Pemerintah Kecamatan Anggana Fokus Tuntaskan Krisis Air Bersih

Tenggarong – Permasalahan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah desa pesisir di Kecamatan Anggana.

Untuk mengatasinya, pemerintah kecamatan kini mengutamakan pola perencanaan berbasis kebutuhan masing-masing desa agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Camat Anggana, Rendra Abadi, menuturkan bahwa kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di tiap desa tidak sama, sehingga pendekatan penyelesaiannya pun berbeda.

“Setiap desa punya karakteristik sendiri. Ada yang memang kesulitan air, ada juga yang butuh peningkatan infrastruktur. Jadi solusinya harus disesuaikan,” katanya, Sabtu (19/7/2025).

Saat ini, Desa Sepatin menjadi prioritas pertama dengan pembangunan sarana air bersih melalui dukungan anggaran dari Pemkab Kukar sebesar Rp5 miliar.

Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga dengan membangun tandon penyimpanan, pipa distribusi, dan saluran sambungan ke setiap rumah.

Di desa lain seperti Tani Baru dan Muara Pantuan, pemerintah kecamatan masih melakukan pemetaan lokasi sumber air bersama dinas teknis terkait.

Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan teknis agar pembangunan sesuai kondisi lapangan.

Rendra juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program air bersih.

Ia menegaskan, fasilitas yang ada akan bermanfaat maksimal bila warga turut menjaga dan merawatnya.

“Kalau masyarakat tidak merawat, berapa pun dana yang dikeluarkan tidak akan bertahan lama,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya ini, pihak kecamatan juga aktif melakukan penyuluhan terkait pola hidup bersih, sanitasi, dan pengelolaan air yang hemat.

Kegiatan edukasi tersebut menggandeng kader desa dan tokoh masyarakat agar pesan mudah diterima warga.

Dengan langkah terpadu dan dukungan semua pihak, Rendra optimistis masalah air bersih di wilayah pesisir Anggana bisa segera teratasi.

“Air bersih ini kebutuhan mendasar, kami tidak ingin ada warga yang masih kesulitan mengaksesnya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Satgas Pengawas SPMB, Harapan Baru Pendidikan Berkeadilan di Samarinda

Samarinda – Setiap tahun ajaran baru, kisah serupa sering terulang. Keluhan orang tua, tudingan praktik curang, hingga kabar miring soal penerimaan siswa baru selalu menghiasi ruang publik. Namun tahun ini, situasinya sedikit berbeda di Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyebut ada yang patut diapresiasi. Sebuah langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam membentuk tim pengawas khusus Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Langkah ini cukup sigap. Meskipun sempat muncul aduan dari masyarakat, tapi tim pengawas bisa langsung merespon dan menyelesaikannya dengan cepat,” ucap Ismail.

Menurutnya, kehadiran tim Satgas bukan hanya soal penyelesaian masalah teknis, tetapi merupakan bentuk kontrol yang bisa membawa pendidikan ke arah yang lebih transparan dan adil.

“Sudah seharusnya pengawasan seperti ini dilakukan sejak lama. Karena kita tahu, di lapangan selalu ada potensi penyimpangan yang merugikan anak-anak kita,” tambahnya.

Ismail berharap, Satgas ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi pelopor dalam menegakkan sistem pendidikan yang berpihak pada keadilan. Tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di kawasan pinggiran.

“Dengan adanya mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, masyarakat bisa kembali percaya bahwa penerimaan siswa benar-benar sesuai aturan,” tuturnya.

Ismail optimis, langkah konkret ini akan menghapus praktik-praktik tidak sehat dalam dunia pendidikan, dan menjamin setiap anak di Samarinda mendapat hak yang sama untuk mengakses sekolah. (adv/hr/ko)

Gunung Lingai dan Semangat Warga Menata Lingkungan Lewat Sampah

Samarinda – Di tengah tantangan lingkungan dan persoalan sampah yang kerap membayangi kota, Kelurahan Gunung Lingai hadir sebagai cerita inspiratif.

Terletak di Kecamatan Sungai Pinang, kawasan ini menjelma menjadi pusat inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan 11 Bank Sampah Unit (BSU) aktif terbanyak se-Kota Samarinda.

Saat Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, datang langsung ke lokasi beberapa waktu lalu, ia menyaksikan sendiri bagaimana gerakan lingkungan ini bukan sekadar wacana.

Dari rumah ke rumah, dari gang sempit ke bantaran sungai, warga bergotong royong mengubah cara pandang terhadap sampah.

Uniknya, setiap BSU punya gaya sendiri. Ada yang menukar sampah dengan sembako. Ada pula yang lebih kreatif mengolah cangkang udang menjadi sambal khas yang mulai dikenal.

“Lainnya membuat kompos, menanam ratusan pucuk merah, hingga menggali lebih dari 500 lubang biopori. Semua bergerak bersama dalam semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Warga bahkan rutin membersihkan sungai dan menanami bantaran yang rawan longsor dan pencemaran. Semua BSU ini juga terhubung ke Bank Sampah Induk (BSI), yang menjadi pusat distribusi hasil daur ulang mereka.

Meski penuh semangat, tak semua berjalan mulus. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan armada pengangkutan sampah. Gang-gang kecil di Gunung Lingai tak bisa dijangkau kendaraan besar.

Andriansyah pun mendorong adanya sinergi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Harapannya, DLH bisa fasilitasi armada kecil agar distribusi lebih lancar. Potensi Gunung Lingai ini luar biasa,” ujarnya.

Di tengah kompleksitas persoalan lingkungan perkotaan, Gunung Lingai membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari rumah, dari sampah, dan dari semangat warga yang tak pernah padam. (adv/hr/ko)

Teknologi dari Korea dan Anggaran Miliaran: DPRD Soroti Proyek Driving Range GOR Segiri

Samarinda – Teriknya matahari tak menyurutkan langkah Komisi III DPRD Samarinda saat meninjau proyek Driving Range Golf di kawasan GOR Segiri.

Lapangan seluas hampir satu hektare ini menjadi saksi ambisi pemerintah kota membangun fasilitas olahraga modern yang diklaim akan setara dengan lapangan-lapangan di Jakarta dan Bandung.

Namun, di balik deru pembangunan tahap kedua dengan nilai fantastis Rp33 miliar, sorotan tajam datang dari Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Fokusnya bukan hanya pada luas lahan atau tinggi jaring pengaman, tapi pada sebuah sistem digital canggih yang diimpor langsung dari Korea Selatan.

“Kalau dilihat dari struktur anggarannya, 45 persen itu tersedot untuk golf service,” kata Deni, sembari menelusuri area yang kini mulai terlihat wujudnya.

Menurutnya, Itu berupa satu paket teknologi IT dari Korea yang disebutkan digunakan juga di Lapangan Arjuna dan Dago.

Tak seperti sistem kontrak tahunan yang lazim dalam proyek serupa, pengadaan teknologi ini dilakukan dengan skema beli putus. Artinya, tak ada biaya tahunan atau kewajiban pembayaran lanjutan-seluruh sistem dibayar sekaligus.

“Sekali beli langsung, termasuk IT dan seluruh perangkatnya,” tegas Deni.

Tak hanya sistem digital, perhatian juga tertuju pada infrastruktur fisik. Sebanyak 39 persen dari total anggaran digunakan untuk membangun tiang dan jaring pengaman setinggi beberapa meter yang mengelilingi area seluas 9.800 meter persegi. Jaring ini bukan sekadar dekorasi, tapi penjaga agar bola-bola golf tidak melayang keluar dari arena latihan.

Kini, publik menanti. Apakah proyek ini akan menjadi ikon olahraga baru bagi warga Samarinda, atau justru jadi perbincangan hangat soal efisiensi anggaran. (adv/ko)

Enam Atlet Raih Prestasi, ALTI Kukar Gelar Malam Apresiasi

Tenggarong – Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Kukar menggelar malam apresiasi bagi para peraih podium dan medali pada ajang Borneo Extreme Jungle Run yang digelar beberapa waktu lalu di Kota Samarinda.

Malam apresiasi tersebut digelar di kedai Nassa Jalan Teratai Tenggarong pada Jumat (18/7/2025) malam. Jajaran pengurus dan atlet ALTI Kukar pun hadir memeriahkan agenda tersebut.

Malam apresiasi ini digelar guna memberikan semangat bagi para atlet ALTI Kukar yang telah bekerja keras untuk meraih juara dalam agenda tersebut. Sejumlah uang tunai pun diberikan kepada para atlet yang telah meraih prestasi.

Diketahui, ALTI Kukar mengirimkan 12 atletnya untuk berlaga dalam ajang bergengsi itu. Sementara itu, enam atlet pun berhasil meraih podium dan medali.

Di antaranya, Asriel sebagai Juara 1 Kategori Umum 10K, Bagas meraih posisi ke-4, Wandi di posisi ke-5, serta Arie dan Lidya yang menempati peringkat potensial 6 besar. Ditambah dengan, Kategori Master 10K, Hj. Indah turut menambah deretan podium dengan menempati Juara 3.

Ketua umum ALTI Kukar, Firnadi Ikhsan mengungkapkan kebanggannya terhadap atlet-atlet ALTI Kukar yang telah meraih prestasi tersebut.

Capaian ini, kata dia, menjadi langkah awal yang baik untuk perkembangan atlet-atlet lari trail di Kukar. Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada para atlet ke depannya.

“Nantinya kita harus betul-betul membuat manajemen pembinaan. Sehingga bisa mengetahui capaian-capaian yang harus dilakukan ke depannya,” katanya.

Firnadi menargetkan bahwa atlet-atlet ALTI Kukar ke depan, harus bisa untuk mengikuti event lari trail pada tingkat nasional maupun internasional.

Ia menjelaskan, Kukar memiliki banyak kelebihan. Salah satunya ialah memiliki medan yang baik untuk digunakan sebagai wadah latihan.

Di Kukar sendiri, memiliki banyak bukit mulai dari yang landai hingga terjal. Kata dia, hal ini dapat menjadi modal bagi para atlet untuk melakukan aktivitas latihan setiap harinya.

“Kita punya kesempatan berlatih dan beradaptasi pada medan-medan yang luar biasa di Kukar,” jelasnya.

Ia berharap, atlet lari trail di Kukar kembali dapat memberikan prestasi yang terbaik guna mengharumkan nama Kukar di kancah nasional maupun internasional.

“Jadi kami dari ALTI Kukar ingin memberikan prestasi dan kebanggan di Kukar. Kami di daerah tentunya memiliki kebanggan tersendiri jika bisa mengantarkan dan memiliki atlet berprestasi,” pungkas dia. (ak/ko)

Desa Liang Ulu Buat Posbakum untuk Musyawarah Penyelesaian Masalah Hukum Warga

Tenggarong – Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang lahir dari inisiatif warga sendiri.

Lewat Posbakum ini, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan hukum tanpa perlu menempuh jalur pengadilan.

Kepala Desa Liang Ulu, Mulyadi menyebut, gagasan Posbakum muncul setelah desa berhasil menengahi persoalan keramba warga yang ditabrak ponton batu bara pada 2023 lalu.

“Waktu itu kasusnya kami tuntaskan dengan musyawarah di desa. Dari situ kami sadar perlunya tempat penyelesaian hukum yang berbasis musyawarah,” kata Mulyadi, Jumat (18/7/2025).

Mulyadi mengungkapkan, Posbakum yang dibuat di desanya jadi ruang bagi warga untuk menyelesaikan masalah hukum secara damai.

“Alhamdulillah, kami juga berhasil lolos seleksi Program Pacemaker Kemenkumham. Tinggal menunggu kabar apakah bisa masuk sepuluh besar terbaik di tingkat nasional,” jelasnya.

Menurutnya, Posbakum Liang Ulu sudah aktif sejak 2024 dan beroperasi di Dusun Satu.

Warga yang punya persoalan hukum cukup datang ke balai desa dan masalahnya akan dibicarakan bersama.

“Kalau ada sengketa, langsung kita musyawarahkan. Semua dijalankan terbuka dan tanpa biaya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rencana untuk membuat Posbakum sebenarnya sudah ada sejak lama.

“Sebenarnya ide ini sudah muncul sejak 2014, tapi baru bisa jalan sekarang karena dulu kami masih kekurangan tenaga dan waktu,” lanjutnya.

Pembentukan Posbakum juga mendapat dukungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur.

Dia berharap layanan ini makin dikenal dan dapat jadi contoh bagi desa-desa lain untuk menyediakan penyelesaian hukum murah dan damai.

“Kami ingin program ini satu arah, punya visi misi yang sama. Harapan saya, ke depan ada anggaran khusus dan forum tukar pengalaman antar desa,” tutupnya. (adv/ak/ko)