Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan skema pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bank Kaltimtara untuk membayar utang proyek tahun anggaran 2025 kepada para kontraktor.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat menerima perwakilan Forum Kontraktor di ruang kerjanya pada Kamis (12/3/2026).

Pertemuan itu digelar untuk menjelaskan kepastian pembayaran kepada para kontraktor yang hingga kini masih menunggu realisasi.

“Mengingat saat ini sudah mendekati Lebaran, mereka juga mendapat tekanan dari para pegawai, termasuk tukang dan pekerja lainnya, untuk menunaikan kewajiban pembayaran kepada para pekerja tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan total utang pemerintah daerah kepada para rekanan mencapai Rp820 miliar dan telah melalui proses audit oleh Inspektorat.

Untuk mempercepat penyelesaiannya, pemerintah daerah mengambil langkah dengan meminjam dana ke Bank Kaltimtara.

“Strategi pembayaran utang Pemkab Kukar dilakukan dengan meminjam dana ke Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar. Nilai tersebut merupakan total utang pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Inspektorat,” jelasnya.

Aulia menyebut, pihaknya juga telah meminta percepatan proses kepada pihak bank agar akad kredit dapat segera dilaksanakan dan dana bisa segera dicairkan.

“Tadi kami langsung menghubungi pihak Bank Kaltimtara di depan para kontraktor untuk meminta agar proses akad kredit dapat dilaksanakan besok. Perhitungan kami, jika besok akad kredit terlaksana maka sore hari atau paling lambat Senin pagi dana sudah bisa dicairkan oleh pihak bank,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan kontraktor Nopi Pratidin menyambut baik langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah dan berharap pembayaran dapat segera direalisasikan.

“Kalau tidak ada halangan mungkin Senin atau Selasa sudah bisa dieksekusi karena masih menunggu kepastian dari pihak Bank BPD. Tadi beliau juga langsung menelepon pimpinan bank untuk meminta agar prosesnya dipercepat,” ujarnya.

Menurut Nopi, sebagian besar kontraktor yang hadir dalam pertemuan tersebut telah menyelesaikan pekerjaan mereka secara penuh dan kini menunggu proses pembayaran.

“Rata-rata teman-teman yang menagih ini pekerjaannya sudah selesai 100 persen,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Puluhan tenaga kesehatan mendatangi kantor manajemen RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Selasa (10/3/2026).

Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi, melainkan untuk meminta penjelasan terkait penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan jasa pelayanan yang mulai diterapkan di rumah sakit tersebut.

Perubahan ini berkaitan dengan penerapan Peraturan Bupati Kukar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN di bidang kesehatan yang menerima jasa pelayanan hanya dapat memperoleh TPP dari komponen disiplin kerja, sedangkan ASN yang menerima TPP secara penuh tidak lagi mendapatkan jasa pelayanan.

Plt Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit, dr. Martina Yulianti menegaskan kedatangan para tenaga kesehatan tersebut lebih kepada ruang dialog untuk memahami perubahan yang terjadi.

Ia menilai hal tersebut wajar karena berkaitan dengan komponen pendapatan pegawai.

“Tidak ada aksi sebenarnya. Teman-teman hanya bertanya. Tidak dimaknai sebagai aksi dan mereka juga tidak menuntut, hanya ingin memahami perubahan yang terjadi,” ujarnya.

Martina menjelaskan, pendapatan ASN di lingkungan rumah sakit terdiri dari beberapa komponen, yakni gaji pokok, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD, serta jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam TPP sendiri terdapat dua komponen utama, yaitu 40 persen berdasarkan disiplin kerja dan 60 persen berdasarkan produktivitas kerja.

Menurutnya, jasa pelayanan juga diberikan berdasarkan kinerja tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan kepada pasien.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan potensi tumpang tindih dengan komponen produktivitas kerja dalam TPP.

“Regulasi yang kita ketahui menyebutkan bahwa satu kinerja itu seharusnya tidak dibayarkan dari dua sumber. Karena itu harus dipilih dibayar dari sumber mana, tidak bisa keduanya membayar aktivitas yang sama,” jelasnya.

Sebelum Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 diterbitkan, ia mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan masih dapat menerima TPP sekaligus jasa pelayanan.

Namun demikian, lanjutnya, setelah aturan tersebut berlaku, manajemen rumah sakit harus menyesuaikan sistem pembayaran agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

Selain itu, kata dia, pada tahun 2025 persoalan tersebut juga menjadi perhatian auditor eksternal yang menekankan bahwa seluruh insentif dan tunjangan harus diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita patuh terhadap regulasi. Kalau dibiarkan, risikonya juga bisa muncul di kemudian hari, misalnya harus ada pengembalian,” kata dia.

Dalam penerapannya, setiap pegawai diberikan pilihan untuk menentukan komponen pendapatan yang ingin diterima.

Pegawai dapat memilih menerima jasa pelayanan ditambah komponen disiplin kerja, atau memilih menerima TPP secara penuh.

“Yang jelas tidak boleh menerima dua-duanya sekaligus. Pilihan itu bukan ditentukan oleh manajemen, tetapi oleh pegawai masing-masing,” ungkapnya.

Ia mengakui perubahan tersebut dapat dirasakan oleh para tenaga kesehatan karena berpengaruh pada pendapatan.

Namun ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pemotongan dari pihak manajemen rumah sakit.

“Kami tidak memotong apa pun. Semua ini semata-mata mengikuti regulasi yang berlaku. Memang tidak enak ketika pendapatan turun, itu pasti terasa bagi siapa pun,” tutupnya. (ak/ko)

Samarinda – Suasana hangat buka puasa bersama yang digelar DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi kader partai, pada Selasa (11/3/2026).

Di sela kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan target politik partainya dalam beberapa tahun ke depan.

Seno Aji yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur mengatakan, partainya menargetkan dapat menguasai 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada perhelatan politik 2029.

“Kami saling kemenangan untuk menempatkan Gerindra. Targetnya menguasai 10 kabupaten kota, terutama Samarinda. Kita siapkan baik-baik untuk wali kota tahun 2029,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan konsolidasi internal menjadi langkah penting agar seluruh kader dan pengurus partai di daerah dapat bergerak dalam satu arah.

Dengan persiapan yang matang, Gerindra optimistis mampu memperluas pengaruh politiknya di Kalimantan Timur.

Kedepan, partainya juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang dengan mendorong kader-kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk tampil dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Selain membahas strategi politik, Seno Aji juga menyinggung dinamika yang mungkin terjadi dalam kontestasi pemilihan gubernur mendatang.

Menurutnya, berbagai nama yang muncul dalam bursa calon merupakan bagian dari proses demokrasi yang pada akhirnya akan ditentukan oleh pilihan masyarakat.

“Ya semua pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat, insya Allah kita doakan saja yang terbaik,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (Polres Kukar) menyiagakan 21 pos pengamanan untuk menghadapi arus mudik Lebaran Idulfitri 2026 di wilayah Kukar.

Pos-pos tersebut nantinya akan beroperasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 25 Maret.

Kapolres Kukar, Khairul Basyar menyampaikan berbagai persiapan pengamanan telah dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas sektoral bersama sejumlah instansi terkait.

Pertemuan tersebut digelar di Mapolres Kukar untuk menyatukan langkah dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Rapat koordinasi ini membahas kesiapan pengamanan menjelang arus mudik Lebaran,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Ia memaparkan, pos pengamanan yang disiapkan memiliki fungsi berbeda-beda, mulai dari pusat pengendalian hingga pelayanan bagi pemudik yang melintas di wilayah Kukar.

“Dari total pos yang disiapkan, terdapat satu pos terpadu di Taman Tanjong, tiga pos pelayanan yang berada di Kilometer 38 serta dua rest area, serta satu pos pengamanan di kawasan Simpang Lembuswana,” jelasnya.

Selain pos utama tersebut, jajaran kepolisian juga menempatkan sejumlah pos tambahan di tingkat polsek untuk memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing.

“Selain itu, terdapat 16 pos lainnya di masing-masing polsek jajaran yang berfungsi sebagai pos imbangan,” tuturnya.

Pengamanan selama operasi berlangsung akan melibatkan personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk aparat kepolisian, TNI, serta instansi pemerintah daerah.

“Jika digabung dengan instansi terkait, total ada sekitar 348 personel yang akan terlibat dalam pengamanan,” terangnya.

Fokus pengamanan tidak hanya diarahkan pada kelancaran arus lalu lintas pemudik, tetapi juga pada berbagai aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran, seperti kegiatan ibadah, kunjungan ke tempat wisata, hingga meningkatnya mobilitas kendaraan di sejumlah jalur utama.

Untuk meminimalkan potensi kecelakaan, kepolisian juga melakukan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik yang dinilai rawan.

“Saat ini Satlantas Polres sedang melaksanakan patroli di sejumlah ruas jalan di wilayah Kukar untuk mengantisipasi jalan rusak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan,” kata dia.

Pengawasan juga mencakup jalur transportasi air yang banyak digunakan masyarakat di beberapa wilayah Kukar.

Kepolisian mengingatkan pengguna transportasi sungai agar memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak serta dilengkapi peralatan keselamatan.

“Kami mengingatkan pentingnya kelayakan kapal, termasuk kelengkapan keselamatan seperti baju pelampung yang harus tersedia, baik bagi motoris maupun penumpang,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Program Pendekar Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera bergulir setelah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya memasuki tahap fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini rancangan Peraturan Bupati (Perbup) terkait program tersebut telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tengah diarahkan untuk mendapatkan penelaahan dari Biro Hukum Provinsi sebelum dapat ditetapkan secara resmi.

Tahapan fasilitasi tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pemerintah provinsi akan melakukan penelaahan terhadap substansi aturan guna memastikan rancangan Perbup telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menyampaikan dokumen Perbup saat ini sedang diproses oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk segera diajukan ke pemerintah provinsi.

“Bagian Hukum Sekretariat Daerah sedang mengarahkan dokumen Perbup itu, baik Perbup RT Kukar Idaman Terbaik maupun Perbup pendamping untuk Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, agar bisa segera difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, tahapan fasilitasi merupakan langkah penting sebelum regulasi tersebut ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program di daerah.

“Setelah proses fasilitasi selesai, Perbup itu bisa segera ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan,” kata dua.

Program Pendekar Idaman merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memperkuat pendampingan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui program ini, kata dia, pemerintah daerah berencana menghadirkan tenaga pendamping yang dapat membantu berbagai tahapan pembangunan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Menurut Arianto, tenaga pendamping nantinya diharapkan mampu membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan hingga memantau pelaksanaan program agar berjalan sesuai sasaran.

“Pendamping ini nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” jelasnya.

Ia mengatakan, proses perekrutan tenaga pendamping akan segera dimulai setelah regulasi tersebut resmi ditetapkan.

“Targetnya, akhir Maret ini program sudah mulai berjalan,” pungkasnya. (ak/ko)