Penulis: adakaltim

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi rujukan bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur dalam upaya penanganan stunting.

Melalui kegiatan studi tiru, TPPS Kutai Timur mempelajari pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang telah berhasil diterapkan di Kukar.

Kegiatan yang merupakan bagian dari sinergi antar daerah dalam mendukung program nasional ini diselenggarakan di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Tenggarong pada Jumat (13/12/24).

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan Kukar dalam menurunkan angka stunting secara signifikan.

Ia menegaskan capaian ini adalah hasil kerja panjang selama lima hingga enam tahun terakhir.

“Kami menyambut baik kunjungan ini karena menjadi peluang untuk berbagi informasi dan pengalaman demi mendukung target nasional percepatan penurunan stunting,” ungkap Dafip.

Lebih lanjut, Dafip menjelaskan kondisi stunting di Kukar saat ini telah berhasil turun dari angka 27 persen menjadi 17 persen.

Bahkan, data sementara hasil penimbangan bulan Juni menunjukkan angka penurunan lebih lanjut hingga 15 persen.

Menurutnya, capaian ini telah melampaui target nasional yang sebelumnya 14 persen dan telah dikoreksi menjadi 18 persen.

“Namun, angka-angka ini bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Dafip juga menyebutkan kolaborasi lintas sektor sangat berperan dalam keberhasilan ini.

Kukar telah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat, dalam melaksanakan program-program inovatif yang mendukung penurunan stunting.

Dalam kunjungan ini, TPPS Kutai Timur juga mempelajari strategi Kukar dalam menjalankan delapan aksi konvergensi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

Sebagai penutup, Dafip menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan semangat untuk terus meningkatkan capaian yang telah diraih.

“Kerja bersama ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bersama-sama kita bisa mewujudkan generasi emas 2045,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengangkat tema “Guru Hebat Indonesia Kuat, Guru Bermutu Indonesia Maju”, yang menyoroti pentingnya peran guru dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Kegiatan ini berlangsung pada di halaman Kantor Bupati Kukar pada Kamis (12/12/24). Acara peringatan tersebut dihadiri oleh para guru serta siswa-siswi dari beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kukar.

Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih, yang dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, UUD 1945, Kode Etik Guru, dan Ikrar Guru.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang bertugas sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Muti, yang menggarisbawahi tiga poin penting dalam dunia pendidikan.

Sunggono menjelaskan tema peringatan Hari Guru Nasional kali ini menegaskan tiga aspek utama peran guru.

“Pertama, guru adalah pendidik profesional yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing para murid. Kedua, guru berperan sebagai agen peradaban yang membentuk karakter dan keterampilan siswa. Ketiga, guru menentukan kualitas generasi penerus bangsa,” katanya.

Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi pengabdian guru-guru, baik di kota besar maupun di daerah terpencil yang terus bekerja dengan dedikasi tinggi meskipun dengan fasilitas yang terbatas.

Sunggono, dalam membacakan pidato Menteri Abdul Muti, menyampaikan komitmen Kementerian Pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menteri menekankan bahwa pihaknya berfokus pada peningkatan kualifikasi guru, baik melalui pendidikan lanjutan maupun pelatihan berkelanjutan dalam bidang akademik dan kompetensi sosial.

“Melalui program-program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan membawa Indonesia maju,” tambahnya.

Perlindungan bagi para guru juga menjadi salah satu poin penting dalam pidato tersebut.

Menteri Pendidikan menegaskan bahwa Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan bahwa guru dapat bekerja dengan aman dan tanpa rasa takut.

“Kami akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian untuk menangani segala bentuk kekerasan terhadap guru, agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan tidak perlu khawatir akan intimidasi atau ancaman,” ujar Sunggono, mengutip pernyataan Menteri Abdul Muti.

Tak hanya itu, dalam pidatonya, Menteri Pendidikan juga mengapresiasi para guru yang mengabdi di daerah terpencil, dengan segala keterbatasannya.

“Guru-guru di pelosok adalah pahlawan yang luar biasa, tanpa tanda jasa. Mereka adalah ujung tombak dalam mencerdaskan bangsa,” ujar Sunggono, mengutip kata-kata Menteri Abdul Muti.

Sebagai penutup, Sunggono mengingatkan kepada seluruh guru di Indonesia bahwa mereka adalah pilar utama pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa.

“Dengan dedikasi yang tinggi, saya yakin guru-guru di Indonesia akan mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Pada Peringatan Hari Guru Nasional dan sekaligus HUT PGRI ke-79 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi momen penting bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyoroti upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru.

Ketua PGRI Kukar, Prof. Dr. Yonathan Palinggi, menilai langkah ini sebagai kunci dalam mempersiapkan generasi emas 2045 yang unggul, seiring dengan posisi strategis Kukar sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Yonathan, guru memegang peran vital dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Kukar berpotensi menjadi barometer pendidikan nasional karena perhatian besar pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan,” ujarnya setelah upacara Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI pada Kamis (12/24)24).

Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Dukungan tersebut dianggap mampu mendorong semangat para pendidik dalam meningkatkan kualitas pengajaran.

“Kami yakin ke depan, dengan dukungan besar ini, pendidikan di Kukar akan semakin maju,” ungkapnya.

Selain kesejahteraan, Yonathan menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru. Ia menjelaskan PGRI Kukar telah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan keamanan para pendidik.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU antara Polda Kaltim dan PGRI yang dilakukan di Kukar tahun lalu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sosialisasi perlindungan bagi guru terus dilakukan hingga kini. Baru-baru ini, pertemuan perwakilan PGRI dari seluruh Kalimantan Timur digelar di Balikpapan untuk membahas langkah konkret dalam memberikan rasa aman kepada guru.

“Jumlah guru di Kukar adalah yang terbanyak di Kalimantan Timur, sehingga perlindungan ini sangat penting,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Yonathan kembali menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mendukung peran guru.

“Hari Guru Nasional tahun ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen mencetak generasi emas 2045,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyelesaikan rapat finalisasi persiapan Kumala Sound Project 2024 bersama Polres Kukar pada Selasa (10/12/2024).

Acara ini akan digelar selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 Desember 2024, di Pulau Kumala, Kecamatan Tenggarong, dengan berbagai kegiatan menarik untuk menutup akhir tahun.

Kegiatan yang menjadi penutup tahun ini dipastikan akan menyuguhkan hiburan menarik, termasuk penampilan spesial dari band ibu kota, D’Masiv, yang telah mengonfirmasi kehadirannya.

Kabid Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf Dispar Kukar, Antoni Kusbiantoro, menjelaskan bahwa acara ini dirancang untuk memeriahkan akhir tahun dengan berbagai kegiatan, mulai dari Jambore Pokdarwis, lomba layang-layang, hingga hiburan dari artis lokal dan nasional.

“Kalau untuk kegiatan pertama, kita adakan sholawatan yang dipimpin oleh Guru Udin,” jelas Antoni.

Dengan beragam kegiatan menarik dan persiapan matang, Kumala Sound Project diharapkan menjadi momen penutup tahun yang berkesan sekaligus memperkuat daya tarik wisata di Kukar.

Dispar Kukar juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran acara, termasuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas.

Area parkir utama dipusatkan di halaman Jembatan Repo-Repo, sementara lokasi cadangan disiapkan di Creative Park, halaman eks Tanjung, serta lahan Bank Kaltimtara dan Bank Danamon.

Akses menuju Pulau Kumala akan tersedia melalui dua jalur, yaitu Jembatan Repo-Repo sebagai akses utama dan perahu ketinting dari Sungai Mahakam.

Jalur evakuasi pun telah disiapkan melalui dermaga belakang Pulau Kumala menuju Tenggarong Seberang dekat Stadion Aji Imbut.

Antoni juga mengimbau masyarakat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan panitia demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama.

Mengenai biaya penyeberangan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola, sementara akses melalui Jembatan Repo-Repo digratiskan.

“Kalau untuk pertanyaan gratis atau tidaknya terkait penyeberangan, kami sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola penyeberangan kapal feri, sementara untuk akses jembatan itu gratis,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Forum Pengawal dan Penegak Hukum Indonesia (FPPHI), mahasiswa, dan ratusan masyarakat berencana akan menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12/2024) mendatang.

Aksi damai ini digelar bertujuan untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menjelaskan tidak membedakan antara penjabat sementara maupun definitif dalam hal masa jabatan.

Termasuk, putusan MK nomor 129/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah, termasuk Plt, dihitung sejak dimulai menjalankan tugas secara nyata, bukan sejak pelantikan.

Aksi ini digelar, merespon telah diloloskannya pasangan calon bupati dan wakil bupati Kukar nomor urut 01, Edi Damansyah dan Rendi Solihin pada Pilkada 2024, oleh KPU Kukar.

Pengurus FPPHI sekaligus koordinator lapangan aksi damai, Saleh Hakim, mengklaim bahwa Edi Damansyah telah menjabat bupati Kukar selama dua periode.

Dalam fakta yang ada, Edi menjabat pada periodesasi 2016-2021 dimulai sebagai Plt Bupati Kukar pada 9 April 2018 hingga 13 Februari 2019. Dia dilantik oleh Gubernur Kaltim yang pada waktu itu dijabat oleh Awang Faroek Ishak.

Saat menjabat sebagai bupati definitif, Edi dilantik oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada 14 Februari 2019 hingga 25 Februari 2021. Kemudian, Edi menjabat dan dilantik sebagai bupati terpilih periode 2021-2026, yang telah dijabat satu periode pula.

Saleh mengungkapkan, aksi damai yang pihaknya gelar kali ini, dilakukan untuk memberikan dukungan kepada MK agar menjalankan dua putusan di atas.

“Kami ingin memberikan penguatan kepada MK, untuk tetap mempertahankan dua putusan itu tadi,” katanya kepada awak media, Senin (9/12/2024).

Kata dia, mengawal putusan MK merupakan sebuah keharusan setiap warga negara. Pasalnya, putusan MK telah setara dengan undang-undang.

“Ini demi menjaga marwah MK. Hingga saat belum pernah MK menganulir putusan yang sudah dikeluarkannya,” jelasnya.

Saleh menyebut, MK merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Kata dia, semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

“Dan keputusan itu harus ditaati oleh semua warga negara,” ungkapnya.

Saleh mengaku, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polda Metro Jaya dan Polresta Metro Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah respon kepolisian sangat baik. Yang terpenting untuk sama-sama menjaga ketertiban,” pungkasnya. (ko)