Pembentukan AKD Jadi Kunci Mulai Kinerja DPRD Kaltim, Menunggu Instruksi 11 November

Samarinda – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hal krusial bagi anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mulai melaksanakan tugas-tugasnya.

Jahidin, anggota DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah laporan dan hasil rapat kerja telah siap untuk ditindaklanjuti, implementasi tugas tersebut masih terkendala karena struktur AKD yang belum terbentuk.

“Berbagai persiapan telah rampung, tetapi ketiadaan AKD membatasi kami dalam menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Jahidin, Jumat (8/11/2024).

Jahidin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah menyelesaikan rapat kerja internal dan menetapkan tata tertib (Tatib), namun tanpa pembentukan AKD secara resmi, dewan belum dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing secara optimal.

“Tanpa AKD yang resmi, kami belum bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tambahnya.

Menurutnya, DPRD Kaltim masih menunggu instruksi formal untuk pembentukan AKD, yang dijadwalkan pada 11 November 2024. Sebelum struktur ini terbentuk, anggota DPRD belum bisa sepenuhnya turun ke lapangan atau menangani langsung permasalahan masyarakat.

“Sampai AKD resmi terbentuk, kami masih terbatas dalam bergerak langsung di lapangan,” lanjutnya.

Jahidin, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda dengan 8.360 suara pada Pemilihan Legislatif 2024, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD siap bekerja maksimal setelah struktur organisasi resmi tersusun.

“DPRD akan segera bergerak melayani masyarakat sesuai bidang masing-masing begitu AKD sudah ada,” pungkasnya. (adv)

Pemerintah Fokus pada Pengembangan Infrastruktur Jalan di Balikpapan untuk Antisipasi Lonjakan Kendaraan Menuju IKN

Samarinda – Sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN), Kota Balikpapan kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola lonjakan arus kendaraan yang diperkirakan akan meningkat tajam.

Dalam rangka mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran mobilitas, pemerintah kota setempat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur jalan.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jalan di Balikpapan untuk mendukung peran kota ini sebagai kawasan penyangga IKN.

“Dengan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu masuk IKN, arus kendaraan akan semakin meningkat, dan ini perlu diantisipasi agar kota ini tetap nyaman dan bebas macet,” kata Sigit, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sigit, salah satu solusi jangka pendek yang bisa diterapkan adalah penambahan bahu jalan. Langkah ini dianggap efektif untuk memperluas kapasitas jalan tanpa menghadapi kendala pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur.

“Penambahan bahu jalan bisa menjadi solusi praktis. Ini dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu proses pembebasan lahan yang panjang,” jelas politisi dari Fraksi PAN ini.

Sigit, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan dengan perolehan suara 11.957 pada Pemilihan Legislatif 2024, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam memastikan rencana ini dapat terlaksana dengan efektif.

“Kita harapkan dengan sinergi ini, Balikpapan mampu menjaga arus lalu lintas yang lancar dan siap mendukung perannya sebagai kota penyangga IKN,” tandasnya. (adv)

Sayid Apresiasi Peran Baznas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayid Muziburrachman, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Kaltim.

Menurutnya, berbagai program yang digagas oleh Baznas terbukti efektif menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan kesehatan.

Muziburrachman menyebutkan bahwa Baznas telah menjadi mitra penting bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting.

“Baznas mampu menjalankan berbagai program kemanusiaan, seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan untuk keluarga prasejahtera, operasi bibir sumbing, beasiswa pendidikan, serta santunan untuk guru ngaji dan pengurus masjid,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Baznas untuk memperkuat program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara DPRD, pemerintah, dan Baznas perlu terus diperkuat agar program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat bisa berjalan maksimal,” ungkap Muziburrachman.

Terkait usulan Baznas untuk mengelola zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim, Muziburrachman menyerahkan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Ia menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dari ASN bisa menjadi solusi untuk memperbesar dukungan terhadap program sosial Baznas di daerah.

“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, upaya ini bisa lebih efektif,” tambah Muziburrachman.

Ia berharap kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah, Baznas, dan masyarakat dapat menciptakan dampak signifikan dalam mengurangi masalah sosial di Kalimantan Timur. (adv)

Baharuddin Muin: Pembangunan IKN Tingkatkan Infrastruktur di Penajam Paser Utara

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) membawa dampak positif, terutama dalam perbaikan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu peningkatan yang paling terasa adalah perbaikan signifikan pada infrastruktur jalan, khususnya yang menghubungkan kawasan sekitar IKN.

“Kami melihat peningkatan infrastruktur jalan yang cukup signifikan, khususnya pada ruas yang menghubungkan Sepaku hingga Petung dan dari Petung ke perbatasan. Beberapa akses menuju desa-desa di Penajam juga mengalami peningkatan kualitas,” ujar Baharuddin.

Beberapa wilayah di PPU, terutama Sepaku dan Petung, kini merasakan dampak positif dari pembangunan IKN, dengan perbaikan jalan yang semakin memudahkan akses transportasi.

Baharuddin berharap pembangunan infrastruktur ini dapat terus berlanjut, terlebih dengan kepemimpinan baru yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

Selain itu, Baharuddin juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Presiden terhadap proyek IKN, yang menurutnya menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan di Penajam Paser Utara.

“Dukungan dari pusat tentu memberikan optimisme bahwa pembangunan di Penajam Paser Utara bisa semakin cepat,” tuturnya. (adv)

Satpol-PP Kukar Siap Kawal Konser dan Acara Publik Demi Keamanan Secara Maksimal

Tenggarong – Demi menjaga keamanan dan ketertiban acara-acara besar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kukar siap turun tangan mengawal konser musik hingga acara publik lainnya.

Hal ini dilakukan agar warga Kukar dapat menikmati hiburan dengan aman dan nyaman.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol-PP Kukar, Janhariansyah, mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran setiap acara yang digelar di Kukar.

“Kami siap memberikan pengawalan, baik untuk acara pemerintah maupun komunitas. Kalau ada konser atau acara besar lain, kami akan hadir untuk memastikan situasi kondusif,” ujarnya ketika di temui awak media ini, Jumat (8/11/24).

Kata dia, Satpol-PP Kukar telah sering berperan dalam mengamankan berbagai acara komunitas, mulai dari acara olahraga hingga konser musik.

Penyelenggara biasanya mengajukan permintaan pengawalan melalui surat resmi atau proposal, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi dengan Polres Kukar, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

“Kami selalu bekerja sama dengan Polres untuk pengamanan, dengan Dinas Perhubungan untuk pengaturan parkir, dan melibatkan UMKM agar juga dapat berpartisipasi dalam acara tersebut,” tambah Janhariansyah.

Ia juga menegaskan kalau Satpol-PP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin rekomendasi acara.

“Banyak masyarakat yang salah paham, mengira kami bisa memberi izin. Kami hanya mendukung dengan pengawalan atau bantuan fasilitas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran jika dibutuhkan. Izin sepenuhnya berada di tangan Polres dan pemerintah setempat,” tegasnya.

Dengan kolaborasi antar lembaga dan kesiapan penuh dari Satpol-PP, Janhariansyah optimis setiap acara di Kukar dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

“Kami ingin semua acara di Kukar, apalagi yang besar seperti konser musik, dapat dinikmati warga tanpa rasa khawatir. Satpol-PP akan selalu hadir untuk mengawal,” tutupnya. (adv/ak)

Satpol PP Kukar Diberi Arahan Kemendagri untuk Tingkatkan Pendekatan Humanis dalam Penegakan Perda

Tenggarong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara (Kukar), untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

Pendekatan ini dinilai penting agar masyarakat, termasuk yang melakukan pelanggaran, tetap merasa dihargai dalam proses penegakan hukum.

Kasatpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menyampaikan bahwa pihaknya kini fokus pada pembenahan internal dan pelatihan untuk membentuk sikap lebih ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

“Intinya kita harus sopan, walaupun mereka melanggar peraturan daerah,” ujar Rasidi, Jumat (8/11/24).

Untuk mendukung arahan ini, Satpol-PP Kukar saat ini tengah menyelenggarakan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan public speaking dan psikologi, agar anggota Satpol-PP lebih memahami karakter masyarakat.

Pelatihan ini diharapkan mampu membantu anggota dalam menggunakan bahasa yang baik dan tepat ketika berhadapan dengan pelanggar Perda di lapangan.

“Kita harus mengerti bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda, sehingga pendekatan pun harus disesuaikan. Ada yang langsung paham, namun ada pula yang perlu adaptasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Kasatpol-PP Kukar juga secara aktif memberikan arahan dan berbagi pengalaman dengan anggotanya, terutama dalam menghadapi situasi yang rawan provokasi di lapangan.

Rasidi menjelaskan, mayoritas anggota Satpol-PP Kukar saat ini adalah generasi muda, termasuk beberapa atlet, yang perlu belajar menahan diri agar tidak mudah terpancing emosi.

“Kami secara rutin mengadakan sesi berbagi pengalaman dan arahan untuk memberi panduan terkait tindakan yang perlu diambil di lapangan,” jelas Rasidi.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketenangan dan profesionalisme anggota Satpol PP dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter.

Rasidi menegaskan pentingnya sikap santun dalam interaksi dengan siapa pun, baik itu orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

“Bagaimana mau humanis? Salah satunya kita harus sopan santun. Mau tua, muda, ataupun anak-anak, kita harus santun sepanjang kita bicara dengan enak,” tutupnya. (adv/ak)