Penulis: adakaltim

Tenggarong – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, atau setara dengan tambahan Rp229.872,91.

Dengan demikian, UMK Kukar yang pada 2024 berjumlah Rp3.536.506,28, akan naik menjadi Rp3.766.379,19 pada 2025.

Kenaikan ini menjadi hasil pembahasan antara Pemkab Kukar, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab), serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja di daerah ini.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan penetapan UMK 2025 adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta melindungi hak-hak pekerja.

“Kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi,” ungkap Edi dalam pers rilis, Senin (16/12/24).

Ia juga menambahkan kebijakan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan menjaga inflasi dan menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah.

Selain penetapan UMK, Pemkab Kukar juga memperkenalkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025, yang berlaku khusus untuk sektor-sektor strategis di Kukar.

Sektor-sektor tersebut meliputi perkebunan sawit, kehutanan, batu bara, dan minyak serta gas bumi.

UMSK 2025 mengalami kenaikan sebesar 2 persen, yang berarti ada tambahan sebesar Rp75.327,58, menjadikan angka UMSK menjadi Rp3.841.706,77.

Penetapan ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Meskipun dalam proses penetapan UMSK sempat terjadi perdebatan sengit, Edi Damansyah menegaskan bahwa kesepakatan akhirnya tercapai.

“Memang dalam musyawarah penetapan UMSK sempat agak alot, tapi itulah dinamikanya. Namun kami sudah sepakat dan saya ucapkan terima kasih,” ujar Edi.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan investasi di daerah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Perwakilan serikat pekerja, Mustain, menyambut positif keputusan ini, yang menurutnya akan memberikan perlindungan lebih bagi pekerja di sektor-sektor strategis.

“Kami berharap perusahaan mematuhi aturan ini dan pekerja benar-benar merasakan manfaatnya. Serikat pekerja akan terus mengawal pelaksanaannya,” harapnya. (Ak)

Tenggarong – Pemilihan Ketua RT di seluruh Kelurahan Bukit Biru berlangsung secara demokratis dan transparan, dengan mengedepankan prinsip kepemimpinan yang bersih dan tanpa adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Plt Lurah Bukit Biru, Sri Herlinawati, memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka.

Menurutnya, pemilihan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di tingkat RT, serta memperkuat kerukunan antar warga.

Sri menjelaskan pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Bukit Biru juga mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022, yang mengatur masa jabatan Ketua RT selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

“Aturan ini juga membatasi usia Ketua RT, yang maksimal berusia 65 tahun untuk menjamin adanya regenerasi kepemimpinan yang lebih segar dan inovatif,” ujarnya kepada media ini usai pemilihan salah satu ketua RT, Minggu (15/12/24).

Lebih lanjut, Sri menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemilihan.

Setiap calon Ketua RT harus melalui tahapan yang jelas, termasuk pembentukan panitia yang berfungsi untuk menghindari praktik KKN.

Selain itu, pihak kelurahan Bukit Biru juga memastikan ada tim pendamping yang hadir dalam setiap pemilihan untuk mengawasi jalannya proses, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara warga.

“Pemilihan ini akan selesai pada tanggal 21 Desember, setelah itu kami akan membuat berita acara dan melaporkannya kepada DPMD,” jelas Sri.

Pemilihan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memajukan wilayah Bukit Biru, dengan kepemimpinan yang bersih dan kompak.

“Saya berharap Ketua RT yang terpilih dapat bekerja sama dalam membangun Kelurahan Bukit Biru dengan lebih baik, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Posyandu Bougenville I di Kelurahan Bukit Biru berhasil menunjukkan hasil positif dalam pencegahan stunting melalui program Pemberian Makanan Bergizi (PMB) dan pendekatan aktif kader posyandu.

Dengan fokus pada anak-anak yang bergejala stunting, program ini membuktikan efektivitasnya dalam menjaga kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

Ketua Posyandu Bougenville I, Siti Aminah, menjelaskan program PMB yang dikelola oleh PKK Kecamatan dan PKK Kabupaten ini telah berjalan selama 56 hari.

Tujuannya adalah memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak yang bergejala stunting, sehingga kondisi mereka tidak berkembang menjadi stunting.

“Kami fokus pada pencegahan dengan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak yang bergejala. Ini lebih efektif daripada mengatasi stunting yang sudah terjadi,” jelasnya kepada media ini, Minggu (15/12/24).

Untuk Wilayah Bukit Biru tercatat ada delapan anak yang mengalami stunting, seluruhnya berada di beberapa wilayah lain.

Sementara itu, di Posyandu Bougenville I, yang mencakup 39 anak, tidak ada yang mengalami stunting.

“Di sini, semua anak dinyatakan sehat oleh ahli gizi, jadi tidak ada yang perlu mendapatkan PMB,” tambah Siti Aminah.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari langkah aktif kader posyandu dalam memastikan semua anak mendapat layanan kesehatan.

Jika ada anak yang tidak datang ke posyandu, kader posyandu mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan langsung.

“Kalau ada yang tidak datang, kami sweeping ke rumah mereka. Ini penting agar tidak ada anak yang luput dari pemantauan,” ujarnya.

Selain pelaksanaan PMB, edukasi mengenai bahaya stunting juga menjadi prioritas.

Siti Aminah menjelaskan stunting dapat memengaruhi perkembangan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.

“Stunting adalah masalah serius yang harus dicegah sedini mungkin. Pola makan bergizi dan pemeriksaan rutin sangat penting,” tegasnya.

Ia berharap program PMB ini terus berjalan untuk mendukung kesehatan anak-anak di wilayah Bukit Biru.

“Alhamdulillah, kami terus berupaya agar tidak ada anak di wilayah ini yang mengalami stunting,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi besar di sektor peternakan ayam petelur dengan produksi telur mencapai 200 ribu butir per hari.

Namun, ketiadaan asosiasi produsen telur dan ayam membuat produksi serta harga telur di wilayah ini rawan mengalami fluktuasi, baik karena surplus maupun kekurangan pasokan.

Pejabat fungsional Bidang Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Sudiro, menyebut kurangnya koordinasi antar peternak menjadi penyebab utama ketidakseimbangan tersebut.

“Produksi telur sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan lokal. Namun, tanpa perencanaan produksi yang matang, sering terjadi ketidakseimbangan yang berdampak pada pasar,” ungkapnya di Taman Creative Park, Tenggarong, Sabtu (14/12/2024).

Menurut Sudiro, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan dua situasi ekstrem. Pada satu sisi, produksi yang berlebihan membuat harga telur anjlok.

Sebaliknya, ketika produksi menurun secara bersamaan, pasokan tidak mencukupi, sehingga harga melonjak. “Hal ini tidak hanya merugikan peternak, tetapi juga konsumen,” jelasnya.

Ia juga menyoroti adanya hubungan erat antara harga telur dan daging ayam. Ketika harga daging ayam naik, konsumen cenderung beralih ke telur sebagai alternatif sumber protein.

“Permintaan telur yang meningkat tiba-tiba dapat memperburuk fluktuasi harga jika pasokan tidak terkelola dengan baik,” tambahnya.

Untuk itu, Sudiro mendorong pembentukan asosiasi produsen telur dan ayam di Kukar.

Asosiasi ini diharapkan menjadi solusi untuk merencanakan produksi, menghindari ketidakseimbangan pasokan, dan menjaga stabilitas harga di pasar.

“Dengan adanya asosiasi, produksi dapat diatur lebih terencana, sehingga masalah surplus atau kekurangan dapat diminimalkan,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, melakukan peninjauan ke Pasar Mangkurawang, Tenggarong pada Sabtu (14/12/2024).

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga, sebagai bagian dari langkah strategis pengendalian inflasi di Kukar.

Dalam tinjauannya, Edi mendapati stok bahan pokok seperti beras, daging, ayam, dan telur dalam kondisi mencukupi.

Harga bahan pokok juga dinilai stabil meskipun menjelang masa puncak permintaan. Namun, ia mencatat adanya tantangan dalam distribusi bahan pokok ke Tenggarong yang masih bergantung pada Kota Samarinda.

“Para pedagang mengeluhkan distribusi bahan pokok ke Tenggarong, karena tidak ada distributor langsung di wilayah kita,” ujar Edi.

Lebih lanjut, Edi menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, terutama menjelang momen penting seperti Nataru.

Ia menyebutkan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ini.

Menurutnya, pemerintah provinsi, termasuk Gubernur, harus turut berperan aktif memantau kondisi distribusi bahan pokok di seluruh kabupaten/kota.

Di sisi lain, produksi lokal beberapa bahan pokok seperti daging, ayam, dan telur disebut Edi masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kukar.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Kukar terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan peternakan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara dalam pengembangan infrastruktur pertanian dan kawasan pertanian terpadu.

Program ini juga mendukung target pemerintah pusat dalam mencapai swasembada pangan pada 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah, turut menjelaskan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional Kukar masih terkendali.

Ia menyebutkan bahwa tidak ada lonjakan harga yang signifikan, sementara stok kebutuhan pokok di 20 kecamatan di Kukar dalam kondisi aman.

Sayid juga memuji daya beli masyarakat yang tetap stabil, mencerminkan antusiasme warga dalam berbagai operasi pasar yang telah digelar oleh pemerintah.

“Kami memastikan seluruh kebutuhan pokok tersedia. Masyarakat diimbau untuk berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu kenaikan harga yang tidak terkendali,” tuturnya. (Ak)

Tenggarong – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mempelajari berbagai strategi yang telah diterapkan dalam percepatan penurunan angka stunting.

Kunjungan yang bertujuan untuk menggali praktik yang dapat diimplementasikan di Kutim ini dilakukan di Pendopo Wakil Bupati Kukar pada Jumat (13/12/24)

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, mengungkapkan kedatangan mereka ke Kukar adalah untuk mempelajari langkah-langkah efektif yang telah berhasil menurunkan angka stunting di wilayah Kukar.

“Kami melihat bahwa angka stunting di Kukar turun signifikan, ada penurunan dari 2022 hingga 2023. Ini pasti ada strategi dan kolaborasi yang baik di antara OPD di Kukar yang perlu kami pelajari,” ujar Junaidi.

Selama kunjungan, Junaidi mengungkapkan meskipun Kutim sudah menjalankan beberapa program untuk penurunan stunting, koordinasi antar instansi masih menjadi kendala.

Ia mencontohkan, Dinas Ketahanan Pangan Kutim telah melakukan pembagian telur kepada anak-anak stunting, namun program tersebut baru dilaporkan belakangan ini.

“Untuk percepatan penurunan stunting, semua kegiatan harus terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terstruktur,” jelasnya.

Junaidi juga memuji sistem kolaborasi yang terjalin di Kukar, di mana seluruh dinas dan lembaga terkait bekerja sama dalam satu tim percepatan penurunan stunting yang terintegrasi, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

“Apa yang dilakukan Kukar sangat terintegrasi dan merupakan praktik yang baik yang harus kami terapkan di Kutim,” ungkapnya.

Meskipun angka stunting di Kutim masih cukup tinggi, yaitu 29% menurut data SKI dan 16,5% menurut MPPGM, Junaidi tetap optimis dengan meningkatkan koordinasi antar OPD dan komitmen kuat dari pimpinan daerah, penurunan angka stunting di Kutim dapat tercapai lebih cepat.

Setelah kunjungan, Pada 20 Desember mendatang, TPPS Kutim berencana akan melakukan rapat evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

“Saya yakin, dengan dukungan penuh dari Bupati Kutim yang menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas politiknya, kita dapat menurunkan angka stunting dengan lebih cepat,” pungkasnya. (Ak)