Pemkab dan Kesultanan Kukar Awali Pembangunan Jembatan Baru dengan Tradisi Tempong Tawar

Tenggarong – Pemkab bersama Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi memulai pembangunan jembatan baru yang menghubungkan Jalan Mayjen Panjaitan dan Jalan Danau Semayang di Kecamatan Tenggarong.

Pembangunan jembatan ini diawali dengan tradisi adat Tempong Tawar, sebuah ritual pemanjatan doa untuk memohon kelancaran dan keselamatan proyek yang akan dijalankan.

Tempong Tawar merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara menyiramkan air kepada objek yang dimaksud sebagai bentuk penghormatan dan pengharapan agar prosesnya diberkahi.

Tradisi Tempong Tawar ini dipimpin langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, yang didampingi oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Acara berlangsung di Simpang Tiga Danau Semayang, Tenggarong, pada Senin, (21/4/25).

Proyek pembangunan jembatan ini dilakukan di dekat Jembatan Besi, sebuah jembatan peninggalan kolonial Belanda yang kini menjadi simbol sejarah Kota Tenggarong.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan, jembatan baru ini sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah, mengingat padatnya lalu lintas di kawasan tersebut.

Menurutnya, meskipun Jembatan Besi memiliki nilai sejarah yang tinggi, ia sudah tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat.

“Jembatan Besi bukan hanya sekadar penghubung antar sisi Sungai Mahakam, tetapi juga menjadi saksi sejarah panjang Kota Tenggarong. Di sinilah letak kearifan kita sebagai warga Tenggarong,” ujar Bupati Edi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota dan tingginya mobilitas masyarakat, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai semakin mendesak.

Pembangunan jembatan pendamping ini diharapkan bisa mengurai kemacetan serta mendukung pengembangan kawasan wisata sekitar Danau Semayang.

“Usianya hampir seabad. Jembatan ini bukan hanya infrastruktur tua, tetapi sudah menjadi bagian dari memori kolektif dan kebanggaan warga Tenggarong. Pembangunan jembatan baru akan membantu mengurai kemacetan dan mendorong sektor pariwisata,” lanjut Bupati Edi.

Bupati Edi juga memastikan bahwa proyek ini akan diawasi dengan ketat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu selesai pada akhir 2025.

“Proyek ini akan kita awasi bersama untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Targetnya selesai akhir tahun 2025,” tegasnya.

Pembangunan jembatan ini dilaksanakan oleh PT Putra Nanggroe Aceh, perusahaan kontraktor asal Aceh yang terpilih melalui proses tender.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono menjelaskan, pekerjaan fisik sudah dimulai sejak Maret lalu, meskipun sempat ada kendala terkait lokasi.

“Kontrak dimulai sekitar bulan Maret dan diperkirakan selesai pada pertengahan Desember 2025. Durasi kontrak sekitar 10 bulan, dan kami optimis proyek ini bisa selesai tepat waktu,” ungkapnya

Pembangunan jembatan baru ini dinilai sangat penting untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi, mengingat terbatasnya akses jalan yang ada di wilayah tersebut.

Tanpa adanya jembatan tambahan, kemacetan diperkirakan akan semakin parah.

“Jika tidak segera dibangun, kemacetan akan terus terjadi karena wilayah ini cukup sempit. Arus kendaraan yang dialihkan ke Jembatan 3 atau Jembatan Mangkuraja justru akan menambah kepadatan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Gubernur Kaltim Tinjau Kesiapan Pemungutan Suara Ulang di Kukar

Tenggarong – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, meninjau langsung kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Kamis, (17/4/25).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan, termasuk tahapan teknis yang akan berlangsung pada 19 April 2025 mendatang, telah sesuai dengan standar yang ditentukan.

Peninjauan ini juga menjadi langkah penting dalam meminimalisir potensi kendala yang dapat menghambat jalannya PSU.

Rudy Mas’ud yang didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Ketua DPRD Kaltim, Kapolda Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, serta Sekda Kukar dan Forkopimda, memulai perjalanan dari Balikpapan sekitar pukul 08.00 WITA menuju Muara Badak.

“Kami berangkat dari Balikpapan sekitar pukul 08.00 WITA menuju Muara Badak, wilayah Kukar yang secara administratif berada di bawah Polres Bontang. Peninjauan ini sangat penting untuk memastikan semuanya sudah siap,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan peninjauan di Muara Badak, Gubernur melanjutkan agenda ke Lapas Perempuan dan Anak yang berada di Kecamatan Tenggarong untuk memeriksa kesiapan pemungutan suara bagi warga binaan.

Dari total 325 narapidana, hanya 73 orang yang terdaftar dengan KTP Kukar dan memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam PSU.

“Kami pastikan hanya yang memiliki KTP Kukar yang diperbolehkan memilih, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rudy.

Secara keseluruhan, Rudy Mas’ud menilai semua persiapan untuk PSU di Kukar telah mencapai tahap final dan siap dilaksanakan.

Ia mengatakan, potensi gangguan yang mungkin terjadi, seperti banjir, telah diantisipasi dengan langkah-langkah mitigasi yang matang.

“Logistik seperti kotak suara dan bilik suara juga sudah siap. Meskipun ada kemungkinan gangguan akibat banjir, kondisi lapangan masih bisa diatasi,” jelasnya.

Di akhir kunjungan, Gubernur menghimbau kepada masyarakat Kukar untuk menggunakan hak pilih dengan bijak.

Ia mengajak warga untuk meluangkan waktu sejenak menuju TPS, dengan penuh tanggung jawab dalam menentukan masa depan daerah.

“Kami menghimbau warga Kukar untuk meluangkan waktu lima menit di TPS. Ini adalah kesempatan untuk menentukan masa depan daerah. Pilihlah sesuai hati nurani, karena pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan tanpa tekanan,” pungkasnya. (ak/ko)

Jelang PSU Pilkada, Pemkab Kukar Mantapkan Kesiapan di Lapangan

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Uang (PSU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang akan berlangsung pada Jumat, 19 April 2025.

PSU ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kukar.

Berbagai persiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai mendampingi Gubernur Kalimantan Timur dan jajaran Forkopimda dalam monitoring kesiapan PSU di TPS Lapas Perempuan dan Anak, Tenggarong, Kamis (17/4/25).

Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar telah memastikan seluruh aspek pelaksanaan PSU berjalan sesuai rencana, mulai dari distribusi logistik hingga pengaturan lokasi TPS yang aman.

“Alhamdulillah, hari ini kami mendapat kunjungan langsung dari unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pak Gubernur dan jajaran yang menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan PSU ini,” ujarnya.

Menurutnya, distribusi logistik seperti kotak suara dan surat suara sudah berjalan lancar dan dalam perjalanan menuju seluruh TPS di Kukar.

Selain itu, untuk memastikan semua persiapan matang, Pemkab Kukar juga menggelar apel siaga serentak di seluruh kecamatan yang melibatkan Forkopimcam, penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, dan unsur keamanan.

“Insya Allah semua siap. Kami dari pemerintah daerah akan turun langsung sebelum hari pencoblosan untuk memastikan distribusi dan kesiapan seluruh kelengkapan PSU di lapangan,” tegasnya.

Sunggono juga mengakui ada beberapa wilayah yang terdampak banjir, seperti di Desa Semayang.

Namun, sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah memindahkan TPS di lokasi tersebut ke tempat yang lebih tinggi dan aman agar proses pencoblosan dapat berlangsung tanpa hambatan.

“Tidak ada laporan khusus sejauh ini, namun kami terus melakukan antisipasi agar tidak ada kendala berarti pada hari H,” lanjutnya.

Untuk menjaga partisipasi masyarakat, Pemkab Kukar juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU, sekaligus mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi.

“Kami ingin partisipasi masyarakat tetap tinggi. Ini adalah momentum penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

UMKM di Desa Teluk Dalam Ekspor Amplang Berbahan Sarang Burung Walet

Tenggarong – Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, mulai menunjukkan kiprahnya di pasar internasional melalui produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu produk olahan lokal yang berhasil menembus pasar luar negeri adalah kerupuk amplang Balet, yakni inovasi amplang dengan berbahan dasar sarang burung walet.

Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, mengungkapkan perkembangan UMKM di desanya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Inovasi produk menjadi kunci daya saing, termasuk pengembangan amplang Balet yang kini semakin dikenal luas.

“Teluk Dalam memang identik dengan produk UMKM. Salah satunya amplang, dan sekarang sudah ada inovasinya—amplang walet. UMKM tetap jalan, bahkan kami sudah ekspor,” ujarnya, Kamis (16/4/25).

Menurut Supian, pengiriman perdana produk amplang berbahan sarang burung walet tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023 ke dua negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kami sudah kirim ke Singapura dan Thailand. Alhamdulillah, UMKM kami cukup aktif dan terus berkembang,” katanya.

Meskipun baru berjalan sekitar satu tahun, Supian menyebut respon pasar terhadap amplang Balet sangat baik.

Produk ini memadukan bahan dasar amplang tradisional seperti tepung dan ikan, dengan tambahan sarang burung walet yang memberikan cita rasa unik sekaligus meningkatkan nilai jual.

“Amplang ini tetap memakai bahan dasar seperti tepung, tapi kami tambahkan sarang burung walet yang memberi rasa khas dan tentu menaikkan nilai jual,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, keberhasilan UMKM Teluk Dalam menembus pasar ekspor tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar serta Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar.

Kedua instansi tersebut sangat berperan aktif dalam membuka akses pasar dan mendampingi pelaku usaha dalam proses produksi hingga pemasaran.

Untuk harga jual, amplang Balet ukuran 500 gram dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp30.000, tergantung kualitas dan permintaan pasar.

Dengan pencapaian ini, Supian berharap semakin banyak pelaku UMKM di Teluk Dalam yang berani berinovasi dan menembus pasar yang lebih luas.

“Potensi kita besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan serius dan terus berinovasi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Pemdes Teluk Dalam Fokus Perbaiki Infrastruktur Jalan dan Drainase di 2025

Tenggarong – Pemerintah Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, menjadikan perbaikan jalan dan drainase sebagai prioritas utama pembangunan infrastruktur tahun 2025.

Dua program utama yang menjadi prioritas tersebut adalah penyelesaian jalan padat karya dan pembangunan drainase lingkungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan warga desa.

Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, mengungkapkan bahwa proyek jalan padat karya di RT 1 yang sepanjang 1,5 kilometer akan segera selesai.

Jalan tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah desa.

Proyek ini diharapkan dapat mempermudah akses menuju pasar, fasilitas umum, dan kegiatan lainnya yang mendukung perekonomian warga.

“Jalan ini sangat vital untuk masyarakat. Dengan penyelesaiannya, mobilitas warga akan lebih mudah, terutama untuk mengangkut hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Supian saat ditemui adakaltim.com, Rabu (16/4/25).

Selain proyek jalan padat karya, Pemdes Teluk Dalam juga memprioritaskan pembangunan drainase lingkungan untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering melanda beberapa wilayah saat musim hujan.

Perbaikan dan penataan drainase dilakukan agar aliran air dapat lebih lancar dan mengurangi genangan air yang bisa berdampak pada kenyamanan warga.

“Perbaikan drainase ini penting karena selama ini saluran air yang ada belum optimal. Dengan sistem drainase yang baik, kami harap banjir bisa diminimalisir dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat,” lanjutnya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemdes Teluk Dalam juga mendapatkan bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar sebesar Rp 5 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk semenisasi jalan lingkungan, yang selama ini belum sepenuhnya selesai.

“Tentunya, ini akan meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas,” ucapnya.

Supian optimis perbaikan jalan dan drainase akan mempermudah kehidupan sehari-hari warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

“Dengan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas, ekonomi akan meningkat, dan desa pun semakin maju,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

DLHK Kukar Tangani Pengelolaan Taman Tanjong Secara Terpadu

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah menangani pengelolaan kawasan Taman Tanjong secara terpadu.

Kawasan ruang terbuka hijau yang mulai dibuka untuk masyarakat tersebut sebelumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun pengelolaannya kini dialihkan kepada DLHK seiring fungsinya sebagai ruang publik dan taman kota.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa pihaknya siap mengambil tanggung jawab pengelolaan Taman Tanjong.

Meski belum seluruh elemen pendukung rampung, kawasan tersebut kini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi dan bersantai.

“Tanjong itu awalnya dibangun oleh Dinas PU. Namun, dari sisi PU, area tersebut dipandang sebagai ruang terbuka hijau, sehingga kemudian diserahkan pengelolaannya kepada DLHK,” kata Slamet kepada adakaltim.com, Rabu (16/4/25).

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan Taman Tanjong tidak hanya terbatas pada aspek kebersihan dan ruang hijau.

Slamet menilai perlunya pendekatan lintas sektor karena di dalam kawasan tersebut nantinya akan terdapat elemen lain seperti area parkir dan aktivitas pelaku UMKM.

“Oleh karena itu, kami menginisiasi rapat koordinasi lintas OPD. Misalnya, pengelolaan parkir diserahkan ke Dinas Perhubungan, sementara untuk UMKM-nya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk kebersihan tetap di DLHK, dan pengamanan kami libatkan Satpol PP,” ujarnya.

Saat ini, DLHK Kukar bersama OPD terkait tengah menyusun skema teknis agar pengelolaan di setiap sub-area dapat lebih tertata dan memiliki kejelasan kewenangan.

“Kami akan lakukan evaluasi lagi untuk memperjelas kewenangan dan penunjukan pengelolaan di masing-masing sub-area,” tambahnya.

Ia berharap, melalui pengelolaan terpadu ini, Taman Tanjong dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, bersih, dan terjaga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

“Intinya kami tidak bekerja sendiri. Semua OPD yang berkaitan kami libatkan, supaya kawasan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)