Samarinda – Kebutuhan air bersih yang semakin menipis di Kota Balikpapan belakangan ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa alternatif jangka panjang yang dapat menjawab persoalan kekurangan air bersih tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa keputusan kebijakan ada di tangan pemerintah setempat.
Sigit mengakui bahwa air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
“Ketersediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi hal tersebut,” ujar Sigit.
Keluhan tentang kekurangan air bersih, lanjutnya, sering kali disampaikan oleh masyarakat dalam momen penyerapan aspirasi yang ia lakukan.
Kota Balikpapan, menurut Sigit, saat ini hanya mengandalkan air baku yang bersumber dari waduk di kota tersebut. Ketika pasokan air baku habis, ketersediaan air bersih menjadi sangat terbatas dan sulit didapatkan.
Untuk mengatasi masalah ini, Sigit menyarankan beberapa solusi jangka panjang, salah satunya adalah pemanfaatan Bendungan Sepaku Semoi atau Bendungan Telake yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan air bersih Balikpapan.
“Memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi ini tergantung kebijakan pemerintah setempat, karena ini juga mampu mengatasi untuk jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, Sigit juga mengusulkan pembangunan saluran air yang dapat menjangkau Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dapat menjadi alternatif tambahan untuk mencukupi kebutuhan air bersih, bahkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Kalau itu bisa dipakai, ketersediaan air bersih kita bisa aman, bahkan sampai bisa dipakai juga dengan Kabupaten Penajam,” tegasnya.
Meski biaya yang dibutuhkan sangat besar, Sigit menegaskan bahwa solusi tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk mewujudkannya.
“Memang anggarannya besar, tapi ini juga untuk jangka panjang dan perlu kerja keroyokan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” tandasnya. (Adv)
