Segera Digunakan Mutasi Aset Gedung Ekraf Kukar Dipercepat

Tenggarong – Aktivitas di kawasan Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan tanda-tanda akan segera difungsikan.

Di balik bangunan yang hampir tuntas itu, pemerintah daerah tengah memacu proses administrasi agar fasilitas tersebut bisa lekas digunakan oleh masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif.

Langkah percepatan itu ditandai dengan peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas Pariwisata Kukar pada Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pemindahan aset sebelum pengelolaan gedung dialihkan secara resmi.

Dalam peninjauan tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga pada kesiapan dokumen pendukung.

Unsur teknis hingga pengelola aset turut dilibatkan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak ada kendala saat proses serah terima dilakukan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kukar, Muhammad Jamil, menyampaikan saat ini proses yang berjalan lebih difokuskan pada verifikasi dan penyelarasan data aset sebagai dasar administrasi pemindahan kewenangan pengelolaan.

“Kami berharap fasilitas ini tetap bisa dimanfaatkan secara optimal, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi,” kata dia.

Ia menuturkan, koordinasi lintas bagian terus dilakukan untuk merampungkan berbagai dokumen penting, termasuk pencatatan aset yang harus sesuai dengan data terbaru agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami sudah melakukan rapat dengan bagian aset untuk melengkapi data, termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB) serta mutasi aset dari tahun-tahun sebelumnya hingga terbaru,” jelasnya.

Dari sisi pembangunan, progres gedung dinilai telah mendekati tahap akhir.

Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat sejumlah detail pekerjaan yang perlu diselesaikan agar bangunan benar-benar siap digunakan tanpa kendala.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Awang Agus Dharmawan, menegaskan pihaknya terus mengikuti setiap tahapan sebagai calon penerima sekaligus pengelola gedung tersebut.

“Saat ini masih dalam tahap berproses dan kami terus berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan menggunakan gedung ini,” ungkapnya.

Ia menyebut, komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan konsep pemanfaatan gedung berjalan sesuai kebutuhan para pengguna nantinya.

Hasil pembahasan sementara pun mengarah pada kesiapan operasional dalam waktu dekat, selama seluruh tahapan dapat dituntaskan.

“Kami juga akan melengkapi kebutuhan, baik dari sisi interior maupun pengamanan fasilitas,” jelasnya.

Gedung Ekraf ini nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas kreatif, mulai dari studio musik, mini studio film, hingga ruang pertunjukan teater dan area berkegiatan komunitas.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana berkumpul, tetapi juga ruang produktif bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan ide, menghasilkan karya, serta memperluas jejaring kolaborasi.

“Harapannya, setelah proses serah terima selesai, gedung ini bisa langsung dimanfaatkan dan digunakan secara aktif setiap hari oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda dan komunitas kreatif,” pungkasnya. (ak/ko)

Sidak Tangga Arung Square Wabup Kukar Soroti Kios Kosong dan Dugaan Pungli

Tenggarong – Persoalan kios yang masih banyak kosong serta dugaan pungutan liar (pungli) menjadi perhatian utama dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, di Pasar Tangga Arung Square, Tenggarong pada Senin (30/03/2026).

Dua isu tersebut dinilai meresahkan pedagang dan menghambat upaya menghidupkan kembali kawasan tersebut.

Dalam sidak tersebut, Rendi turun langsung bersama Sekda Kukar, dan jajaran dari Kejaksaan Negeri Kukar untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan.

Pemerintah ingin memastikan pengelolaan kios, sistem sewa-menyewa, hingga aliran pendapatan asli daerah (PAD) berlangsung secara transparan dan tepat.

“Kami bersama teman-teman kejaksaan ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan di Tangga Arung Square sudah berjalan dengan baik dan benar,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 703 kios yang tersedia, baru 403 kios yang buka atau sekitar 60 persen. Artinya, masih ada sekitar 30 hingga 40 persen kios yang belum dimanfaatkan.

Rendi menilai Kondisi ini menghambat pemulihan ekonomi pedagang, terlebih kawasan tersebut sebelumnya sempat vakum cukup lama.

Banyaknya kios yang belum buka juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ada masalah apa di dalam sini? Nah itu yang kami coba pastikan, karena isu yang beredar di luar sangat banyak dan meresahkan pedagang sekaligus masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rendi mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai aduan, termasuk dugaan markup harga sewa hingga aliran dana ke oknum tertentu.

Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya sidak bersama aparat penegak hukum.

“Kami belum bisa memastikan hal tersebut, cuma kami berangkat ke sini karena aduan dari masyarakat yang cukup meresahkan, khususnya pedagang-pedagang yang ada di Tangga Arung Square,” ungkapnya.

Selain itu, ditemukan indikasi bahwa sejumlah kios yang belum dibuka justru dimanfaatkan untuk disewakan kembali.

Padahal, kata dia, praktik sewa-menyewa tidak diperbolehkan di kawasan tersebut. Di sisi lain, terdapat lebih dari 300 pedagang yang masih masuk dalam daftar tunggu dan siap berjualan.

Pemerintah pun menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kios yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya berpotensi dicabut dan dialihkan kepada pedagang lain yang membutuhkan.

“Kalau memang tidak ada niat untuk buka, kita pastikan ke yang lain, banyak sekali pedagang kita masih mau berdagang di Tangga Arung Square,” tutupnya. (ak/ko)

Taman Ulin Tenggarong Dipenuhi Sampah dan Minim Perawatan

Tenggarong – Rindangnya pepohonan di Taman Ulin Tenggarong yang berada di Jalan Mawar, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara masih berdiri seperti dulu, menghadirkan suasana teduh di tengah kota.

Namun di balik kesejukannya, pemandangan yang tersaji kini jauh dari kata nyaman. Sampah berserakan di sejumlah sudut, berpadu dengan kondisi taman yang tampak kurang terawat.

Hakim, salah seorang pengunjung yang kerap memanfaatkan taman tersebut untuk berolahraga, merasakan langsung perubahan kondisi itu.

Ia menyebut, keadaan taman saat ini terlihat semakin menurun dibanding beberapa waktu lalu.

“Kalau sebelum puasa itu masih lumayan bersih, walaupun memang kondisinya sudah memprihatinkan, banyak lumut di beberapa bagian,” ujarnya kepada adakaltim.com pada Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, keberadaan lumut di area taman sebenarnya sudah lama menjadi tanda kurangnya perawatan.

Meski begitu, kondisi tersebut masih bisa ditoleransi karena lingkungan taman tetap terasa nyaman untuk beraktivitas.

Hakim menilai, Taman Ulin Tenggarong memiliki suasana yang sangat mendukung untuk berbagai aktivitas masyarakat.

Selain teduh dan sejuk, taman ini juga dinilai cocok menjadi tempat bersantai, berolahraga hingga berkumpul bersama keluarga karena tersedia beberapa wahana permainan rekreasi.

“Sebenarnya di sini enak sekali, bisa buat santai, olahraga, bahkan kumpul keluarga juga cocok karena ada permainan untuk anak-anak,” kata dia.

Kini, lanjutnya, kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang berserakan.

Hal itu membuat suasana taman tidak lagi senyaman sebelumnya, terutama bagi masyarakat yang datang untuk berolahraga atau sekadar bersantai.

Ia berharap ada perhatian lebih dari pihak terkait untuk kembali merawat Taman Ulin Tenggarong agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Baginya, taman ini memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau yang layak dan nyaman di Tenggarong.

“Sayang sekali kalau dibiarkan seperti ini, padahal tempatnya sudah nyaman dan sejuk, tinggal dirawat saja supaya bisa dinikmati masyarakat lagi,” tutupnya. (ak/ko)

7 Jam Menembus Pedalaman, Seno Aji Tinjau Proyek Jalan Strategis Mahulu

Samarinda – Harapan besar masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk memiliki akses darat yang layak kini mulai menemukan titik terang yang semakin nyata.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, melakukan peninjauan langsung ke proyek strategis pembangunan jalan koridor Tering hingga Ujoh Bilang sepanjang 136 kilometer pada Minggu, 15 Maret 2026, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke wilayah hulu.

Pembangunan jalan ini merupakan salah satu proyek infrastruktur paling krusial di wilayah Kalimantan Timur.

Selama ini, mobilitas warga dan distribusi logistik ke Mahakam Ulu sangat bergantung pada jalur sungai Mahakam.

Namun, ketergantungan tersebut seringkali terhambat oleh kondisi alam, yang memicu tingginya biaya hidup bagi warga di perbatasan.

Kepastian Target dan Harapan Masyarakat

Dalam peninjauan yang dilakukan di sela agenda Safari Ramadhan tersebut, Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menuntaskan proyek ini tepat waktu.

Berdiri di lokasi pengerjaan dengan mencermati peta progres, ia memberikan pernyataan resmi mengenai target penyelesaian proyek yang sangat dinantikan ini

“Tahun 2027 nanti, seluruh koridor atau segmen dari Tering sampai ke Mahakam Ulu, sampai ke Ujoh Bilang, semuanya bisa dilewati dengan baik oleh masyarakat,” tegas Seno Aji.

Pernyataan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa isolasi wilayah darat akan segera berakhir.

Keseriusan pemerintah dalam menangani medan berat di pedalaman ini tercermin dari pengawasan langsung yang dilakukan Wagub untuk melihat kualitas dan kendala teknis di lapangan, di mana rombongan dijadwalkan menempuh perjalanan darat selama 7 jam dari Kutai Barat menuju Ujoh Bilang.

Wagub menyadari bahwa tantangan pembangunan di wilayah ini tidaklah ringan, sehingga ia mengharapkan dukungan moral dari seluruh lapisan masyarakat.

“Doakan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan hal ini dengan sempurna,” lanjutnya.

Rincian Progres dan Sinergi Pengerjaan

Berdasarkan data yang disampaikan Wagub di lapangan, pembangunan jalan sepanjang 136 kilometer ini dibagi ke dalam beberapa segmen prioritas dengan sumber pendanaan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pusat.

Seno Aji secara rinci menjelaskan pembagian beban kerja tersebut guna memastikan efisiensi pembangunan.

“Kita dari 0 sampai ke 136 KM itu jarak dari  Tering menuju Ujoh Bilang. Alhamdulillah dari 0 KM sampai 41 KM itu sudah relatif baik dan sudah dilewati dengan baik,” jelas Seno Aji memaparkan progres awal jalur tersebut

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini berada pada segmen tengah yang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kemudian dari KM 41 sampai KM 117 itu ditangani oleh APBN dan saat ini sedang dikerjakan. Nanti sisanya kurang lebih sekitar 13 Kilo yang memang harus kita antisipasi ke depannya,” tambahnya.

Segmen yang ditangani APBN melalui koordinasi BBPJN dan Dinas PUPR PERA ini menjadi bukti nyata sinergi lintas pemerintahan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokus menangani sisa jalur yang memiliki karakteristik lahan menantang agar seluruh konektivitas benar-benar tersambung tanpa terputus.

Dampak Luas bagi Ekonomi dan Layanan Publik

Terhubungnya akses jalan Tering–Ujoh Bilang secara sempurna pada 2027 mendatang diprediksi akan mengubah wajah ekonomi Mahakam Ulu secara drastis.

Dengan jalur darat yang fungsional, arus barang dari pusat distribusi dapat masuk langsung ke jantung Kabupaten Mahulu tanpa hambatan biaya logistik sungai yang mahal

Selain sektor ekonomi, akses transportasi yang stabil akan mempermudah layanan publik, terutama dalam mempercepat rujukan kesehatan dan mempermudah mobilisasi tenaga pendidik ke wilayah perbatasan.

Realitas tantangan medan ini terlihat jelas selama kunjungan, di mana rombongan diwajibkan menggunakan kendaraan double gardan dan ban lapangan untuk menembus jalur yang ada

Peninjauan langsung oleh Wagub di tengah jalur tanah dan jembatan darurat ini mempertegas komitmen pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan di atas kertas.

Target tahun 2027 menjadi simbol optimisme bahwa warga Mahakam Ulu akan segera merasakan kemerdekaan infrastruktur jalan yang layak, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di beranda depan Kalimantan Timur. (*)

Bupati Kukar Sebut Media Cermin Pemerintah dalam Silaturahmi Ramadan Bersama Insan Pers dan Media Partner

Tenggarong – Media memiliki peran penting sebagai cermin bagi pemerintah dalam melihat sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri saat menghadiri silaturahmi Ramadan bersama insan pers dan media partner di Coffeeral, Tenggarong, Senin (16/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di malam ke-26 Ramadan itu menjadi momentum mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan para wartawan yang selama ini menjadi mitra dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia Rahman Basri menegaskan keberadaan media memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah.

Ia menggambarkan media sebagai cermin yang membantu pemerintah melihat sekaligus memperbaiki diri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Media itu ibarat cermin bagi pemerintah. Dari sana kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki agar kinerja pemerintah semakin baik,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini media telah menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai informasi terkait program dan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas.

Peran tersebut dinilai sangat membantu dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Media juga berperan memberikan kritik secara positif bagi pemerintah daerah. Hal itu tentu menjadi masukan penting bagi kami,” ucapnya.

Ia juga menyinggung konsep pembangunan pentahelix yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk media sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Dalam konsep pembangunan pentahelix, media merupakan salah satu unsur penting yang turut mendukung pembangunan di daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Aulia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para wartawan apabila selama berinteraksi terdapat sikap maupun ucapan yang kurang berkenan.

“Atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan keluarga, kami memohon maaf apabila selama berinteraksi terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kutai Kartanegara, Andi Wibowo yang akrab disapa Awi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap insan pers.

Ia menilai kegiatan silaturahmi seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan media.

“Kami mengapresiasi silaturahmi yang dilakukan pemerintah daerah bersama insan pers dan media partner. Ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antara media dan pemerintah,” tutupnya. (ak/ko)

Pemkab Kukar Resmi Pinjam Rp820 Miliar ke Bankaltimtara untuk Tuntaskan Utang kepada Pihak Ketiga

Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menuntaskan utang kepada pihak ketiga kini memasuki tahap penting.

Pemkab Kukar secara resmi telah melakukan pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar kepada PT BPD Bankalti-kaltara yang ditandai dengan penandatanganan akad kredit di Ruang Pertemuan Kantor BPD Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Jumat (13/3/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan pinjaman daerah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas pemerintah daerah sekaligus memastikan kewajiban kepada para rekanan dapat segera diselesaikan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen berbagai pihak yang turut mendukung proses percepatan penandatanganan akad kredit tersebut.

Menurutnya, koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak Bankaltimtara menjadi kunci sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Dengan komitmen kita semua dari pihak BPD Kaltimtara, pihak eksekutif, Kepala BPKAD, bagian hukum, hingga teman-teman di DPRD, akhirnya proses ini bisa terlaksana pada pagi hari ini,” tuturnya.

Setelah penandatanganan akad kredit, pemerintah daerah akan segera memproses pencairan dana pinjaman ke kas daerah.

Dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga melalui mekanisme administrasi keuangan daerah.

“Setelah uang masuk ke kas daerah maka proses sebagaimana pencairan di pemerintah daerah mulai dari cetak SPP, SPM sampai SP2D akan segera kita laksanakan. Mudah-mudahan prosesnya bisa mulai hari ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Ia berharap penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja maupun perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kukar.

“Jadi lebaran kali ini betul-betul bisa dirasakan dengan baik oleh semua pihak,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, salah satunya melalui potensi dana kurang salur dari APBD tahun sebelumnya.

“Yang kita pinjam ke BPD Bankaltimtara ini sebesar Rp820 miliar. Kenapa Rp820 miliar? Pertama ini sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah kita mitigasi, dan kedua kita juga melihat kemungkinan dana kurang salur tidak tersalur seratus persen, sehingga pinjaman ini kita batasi sekitar 30 persen dari potensi dana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin mengatakan proses kredit yang diajukan Pemkab Kukar telah melalui sejumlah tahapan mulai dari analisis hingga pengambilan keputusan sebelum akhirnya masuk ke tahap legalisasi administrasi.

“Setelah ini dalam satu sampai dua hari kita lanjutkan dengan tahap realisasi karena seluruh persyaratan pencairan juga sudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bunga pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan merupakan bunga komersial karena hubungan antara pemerintah daerah dan bank daerah bersifat khusus.

“Yang jelas bunganya bukan bunga komersial karena yang meminjam juga pemilik. Tetapi tetap ada biaya karena dana yang kita gunakan juga merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank,” jelas Yamin.

Menurutnya, proses pencairan dana hingga masuk ke kas daerah diperkirakan dapat berlangsung cepat karena sistem administrasi di bank maupun pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi digital.

“Insya Allah bisa selesai sebelum lebaran, karena semuanya sudah menggunakan aplikasi. Informasinya ada sekitar 2.000 SP2D yang akan diproses, tetapi biasanya di akhir tahun kita bisa memproses sampai 3.000 hingga 4.000 SP2D,” pungkasnya. (ak/ko)