Dari NIB hingga Kredit Tanpa Bunga, Pemkab Kukar Perkuat UMKM Naik Kelas

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui legalitas usaha dan akses pembiayaan.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan saat ini terdapat sekitar 41 ribu UMKM yang telah terverifikasi di Kukar. Namun, baru sekitar 23 ribu di antaranya yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Aulia meminta pelaku UMKM yang belum memiliki NIB segera mengurus legalitas tersebut agar lebih mudah memperoleh fasilitas dan perlindungan usaha dari pemerintah.

“Dengan nomor izin berusaha ini kita akan memudahkan untuk mendapatkan fasilitas dan perlindungan untuk UMKM kita,” ujarnya saat Launching KukarGo dan Arbizz Space di Tenggarong, Sabtu (3/10/2026).

Selain legalitas, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Menurut Aulia, pelaku UMKM nantinya berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta tanpa bunga. Namun, pemberian kredit tetap mempertimbangkan kelayakan usaha dan hasil penilaian.

Aulia berharap, dukungan legalitas dan pembiayaan tersebut dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM sekaligus mendorong lebih banyak usaha di Kukar berkembang dan naik kelas.

“Nanti akan dinilai apakah kelayakan untuk pemberian kredit usaha ini. Itu akan kita berikan nilainya nanti akan disesuaikan,” timpalnya. (adv/ns/ko)

KukarGo Jadi Langkah Kukar Percepat Digitalisasi UMKM

Kutai Kartanegara – Digitalisasi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat dorongan baru melalui peluncuran aplikasi KukarGo.

Platform tersebut diluncurkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersamaan dengan Arbizz Space dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 dan Hari UMKM Nasional ke-10 di Tenggarong, Sabtu (3/10/2026).

Aulia mengatakan KukarGo dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara lebih mudah. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah akses penggunaan platform tanpa biaya.

“Kita berhasil untuk mewujudkan aplikasi KukarGo. KukarGo ini seperti marketplace, tapi uniknya marketplace kita ini tanpa biaya,” kata Aulia.

Menurutnya, kehadiran platform tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas pemasaran sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari berbagai produk.

Pemkab Kukar selanjutnya berencana mengembangkan sistem pembayaran KukarGo dengan menggandeng Bank Kaltimtara. Integrasi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem transaksi digital yang lebih lengkap.

Aulia menilai pengembangan platform digital harus terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak pelaku usaha.

“Ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh UMKM kita, seluruh penjual kita, sehingga sekali lagi cita-cita kita membuat UMKM kita naik kelas bisa terwujud dengan baik,” tutupnya. (adv/ns/ko)

Pemerintah Kukar-Samarinda Bersinergi Kendalikan Aliran Air Loa Janan Ulu

Kutai Kartanegara – Persoalan aliran air di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda memperkuat koordinasi penanganan banjir lintas wilayah.

Koordinasi dilakukan melalui rapat dan peninjauan lapangan yang melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS), Sabtu (3/10/2026).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan persoalan banjir tidak dapat ditangani hanya berdasarkan wilayah administrasi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait aliran air perlu memperhitungkan dampaknya terhadap wilayah lain.

Aulia mengapresiasi Wali Kota Samarinda Andi Harun yang turut melihat kondisi di wilayah Kukar.

“Beliau tidak hanya memikirkan penanganan banjir di Loa Janan bagian Samarinda saja, akan tetapi tetap mendengar dari kita,” ujarnya.

Aulia menyebut Desa Loa Janan Ulu merupakan salah satu wilayah yang rentan terdampak genangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sekitar 70 persen wilayah disebut berpotensi terendam saat air pasang.

Untuk penanganan awal, pemerintah mempertimbangkan pemasangan pintu air guna mengendalikan debit selama proses normalisasi Sungai Loa Janan Ulu belum dilakukan.

Tim gabungan yang melibatkan pemerintah provinsi, Kukar, Samarinda dan BWS selanjutnya akan melakukan peninjauan serta menyusun langkah penanganan.

“Kita berharap tim yang dibentuk ini bisa berfungsi dengan baik, sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan tangani dengan baik,” tutup Aulia. (adv/ns/ko)

Seno Aji Dorong Pengembalian Fungsi Tahura Bukit Soeharto sebagai Kawasan Konservasi

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr H Seno Aji menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi. Kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting bagi lingkungan dan menjadi bagian dari kawasan hutan yang perlu dijaga bersama.

Pernyataan itu disampaikan Seno saat menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Kawasan Konservasi Bukit Tengkorak yang dipimpin Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor OIKN, Kamis (1/10/2026).

Menurut Seno, keberadaan Tahura Bukit Soeharto tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang lebih luas. Karena itu, upaya menjaga kawasan tersebut membutuhkan kesamaan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Ini satu visi. Tahura Bukit Soeharto adalah paru-paru Kalimantan yang harus kita jaga bersama. Kita harus mengembalikan fungsi Tahura ini dengan benar,” kata Seno.

Seno juga menyinggung sejarah perubahan luas kawasan Tahura. Kawasan yang pada 1980 ditetapkan sekitar 27 ribu hektare kemudian berubah menjadi 64 ribu hektare pada 1987, sekitar 61 ribu hektare pada 1991, sebelum kembali menjadi sekitar 64 ribu hektare.

Perubahan tersebut, menurut Seno, perlu dipahami ketika membahas keberadaan masyarakat di dalam kawasan Tahura. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya terjadi di Bukit Tengkorak, tetapi berpotensi ditemukan di lokasi lain.

“Ini yang harus kita pahami, kenapa masyarakat ada di kawasan Tahura. Mungkin tidak hanya di Bukit Tengkorak, tetapi juga terjadi di tempat lain,” ujarnya.

Karena itu, Seno berharap proses penertiban tidak hanya mengedepankan penindakan. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar warga memahami status kawasan serta alasan pemerintah melakukan penataan.

“Karena itu, masyarakat harus diedukasi dengan baik,” katanya.

Seno mengakui penyelarasan status puluhan desa yang berada di kawasan Tahura bukan pekerjaan sederhana. Pemprov Kaltim menyatakan siap berkoordinasi dengan OIKN dan aparat penegak hukum untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut. (*)

Aulia Pastikan Insentif RT dalam Program RT-ku Terbaik Tetap Tersedia

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memastikan kebutuhan pembiayaan program RT-ku Terbaik tetap disiapkan hingga akhir 2026.

Program yang menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik tersebut mencakup sejumlah kegiatan di tingkat RT, termasuk gotong royong dan musyawarah masyarakat.

Aulia mengatakan pemerintah daerah akan menyesuaikan pembiayaan berdasarkan target dan kebutuhan program, bukan semata-mata mengejar penyerapan anggaran.

Selain kegiatan masyarakat, pemerintah juga memastikan insentif bagi para ketua RT tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Selain kegiatan-kegiatan rutin seperti gotong royong, musyawarah RT dan lain sebagainya, insentif untuk teman-teman RT itu kami pastikan tersedia dengan baik sampai akhir tahun nantinya,” ujar Aulia.

Ia menyebut alokasi program saat ini masih berada di angka Rp100 juta. Namun, pembiayaan tersebut dapat disesuaikan dalam proses pelaksanaan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita mengedepankan programnya dulu, baru uangnya menyesuaikan,” tandasnya. (adv/ns/ko)

Aulia Minta Pejabat Baru Pastikan Target Kukar Idaman Terbaik Tercapai

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta pejabat yang baru dilantik segera memperkuat kinerja unit kerja masing-masing, terutama dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Aulia usai pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di Pendopo Bupati Kukar, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, jajaran pemerintah daerah memiliki dua agenda yang harus berjalan beriringan. Pertama, menyelesaikan berbagai kegiatan yang masih tersisa pada 2026. Kedua, mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan untuk 2027.

Aulia menilai pejabat administrator memiliki posisi penting untuk memastikan kedua agenda tersebut berjalan sesuai target.

“Dia yang membagi bola. Jadi dia harus bisa memainkan perannya dengan baik di unit kerjanya,” ujarnya.

Ia meminta para administrator tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan tahun berjalan, tetapi juga memastikan perencanaan 2027 disusun secara matang.

Aulia berharap, penguatan peran pejabat di setiap unit kerja dapat mendukung pencapaian target pembangunan dan mewujudkan Kukar Idaman Terbaik.

“Sehingga target-target kerja dan kinerja kita di tahun ini bisa tercapai dan bisa merencanakan dengan baik untuk tahun 2027 nantinya,” timpalnya. (adv/ns/ko)