Penulis: adakaltim

Samarinda – Kota Samarinda menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp500 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperlancar berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi, berkomitmen untuk memastikan adanya penambahan pos anggaran Bankeu untuk Kota Samarinda di masa mendatang.

“Bankeu ini tentunya dapat sangat membantu dalam menjalankan program-program Pemkot Samarinda,” ucap Subandi, Minggu (10/11/2024).

Subandi, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemkot Samarinda telah menerima alokasi Bankeu sebesar Rp500 miliar.

Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung kepentingan masyarakat, seperti pengentasan banjir, peningkatan infrastruktur, hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Masih banyak persoalan di Kota Samarinda yang mengharapkan Bankeu dari Provinsi Kaltim. Ke depan kami akan berkomitmen untuk menambah pos anggaran itu agar masalah di Kota Samarinda dapat ditangani dengan adanya bankeu ini,” ungkapnya.

Subandi menambahkan, salah satu persoalan utama yang perlu perhatian adalah penanggulangan banjir di beberapa kawasan, serta pengembangan infrastruktur dan SDM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Dengan tambahan pos anggaran, Subandi berharap dapat memberikan solusi lebih cepat dan tepat bagi permasalahan yang ada di daerahnya. (Adv)

Samarinda – Meskipun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional pada akhir 2023, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti ketimpangan pembangunan antar daerah yang masih mencolok.

Dengan IPM Kaltim yang mencapai 78,2, kesenjangan antara kabupaten/kota menjadi perhatian serius, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi 82,32.

“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan, agar pencapaian tinggi dalam IPM tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain ketimpangan dalam hal IPM, Hasanuddin juga mengkritisi tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tidak sebanding dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 6,11 persen pada 2023.

Meski Kaltim memiliki PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan ekstrem yang masih tercatat 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan.

“Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” tambahnya.

Hasanuddin juga menilai bahwa upaya pemerintah provinsi perlu dievaluasi secara mendalam agar dana yang dikeluarkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses penganggaran dan pembangunan melalui sistem yang bisa diakses oleh DPRD, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,” jelasnya.

Ke depan, Hasanuddin berharap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029 dapat mengutamakan pembangunan manusia sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta aspek keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Minggu (10/11/2024), menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan legiun veteran.

Dalam pidatonya, Sapto juga menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya rasa nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda.

Ia mengingatkan pentingnya mengenang jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan memperingatkan bahwa jiwa nasionalisme tidak boleh luntur.

“Adanya bangsa Indonesia ini dan sampai saat ini bisa tenteram begini karena pahlawan kita. Kebanyakan generasi muda sekarang itu kecenderungan melupakan,” ujar Sapto.

“Pasca reformasi ini, jiwa nasionalis itu hilang, apalagi generasi anak muda,” tambahnya.

Sapto berharap agar jiwa nasionalisme dapat ditanamkan kembali sejak usia dini, dan mengkritik kurikulum Merdeka yang menurutnya belum cukup efektif dalam membentuk karakter nasionalisme generasi muda.

“Kembalikan lagi seperti dulu, yang istilahnya jiwa nasionalisnya bisa terbentuk,” kata Sapto yang juga merupakan wakil rakyat dari Partai Golkar.

Selain itu, Sapto menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi para legiun veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Ia berencana bersama rekan-rekan DPRD Kaltim untuk meninjau lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan dan kesejahteraan veteran melalui peraturan daerah (perda).

“Beliau-beliau inilah pahlawan yang berjuang langsung mengusir penjajah. Artinya, kita tidak ada salahnya untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka itu,” ujar Sapto.

Ia dan kolega di DPRD berencana mengumpulkan legiun veteran bersama pemerintah daerah untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk pembahasan perda yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi para veteran. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mendorong penerapan sistem evaluasi pendidikan yang lebih terukur setelah penghapusan Ujian Nasional (UN) secara nasional sejak 2021.

Menurutnya, meski UN telah dihapus, metode evaluasi yang objektif dan berkualitas tetap diperlukan untuk menjamin kelulusan siswa.

Salehuddin menegaskan pentingnya indikator evaluasi yang jelas dalam proses belajar mengajar. Tanpa UN, lanjutnya, sangat penting untuk memiliki parameter lain yang dapat mengukur kompetensi siswa secara efektif.

“Tanpa UN, kita butuh parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa. Ujian atau bentuk evaluasi lain tetap penting untuk memastikan proses pembelajaran efektif,” ujarnya, Senin (11/11/2024).

Salehuddin mengungkapkan bahwa Ujian Nasional bukan hanya sebuah formalitas, melainkan juga alat penting dalam menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Menurutnya, evaluasi harus bisa mencerminkan sejauh mana kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan di lapangan berhasil mencapai tujuan pendidikan.

Sebagai alternatif, Salehuddin mendukung pengembangan ujian kompetensi atau survei karakter sebagai alat ukur tambahan yang dapat menilai perkembangan siswa secara lebih menyeluruh.

Ia berpendapat bahwa pendekatan ini bisa menjadi solusi yang lebih komprehensif untuk menilai efektivitas sistem pendidikan.

“Proses evaluasi apapun namanya, perlu ada untuk melihat apakah metode dan kurikulum yang diterapkan sudah tepat atau perlu ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Salehuddin optimis bahwa penerapan evaluasi yang tepat, meskipun tanpa UN, dapat memastikan kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga.

Ia berharap evaluasi alternatif ini dapat mendorong perkembangan sistem pendidikan di Kaltim dan Indonesia secara umum, memastikan para siswa menerima pendidikan yang layak dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. (Adv)