Samarinda – Meskipun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional pada akhir 2023, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti ketimpangan pembangunan antar daerah yang masih mencolok.
Dengan IPM Kaltim yang mencapai 78,2, kesenjangan antara kabupaten/kota menjadi perhatian serius, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi 82,32.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan, agar pencapaian tinggi dalam IPM tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Selain ketimpangan dalam hal IPM, Hasanuddin juga mengkritisi tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tidak sebanding dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 6,11 persen pada 2023.
Meski Kaltim memiliki PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan ekstrem yang masih tercatat 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan.
“Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” tambahnya.
Hasanuddin juga menilai bahwa upaya pemerintah provinsi perlu dievaluasi secara mendalam agar dana yang dikeluarkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses penganggaran dan pembangunan melalui sistem yang bisa diakses oleh DPRD, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,” jelasnya.
Ke depan, Hasanuddin berharap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029 dapat mengutamakan pembangunan manusia sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta aspek keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya. (Adv)
