Oleh: Dimas Yulianto S.P., M.Si (Akademisi Universitas Kutai Kartanegara)
Tenggarong – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mencoba melakukan pembenaran atas penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, ke dalam struktur resmi pemerintahan dengan membandingkannya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo terhadap Presiden Prabowo Subianto, adalah sebuah sesat pikir (logical fallacy) yang amat fatal.
Sebagai akademisi, saya memandang narasi yang dilemparkan ke publik ini bukan sekadar upaya pembelaan diri, melainkan bentuk pengaburan fakta yang meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat Kaltim. Kita harus mampu membedakan antara relasi privat dan penempatan jabatan publik.
Membandingkan penunjukan saudara kandung dalam struktur yang dibiayai negara dengan posisi seseorang yang berada di luar sistem pemerintahan adalah sebuah “kesalahan besar” secara administratif maupun moral.
Poin krusial yang sengaja dikaburkan oleh Rudy Mas’ud adalah sumber pendanaan dan legalitas jabatan. Hijrah Mas’ud ditempatkan sebagai Wakil Ketua I TGUP (Tim Gubernur Untuk Pengawalan) Kaltim. Ini adalah Jabatan Resmi Negara. Konsekuensi dari jabatan ini sangat jelas: ia masuk ke dalam sistem birokrasi, mendapatkan gaji yang bersumber dari APBD (uang rakyat), dan memiliki akses terhadap fasilitas negara. Sebaliknya, Hashim Djojohadikusumo dalam konteks pemerintahan Prabowo tetaplah merupakan aktor non-pemerintah.
Ia fokus pada dunia bisnis dan internal partai (Gerindra). Beliau tidak menduduki jabatan struktural di kementerian mana pun, tidak menerima sepeser pun gaji dari APBN, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Menyamakan keduanya adalah tindakan yang tidak jujur secara intelektual.
Rudy seolah lupa, jika ia sedang disorot karena banyak jabatan publik yang di kuasai keluarganya. Mulai Kakaknya, Hasanudin Masud (Ketua DPRD Kaltim), Rahmat Mas’ud/Walikota Balikpapan (kakak), Syarifah Suraidah/Anggota DPR RI (istri), Hijrah Mas’ud/Wakil Ketua TGUPP (adik), Syahriah Mas’ud/anggota Komisi IV DPRD (adik), Putri Amanda/Ketua Kadin Kaltim (keponakan)
Pernyataan Gubernur Rudy sangat berbahaya karena mencoba melakukan normalisasi terhadap praktik nepotisme. Dalam teori administrasi publik, penempatan keluarga inti dalam lingkaran kekuasaan strategis yang bersinggungan dengan anggaran negara adalah bibit utama konflik kepentingan (conflict of interest).
Ketika seorang pejabat publik mulai menggunakan hak prerogatifnya untuk menguntungkan keluarga, maka asas meritokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik daerah berdasarkan kompetensi akan mati seketika.
Jika pola pikir “keluargaisme” ini dibiarkan, maka tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur akan mundur ke era feodalisme, di mana jabatan dipandang sebagai warisan keluarga, bukan amanah publik.
Hak prerogatif gubernur bukanlah “cek kosong” yang bisa digunakan sewenang-wenang. Hak tersebut dibatasi oleh koridor etika dan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Rudy Mas’ud gagal memahami bahwa mandat yang diberikan rakyat kepadanya adalah untuk mengelola sumber daya daerah demi kesejahteraan umum, bukan untuk membangun dinasti birokrasi di bawah payung TGUP. Membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam pusaran isu ini adalah upaya cuci tangan yang sangat tidak elegan.
Presiden Prabowo secara tegas memisahkan urusan bisnis keluarga dengan struktur kabinet, sedangkan Rudy Mas’ud justru menarik keluarganya masuk ke dalam jantung anggaran.
Secara akademis, perbandingan yang dibuat oleh Rudy Mas’ud adalah perbandingan yang “pincang”. Fakta menunjukkan:
1. Hijrah Mas’ud masuk sistem pemerintahan, Hashim tidak.
2. Hijrah Mas’ud dibiayai rakyat melalui APBD, Hashim menggunakan dana pribadi/swasta.
3. Penunjukan di Kaltim memicu konflik kepentingan kebijakan publik, sementara posisi di pusat tetap berada pada koridor profesionalisme kepartaian dan bisnis.
Saya mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera menghentikan narasi yang menyesatkan ini. Pemimpin seharusnya memberikan teladan tentang integritas, bukan malah mempertontonkan akrobat logika demi melindungi kepentingan kerabat.
Masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan pemimpin yang berpihak pada transparansi, bukan mereka yang sibuk membagi-bagikan kursi kekuasaan di atas penderitaan rakyat yang mendambakan keadilan akses dalam pemerintahan. Sudah saatnya kita mengembalikan marwah birokrasi Kaltim ke tangan-tangan profesional, bukan pada daftar silsilah keluarga. (*)
