Penulis: adakaltim

Tenggarong – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat pembangunan kawasan wisata di Kota Tenggarong.

Pembangunan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan misi Kukar Idaman, yaitu memperkuat perekonomian berbasis pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menjelaskan langkah ini penting untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Wiyono menyebut, Dinas PU melalui Bidang Cipta Karya sedang berupaya memfasilitasi pengembangan kawasan wisata. Salah satunya dengan membangun sejumlah taman di wilayah Tenggarong, terutama di kawasan sekitaran Taman Kota Raja.

Meskipun pembangunan belum sepenuhnya rampung, Dinas PU menargetkan kawasan ini akan bisa digunakan pada 2025 mendatang.

“Kami berharap di tahun 2025 itu sudah bisa kita fungsikan,” ujarnya, Senin (21/10/24).

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dari berbagai dinas dan lembaga terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dishub, Satpol PP, serta DLHK diharapkan dapat berkontribusi dalam memastikan kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik, termasuk dari segi keamanan, kebersihan, dan perawatan fasilitas.

Wiyono menambahkan kolaborasi antar dinas sangat penting agar kawasan yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, proses penyusunan anggaran juga tengah dibahas guna memastikan setiap perangkat daerah bisa mengajukan usulan terkait dengan fungsionalitas kawasan wisata ini.

Wiyono menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar kawasan yang telah dibangun tidak terbengkalai atau menjadi kumuh kembali.

“Jangan sampai kita membangun kawasan itu kemudian gak ditempati atau digunakan, sehingga menjadi kumuh kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiyono menegaskan perawatan dan pemeliharaan fasilitas wisata harus menjadi perhatian utama.

Jika kawasan tersebut tidak dirawat, ia khawatir fasilitas akan rusak atau menjadi tempat yang tidak menarik bagi wisatawan.

Menurutnya, daya tarik wisatawan sangat bergantung pada kualitas fasilitas yang tersedia, termasuk kebersihan dan estetika.

Ia berharap, kawasan wisata di Tenggarong ini, nantinya bisa menjadi destinasi alternatif bagi masyarakat dari kota-kota tetangga seperti Samarinda dan Balikpapan.

“Kami ingin masyarakat dari luar kota merasa senang dan nyaman berkunjung ke Tenggarong. Fasilitas yang bersih dan menarik tentu akan membuat mereka betah,” pungkasnya. (ak)

Tenggarong – Sekretaris BPC Hipmi Kukar, Ramadhan mendesak agar pelaksanaan Musyawah Daerah (Musda) DPD KNPI Kukar diundur hingga pelaksanaan Pilkada selesai.

Kata dia, kurang lebih satu bulan ke depan, Kukar akan melaksanakan kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati.

Ia menyebut, jangan sampai pelaksanaan Musda yang mendekati Pilkada digunakan oleh salah satu Paslon untuk mendulang suara KNPI Kukar.

“Jangan sampai nantinya ada kandidat ketua KNPI, mau jadi ketua hanya untuk memuluskan langkah salah satu paslon di Pilkada,” ucapnya, Sabtu (19/10/2024).

Ramadhan mengatakan, KNPI sangat rentan digunakan oleh Paslon tertentu di Pilkada Kukar untuk mencari dukungan, terlebih mendulang suara pemuda.

“KNPI ini organisasi independen, jangan sampai ada indikasi di masyarakat kalau KNPI digunakan untuk politik praktis di Pilkada,” jelasnya.

Ia menyarankan agar pelaksanaan Musda KNPI Kukar diundur hingga proses pelaksanaan Pilkada Kukar selesai, yaitu setelah 27 November mendatang.

“Kan Pilkada ini sisa satu bulan, saya kira tidak ada urgensi yang mendesak Musda KNPI ini digelar cepat-cepat,” tegas Ramadhan.

Selain itu, Ramadhan juga menjelaskan, kini masa jabatan kepengurusan DPK KNPI di kecamatan banyak yang telah habis.

Kata dia, akan Lebih baik, jika KNPI Kukar melakukan penyegaran pengurus DPK terlebih dahulu. Kemudian, menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk pengurus DPK KNPI terpilih.

“Nanti juga yang memiliki suara di Musda itu DPK, kalau SK sudah habis gimana mereka mau milih. Artinya gak ada legalitas mereka milih nanti,” pungkasnya. (ko)

Tenggarong – Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Kukar Hasran menilai digelarnya Musda DPD KNPI Kukar akhir Oktober ini ada kaitannya dengan lobi-lobi Paslon Pilkada Kukar.

Hasran menduga, salah satu Paslon di Pilkada Kukar telah memasang seseorang untuk maju sebagai ketua DPD KNPI Kukar.

Tujuannya, kata dia, untuk mendulang suara pemuda melalui KNPI Kukar yang akan diarahkan ke salah satu Paslon di perhelatan Pilkada Kukar.

“Ini dekat Pilkada kok mau Musda, jangan sampai KNPI dipakai untuk kepentingan politik salah satu Paslon,” kata Hasran, Sabtu (19/10/2024).

Ia mempertanyakan keurgensian pelaksanaan Musda KNPI yang digelar satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kukar yang akan digelar pada 27 November mendatang.

“Kenapa pengurus KNPI laksanakan Musda jaraknya sangat dekat dengan Pilkada. Kenapa juga gak jauh-jauh hari sebelumnya kalau mau Musda,? tanyanya.

Hasran mengatakan, sebaiknya pelaksanaan Musda KNPI digelar setelah Pilkada selesai. Sehingga tak ada indikasi Paslon manapun yang diuntungkan dengan terpilihnya ketua DPD KNPI yang baru.

“Sekalian saja Musda laksanakan setelah Pilkada kalau gitu. Tidak ada yang mendesak juga harus digelar secepatnya,” jelasnya.

Ia menyebut, potensi lobi-lobi politik oleh salah satu Paslon di Pilkada Kukar akan terjadi, jika pelaksanaan Musda digelar tak lama sebelum pelaksanaan Pilkada Kukar.

“Bisa saja salah satu Paslon ini bangun komitmen dengan KNPI, untuk kepentingan suara pemuda di Pilkada,” pungkasnya. (dum)

Tenggarong – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan rapat kerja bidang (Rakerbid) II & XII bertema “Roundtable Discussion with Stakeholders” yang dilaksanakan di Yen’s Delight Coffee Pastry & Resto, Samarinda, Jumat (18/10/24).

Rakerbid kali ini dihadiri oleh berbagai pengurus dan anggota Hipmi Kaltim, termasuk Bendahara Umum BPD Hipmi Kaltim, Jumadil Anwar; Ketua Bidang II Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan, Zaidan Jauhari; serta Ketua Bidang XII Investasi dan Kerjasama Antar Daerah, Sidik Amirullah.

Selain itu, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) BPD Hipmi Kaltim, Daniel Sihotang, turut hadir untuk memberikan kontribusi dalam menyusun rencana strategis yang relevan bagi perkembangan pengusaha muda di Kaltim.

Serta selain daripada pengurus dan anggota Hipmi Kaltim, Acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah stakeholder penting.

Dengan kehadiran mereka, rapat ini menjadi momen penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan.

Bendahara Umum BPD Hipmi Kaltim, Jumadil Anwar, menyampaikan tujuan utama dari Rakerbid ini adalah untuk menyusun program kerja yang dapat diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Ia menjelaskan kolaborasi dengan stakeholder sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program yang disusun.

“Makanya dengan mengundang beberapa stakeholder yang ada ini, tentu masukan-masukan, kolaborasi, dan kemitraan strategis ini dapat sinergi untuk beberapa tahun ke depan kita melaksanakan program,” kata Jumadil.

Dalam acara tersebut, beberapa stakeholder turut hadir diantaranya termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Kaltimtara.

Kehadiran mereka, menurut Jumadil, memberikan masukan berharga yang akan membantu pengusaha muda dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama terkait dengan akses permodalan dan kebijakan keuangan.

Namun, ia juga menyebutkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diundang, tidak dapat hadir.

“Sebenarnya satu OPD yang tidak hadir yaitu DPMPTSP. Sebenarnya ini penting juga karena terkait perizinan,” ujarnya.

Selain itu, Jumadil berharap rapat ini tidak hanya menjadi ajang diskusi bagi satu bidang saja, tetapi semua bidang di Hipmi bisa segera mengadakan rapat kerja bidang mereka masing-masing sebagai persiapan menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang direncanakan akan digelar pada Desember 2024.

Ia menjelaskan pentingnya setiap bidang bekerja secara aktif dalam menyusun program kerja mereka.

“Harapannya itu tadi, bidang-bidang yang lain juga melakukan rapat kerja bidang masing-masing untuk persiapan pada waktu nantinya kita di Rapat Kerja Daerah,” jelas Jumadil.

Ia juga menyampaikan program-program yang disusun tidak harus terlalu ambisius, tetapi harus realistis dan berdampak nyata.

“Yang paling penting adalah tidak usah muluk-muluk. Setidaknya dalam tempo tiga tahun, ada aktivitas-aktivitas positif yang dapat bersinergi dengan pemerintah setempat, OPD, dan stakeholder yang lainnya,” tutupnya. (ak)