisa dilalui, Desa Sebuntal berpotensi kehilangan akses keluar-masuk, yang akan berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi warga.

“Itu satu-satunya jalan untuk keluar dan masuk desa. Kalau jembatan ini sampai tidak bisa dilewati, kami bisa terisolir,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Diskop UKM Kukar) menegaskan informasi mengenai pembukaan pendaftaran tenant di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pujasera yang beredar di masyarakat saat ini belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemerintah daerah memastikan proses pendaftaran belum dimulai karena skema pengelolaan kawasan masih disusun secara menyeluruh.

Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin, menyampaikan pihaknya masih melakukan perumusan konsep operasional agar pengelolaan RTH Pujasera dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku UMKM.

Selama tahapan tersebut belum rampung, pemerintah belum membuka pendaftaran tenant.

“Sehingga belum bisa menyampaikan secara pasti kapan pendaftaran dibuka. Yang jelas, rencananya akan dibuka setelah Lebaran, dan pendaftaran UMKM itu harusnya dilakukan sebelum RTH Pujasera diresmikan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026)

Meski pendaftaran belum dibuka, Diskop UKM Kukar telah memiliki gambaran waktu operasional kawasan tersebut.

Berdasarkan rencana awal, RTH Pujasera ditargetkan mulai difungsikan pada April, sehingga tahapan pendaftaran tenant akan dilaksanakan lebih dulu sebelum peresmian dilakukan.

“Untuk menjawab keresahan masyarakat, kami sampaikan rencananya RTH Pujasera itu dibuka bulan April. Artinya, pendaftaran UMKM akan dilakukan sebelum itu,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan tenant sama sekali.

Informasi yang menyebutkan adanya UMKM yang telah mengisi atau menempati lokasi Pujasera dipastikan tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Perlu kami luruskan, sampai dengan hari ini pemerintah melalui Diskop-UKM belum membuka pendaftaran dan belum ada UMKM yang ditetapkan. Jadi kalau ada yang bilang sudah ada yang mengisi, itu tidak benar,” tegasnya.

Diskop UKM Kukar turut memastikan seluruh proses pendaftaran tenant nantinya akan dilaksanakan tanpa pungutan biaya.

Pemerintah daerah meminta pelaku UMKM untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah dan menawarkan akses pendaftaran dengan imbalan uang.

“Kalau ada yang menyampaikan harus bayar sekian-sekian, itu juga tidak benar. Sampai dengan proses pendaftaran berakhir, kami pastikan tidak akan ada pungutan biaya satu rupiah pun,” kata dia.

Lebih lanjut, apabila ke depan diterapkan kebijakan terkait sewa tenant, mekanismenya hanya berlaku setelah UMKM resmi menempati lokasi.

Seluruh pembayaran dilakukan secara resmi dan disetorkan langsung ke kas daerah, bukan melalui petugas atau pihak perorangan.

“Kalaupun nanti ada rencana sewa tenant, itu setelah UMKM menempati lokasi, dan pembayarannya resmi disetor langsung ke kas daerah, bukan ke petugas atau individu,” sebutnya.

Melalui klarifikasi ini, Diskop UKM Kukar berharap pelaku UMKM dan masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjadikan RTH Pujasera sebagai ruang usaha yang dikelola secara adil, terbuka, dan berpihak pada pengembangan UMKM lokal.

“Kami minta bantuan teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Staf Khusus Presiden RI Bidang Program Strategis Nasional, Rizky Andrika menilai program Bimbingan dan Latihan (Binlat) Bintang Pengabdian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai pembinaan yang efektif dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM )unggul dan siap mengabdi.

Penilaian tersebut disampaikan saat penutupan kegiatan Binlat Bintang Pengabdian yang digelar Pemerintah Kabupaten Kukar di Aula Serba Guna Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Kamis (29/1/2026).

Binlat Bintang Pengabdian dilaksanakan selama 10 hari dan diikuti peserta dari 20 kecamatan di Kukar.

Pada tahun ini, jumlah peserta Binlat Bintang Pengabdian mencapai 239 orang dan seluruhnya mampu mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan hasil seleksi dari masing-masing wilayah, sehingga pembinaan yang diberikan mencerminkan keterlibatan seluruh kecamatan dalam menyiapkan generasi muda calon pengabdi negara.

Menurut Rizky, pelaksanaan Binlat Bintang Pengabdian menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kualitas manusia melalui pola pembinaan yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan mitra.

Ia menilai program tersebut tidak hanya berorientasi pada kelulusan seleksi, tetapi juga membentuk disiplin, mental, dan daya juang peserta.

“Kegiatan hari ini luar biasa dan menjadi bukti nyata peran serta masyarakat, khususnya dukungan pemerintah daerah bersama mitra, termasuk Sekretariat Daerah dan Dispora Kutai Kartanegara, dalam pembinaan calon-calon bintang pengabdian,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa arah pembinaan SDM melalui program tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama.

“Program ini sangat sejalan dengan Asta Cita Presiden RI yang menekankan penguatan kualitas SDM. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan bangsa melalui lahirnya SDM yang unggul,” ucapnya.

Rizky juga mendorong para peserta yang bercita-cita menjadi ASN, TNI, maupun Polri agar memanfaatkan pembinaan yang telah diberikan secara maksimal serta membuka peluang pengembangan program ini ke jalur sekolah kedinasan lainnya.

“Kami berharap para calon ASN, calon TNI, dan Polri dapat memanfaatkan program ini secara sungguh-sungguh. Bahkan ke depan, program ini tidak hanya untuk TNI dan Polri, tetapi juga bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah kedinasan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono menyampaikan Binlat Bintang Pengabdian telah memberikan hasil yang konkret dan terukur.

Ia menjelaskan, program ini secara bertahap mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesiapan peserta dalam menghadapi seleksi pengabdian negara, baik dari sisi fisik, mental, maupun kedisiplinan.

“Alhamdulillah, program ini telah membuktikan efektivitasnya. Sudah ada peserta yang diterima di TNI AD, AL, AU, dan sekolah-sekolah kedinasan,” kata Sunggono.

Namun demikian, Sunggono mengakui masih terdapat tantangan, khususnya terkait keterbatasan kuota nasional dan formasi ASN.

Ia menyebutkan terdapat peserta yang secara nilai dan kemampuan telah memenuhi standar, namun belum dapat diterima karena keterbatasan daya tampung.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan langkah jemput bola melalui komunikasi dan roadshow ke berbagai perguruan tinggi serta sekolah kedinasan untuk membuka peluang kerja sama pendidikan ke depan.

“Kami berharap ada peluang agar putra-putri Kukar bisa dididik dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Jika itu bisa terwujud, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan kebutuhan SDM kompeten di OPD teknis dapat terpenuhi,” jelasnya.

Sunggono juga mengungkapkan minat masyarakat terhadap Binlat Bintang Pengabdian terus meningkat.

Seluruh kecamatan telah mengirimkan peserta terbaiknya, bahkan terdapat peserta yang menempuh pendidikan di luar daerah namun memilih kembali ke Kukar untuk mengikuti program tersebut.

“Ini cukup mengejutkan dan membanggakan. Anak-anak yang sekolah di luar daerah justru memilih kembali mengikuti program ini. Artinya, kepercayaan publik terhadap Binlat Bintang Pengabdian sangat tinggi,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, membuka ruang dialog bersama puluhan jurnalis asal Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri media.

Pertemuan ini menjadi forum terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi kemitraan dan keberlangsungan perusahaan media di daerah.

Kegiatan tersebut digelar di rumah makan CEO Terapung, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong pada Rabu (28/1/2026).

Dalam dialog tersebut, Salehuddin secara khusus mengundang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar.

Ia ingin memastikan suara aspirasi jurnalis daerah benar-benar terdengar dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat legislatif.

Ia menyebut kondisi hubungan kerja antara pemerintah dan media saat ini tidak bisa dipandang baik-baik saja.

Menurutnya, berbagai perubahan kebijakan justru menempatkan media lokal pada posisi yang semakin rentan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan profesionalisme yang terus meningkat.

“Kita harus akui, ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya kurang pas, sehingga proses kemitraan ini berada di titik kritis. Banyak media online maupun cetak yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ujarnya kepada insan pers Kukar.

Ia menilai, persoalan yang dihadapi media bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga menyangkut kejelasan pola kerja sama dan ruang gerak yang semakin terbatas.

Situasi tersebut, menurutnya, berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi di daerah jika tidak segera dicarikan jalan keluar.

Salehuddin menegaskan, peran media tidak dapat direduksi sekadar sebagai penyedia publikasi kegiatan.

Media, kata dia, memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan kerja-kerja legislatif, menyuarakan kepentingan publik, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya melihat tantangan internal kawan-kawan media sangat besar, termasuk soal deskripsi pekerjaan dengan pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya,”lanjutnya.

Meski mengakui bahwa tahun 2026 masih diwarnai keterbatasan akibat dinamika anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten, Salehuddin tetap menyampaikan pandangan optimistis.

Ia menyebut, ada peluang perubahan kebijakan keuangan yang lebih adaptif dan memberi ruang bagi keberlangsungan ekosistem media lokal.

“Saya yakin Insyaallah di 2026 ini kondisinya akan sedikit berbeda dan lebih berharga. Kami di komisi akan terus memperjuangkan agar kemitraan ini kembali pulih. Harapannya, pada 2027 nanti kondisi keuangan kita benar-benar stabil kembali,” pungkasnya. (ak/ko)