DPRD Samarinda Soroti Kebijakan Retribusi Kantin Sekolah

Samarinda – Kebijakan penarikan retribusi dari kantin sekolah di Samarinda mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.

Meskipun pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan aturan dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengaku baru mengetahui adanya kebijakan ini dan segera akan mengusut lebih lanjut. “Soal penarikan retribusi di kantin sekolah, saya baru dengar. Coba nanti saya usut,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar kantin sekolah dikelola oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kebijakan ini harus dikaji secara mendalam agar tidak membebani mereka.

“Kita lihat juga omzetnya, kalau dia masuk pelaku usaha mikro, jadi tidak pantas menurut saya,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai besaran tarif serta mekanisme penerapan retribusi tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan atau dampak negatif bagi UMKM, DPRD berencana merekomendasikan evaluasi atau revisi kebijakan tersebut.

Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda akan melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya. “Nanti akan kami cek lebih dulu soal itu,” tutup Iswandi. (adv/hd/ko)

DPRD Samarinda Ingatkan Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Kurangi Kualitas Pelayanan Publik

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja daerah agar program yang berdampak bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menekankan bahwa meskipun pengelolaan anggaran merupakan kewenangan penuh Pemkot, DPRD tetap memiliki peran dalam memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.

“Penggunaan anggaran adalah kewenangan penuh pemerintah kota, sementara kami di DPRD memberikan pandangan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Pemkot harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap program-program yang telah berjalan agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik yang esensial,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Pemerintah Janji Perbaikan Sarpras Sekolah di Kukar Akan Dilakukan Secara Bertahap

Tenggarong – Pemkab Kukar berjanji sarana dan prasarana sekolah di Kukar akan dilakukan perbaikan secara bertahap.

Jumlah sekolah yang banyak membuat pembenahan tidak bisa dilakukan sekaligus, sementara anggaran yang tersedia juga harus dikelola dengan bijak agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek lain yang sama pentingnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengatakan, masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sarpras sekolah yang belum memadai? Ada, banyak. Karena sekolah kita jumlahnya sangat banyak, SD saja lebih dari 400,” ujarnya, Selasa (18/3/25).

Dengan jumlah sekolah sebanyak itu, menurutnya, tidak mungkin semua dapat dilakukan perbaikan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, perbaikan nantinya akan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

“Memang pelan-pelan lah kita benahi satu per satu,” tuturnya.

Selain membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, Thauhid menyebut SDM dari tenaga pengajar juga harus mendapat perhatian.

Sebagian anggaran akan digunakan untuk pelatihan guru, bimbingan teknis (Bimtek), serta pengadaan sarana belajar di dalam kelas agar kualitas pendidikan semakin baik.

“Saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa tidak semuanya uang itu harus kita belanjakan untuk fisik semua. Kalau dibelanjakan untuk bangunan semua, terus bagaimana? Gurunya enggak diBimtek,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa sekolah yang sudah ada harus tetap diperhatikan agar fasilitas dan sistem pembelajarannya terus berkembang.

“Ini nanti bagaimana sistem pengajarannya. Kemudian sarana-sarana di dalam kelasnya, sekolah yang sudah ada itu kita juga harus perhatikan. Jadi uang yang ada itu dibagi-bagi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Pemkab Kukar Percepat Transformasi Pendidikan dengan Sekolah Digital

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat transformasi pendidikan dengan menerapkan sistem sekolah berbasis digital.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi, membuka akses ke sumber belajar global, serta membekali siswa dengan keterampilan yang relevan di era digital.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menghadirkan konsep Sekolah Google di beberapa sekolah percontohan.

Bupati Kukar, Edi Damansyah menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar generasi muda Kukar siap menghadapi tantangan zaman.

“Kami ingin memastikan anak-anak Kukar tidak hanya mendapat pendidikan berkualitas, tetapi juga memiliki keterampilan digital yang akan menjadi bekal utama mereka di masa depan,” ujarnya, Selasa (18/3/25).

Sebagai tahap awal, Pemkab Kukar telah melakukan kerja sama dengan Google untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.

Dengan melakukan pendekatan seperti ini, siswa diharapkan tidak hanya bergantung pada buku teks, tetapi juga dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia dalam proses belajar mengajar.

“Kami ingin sekolah-sekolah di Kukar menerapkan teknologi dalam pembelajaran agar lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Pembelajaran berbasis digital akan membuka peluang yang lebih luas bagi siswa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara global,” jelasnya.

Selain itu, Sekolah Google memungkinkan siswa untuk terhubung dan berkolaborasi dengan pelajaran dari berbagai daerah, bahkan lintas negara.

Metode ini diterapkan dengan harapan agar dapat membentuk pola pikir yang lebih terbuka dan inovatif bagi siswa.

“Di era digital, batasan geografis dalam belajar semakin kabur. Anak-anak kita harus terbiasa dengan sistem pembelajaran yang lebih luas, agar mereka memiliki perspektif global dan kesiapan menghadapi tantangan di luar daerahnya,” tambahnya.

Program ini juga telah dilakukan evaluasi, dari hasil evaluasi awal yang dilakukan oleh tim Google dan Kementerian Pendidikan menunjukkan respons yang positif.

Berdasarkan dari evakuasi tersebut, kini Pemkab Kukar pun berencana memperluas program ini ke lebih banyak sekolah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Hasil awal menunjukkan dampak yang baik. Ke depan, kami ingin memastikan lebih banyak sekolah di Kukar yang bisa mengadopsi sistem pembelajaran berbasis teknologi agar pendidikan kita semakin maju dan siap menghadapi masa depan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Program Makan Bergizi Gratis di Samarinda Dipertanyakan, DPRD Minta Transparansi

Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Samarinda masih menyisakan berbagai tanda tanya di kalangan masyarakat.

Kurangnya keterbukaan informasi mengenai mekanisme distribusi dan daftar penerima manfaat menimbulkan keraguan akan efektivitas program ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa informasi mengenai MBG harus terbuka, terutama terkait distribusi makanan dan sekolah penerima manfaat.

“Jika ada pihak tertentu yang menutupi informasi, seharusnya ada alasan yang jelas. Kalau terkait dengan operasional dapur umum, itu bisa dimaklumi. Tapi jika berkaitan dengan isi makanan, proses pembagian, dan hal lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, informasi tersebut seharusnya terbuka,” ujar Novan.

Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya kritik dan masukan dari masyarakat demi perbaikan program. Menurutnya, kritik yang membangun harus diterima agar program dapat berjalan lebih optimal.

“Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan MBG, maka kritik yang membangun perlu disampaikan agar program ini bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.

Meski demikian, Novan mengakui bahwa pihaknya belum meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai keluhan di lapangan. Pasalnya, MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas menentukan sekolah penerima manfaat.

“Saat ini baru SDN 004 yang menerima pembagian makanan, sementara sekolah lain masih menunggu. Dapurnya pun masih terbatas, hanya tiga lokasi, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” pungkasnya.

Dengan adanya berbagai pertanyaan dari masyarakat, DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah lebih transparan dalam pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa sekolah dasar yang membutuhkan. (adv/hd/ko)

PLTS Komunal di Desa Tani Baru Mulai Beroperasi

Tenggarong – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sudah mulai beroperasi.

Fasilitas ini merupakan bagian dari Program Terang Kampungku, yang menjadi salah satu program prioritas dalam program Kukar Idaman untuk menghadirkan listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN.

Dengan beroperasinya PLTS komunal di Desa Tani Baru, masyarakat kini dapat menikmati listrik selama 24 jam.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa PLTS komunal di Desa Tani Baru masih dalam tahap uji coba.

“Terang Kampungku merupakan bagian dari Program Kukar Idaman, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan penyediaan layanan dasar, termasuk kebutuhan listrik,” ujarnya, Selasa (18/3/25).

Bukan hanya Desa Tani Baru, program Terang Kampungku juga telah diterapkan di desa lain yang menghadapi kendala serupa, seperti Desa Liang Buaya di Kecamatan Muara Kaman, yang lebih dulu mendapatkan manfaatnya.

Kata dia, sasaran utama dari program ini adalah desa-desa yang belum memiliki akses listrik, dengan memanfaatkan PLTS komunal sebagai solusi energi berkelanjutan.

“Kami meminta agar aparatur desa dan pihak terkait untuk menjaga keberlanjutan sistem ini,” tegasnya.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar telah menetapkan target spesifik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung kelancaran implementasi Program Terang Kampungku dan memastikan PLTS komunal tetap berfungsi optimal.

Dengan adanya listrik 24 jam, program ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat desa.

“Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar dengan tenang di malam hari, dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)