ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

DPRD Kukar Bahas Laporan Realisasi Semester I APBD 2025 dan Prognosis Semester II

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2025 dan prognosis untuk enam bulan berikutnya menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Rapat digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar, Tenggarong pada Senin (21/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil Ketua III Aini Farida.

Sedangkan dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Sunggono, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani menegaskan pentingnya sinkronisasi antara realisasi anggaran dengan perencanaan belanja daerah.

DPRD bersama pemerintah kabupaten bersepakat untuk lebih selektif dalam menyusun belanja agar tidak membebani keuangan daerah di luar kemampuan fiskal.

“Ya tentu ini yang kita harap, karena ini adalah menuju APBD Perubahan Tahun 2025. Kita berharap prognosis yang disampaikan itu konsisten, jika ketersediaan dana Rp5 triliun tetapi belanjanya direncanakan Rp6 triliun, berarti kan tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, koreksi belanja akan difokuskan pada program-program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

DPRD Kukar akan memastikan setiap anggaran mendukung pembangunan dan mewujudkan Kukar Idaman Terbaik sesuai visi pemerintahan saat ini.

Selain itu, DPRD juga akan menyoroti penggunaan SILPA dari APBD tahun sebelumnya agar penggunaannya transparan dan tepat sasaran.

Prioritas pembayaran gaji pegawai, tenaga pendidik, dan tenaga medis pun kembali ditegaskan agar tidak terulang masalah keterlambatan pembayaran.

“Apapun yang terjadi, kami di DPRD tentu akan menggunakan kebijakan untuk membantu memangkas anggaran-anggaran yang realistis dan rasional,” tegas Ahmad Yani.

Ahmad Yani pun berharap program prioritas pemerintah daerah dapat segera disesuaikan agar selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik.

“Saat ini kita masih mengacu pada program Kukar Idaman. Kita berharap program ini segera disesuaikan menjadi Kukar Idaman Terbaik, karena janji-janji pemerintah kabupaten yang baru ini harus direalisasikan secepatnya,” pungkasnya. (ak/ko)

Sungai di Samarinda Butuh Aturan Tegas, DPRD Susun Perda Tata Kelola Sempadan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Sungai-sungai di Samarinda selama ini menjadi saksi bisu kehidupan warganya. Namun di balik aliran airnya, menyimpan masalah lama yang belum juga terselesaikan ketidakjelasan pengelolaan sempadan.

Melihat kondisi itu, DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) III tengah menggagas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur pengelolaan sempadan sungai.

Ketua Pansus III, Achmad Sukamto, menyebut langkah ini penting untuk memastikan sungai tidak hanya menjadi bagian dari ruang kota, tetapi juga tertata secara hukum dan fungsional.

“Kami ingin ada penataan sungai yang jelas. Selama ini, belum ada Perda yang mengatur secara spesifik, padahal banyak permukiman tumbuh liar di sepanjang bantaran sungai,” kata Sukamto.

Meski Kota Samarinda telah memiliki Perwali Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW, Sukamto menilai aturan itu belum cukup kuat untuk menjawab persoalan tata kelola sungai yang kompleks.

“Perwali itu hanya memberi gambaran umum. Tapi detail penataan sempadan sungai belum diatur. Maka kami inisiasi Raperda ini,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Namun di tingkat kota, belum ada turunan regulasi yang bisa dijadikan pedoman operasional.

“Dengan adanya Perda, kita bisa tentukan mana wilayah yang boleh dimanfaatkan dan mana yang harus dilindungi. Ini penting untuk cegah banjir dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

DPRD berharap, Perda ini tidak hanya jadi dokumen hukum semata, tapi menjadi pijakan perubahan tata kota Samarinda yang lebih ramah lingkungan dan tertib ruang. (adv/hr/ko)

Saat Air Lebih Penting dari Megaproyek: Suara Warga Pinggiran Samarinda

Posted on by adakaltim

Samarinda – Di tengah gemerlap proyek-proyek besar yang menjulang di Kota Samarinda, ada suara lirih dari warga pinggiran kota yang hingga kini belum tersentuh air bersih.

Suara itu kini disuarakan kembali oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sejatinya bukan tentang seberapa besar anggarannya, tapi seberapa dalam manfaatnya dirasakan oleh rakyat.

“Pembangunan memakan triliunan rupiah, tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini sangat ironis,” kata Anhar.

Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran menjadi contoh nyata. Di wilayah ini, aliran air bersih dari PDAM tak kunjung mengalir, dan warga hanya bisa berharap pada jasa swasta untuk bertahan hidup sehari-hari.

Menurut Anhar, pembangunan infrastruktur seperti terowongan, Teras Samarinda, atau pasar modern memang penting, namun bukan prioritas ketika kebutuhan dasar seperti air bersih masih belum terpenuhi.

“Yang terpenting bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan utama, bukan sekadar fasilitas pelengkap,” ujarnya.

Bagi Anhar, keluhan warga yang terus disuarakan adalah tanda bahwa arah pembangunan perlu dikaji ulang. Pemkot Samarinda, tegasnya, harus memastikan bahwa setiap kebijakan menyentuh akar kehidupan masyarakat, bukan hanya mengutamakan estetika kota.

“Pembangunan hebat jika semua warga merasakan manfaatnya. Kalau air bersih saja belum tersedia, bagaimana kita bicara tentang kota layak huni?” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Ambulans yang Tak Sampai ke Gang-Gang Kecil: DPRD Samarinda Dorong Solusi Nyata

Posted on by adakaltim

Samarinda – Suara sirene ambulans mungkin biasa terdengar di jalan-jalan besar Kota Samarinda. Namun di gang-gang sempit dan pelosok RT, suara itu kerap absen, bahkan dalam kondisi darurat.

Melihat kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, angkat bicara. Ia menyoroti minimnya unit ambulans yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, maupun di tingkat komunitas seperti RT.

“Banyak tempat belum memiliki ambulans. Kalaupun ada, belum cukup. Akhirnya masyarakat kesulitan saat membutuhkan transportasi medis,” ucap Novan.

Novan menyebut bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal keberadaan dokter atau obat, tetapi juga bagaimana pasien bisa sampai ke fasilitas kesehatan dengan aman dan cepat.

“Kami ingin ada penambahan armada ambulans, baik di Puskesmas maupun RT. Tapi distribusinya harus adil, jangan hanya numpuk di wilayah tertentu,” tegasnya.

Ia bahkan mengusulkan model kolaboratif: satu ambulans untuk beberapa RT, atau pengelolaan melalui Puskesmas yang melayani wilayah administratif tertentu.

“Ini bukan soal fasilitas semata, tapi soal keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara,” tuturnya.

Langkah ini, menurut Novan, bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi investasi sosial jangka panjang demi membangun sistem kesehatan yang inklusif dan responsif di Samarinda. (adv/hr/ko)

Komisi IV DPRD Kukar Upayakan Kenaikan Insentif Guru Swasta

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berupaya mendorong peningkatan insentif bagi guru swasta melalui revisi kebijakan pemerintah daerah.

Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar serta Forum Guru Swasta Kukar di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (21/7/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru swasta dapat ditingkatkan.

“Ya kita DPRD mencoba meramu supaya ada peningkatan terhadap insentif para rekan-rekan guru swasta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski Kukar memiliki insentif guru swasta tertinggi di Kalimantan Timur, namun peningkatan selama ini masih lebih banyak diterima oleh guru ASN dan PPPK.

“Makanya ini menyesuaikan saja, menyesuaikan kemampuan-kemampuan daerah,” kata dia.

Ia mencontohkan, bila ditambah Rp500 ribu per orang, maka tambahan beban APBD bisa mencapai Rp16 miliar.

Meski begitu, pihaknya berkomitmen mengupayakan revisi Peraturan Bupati agar kesejahteraan guru swasta tetap meningkat.

“Poinnya DPRD tidak tinggal diam, tetap mengupayakan,” tegasnya.

Di forum yang sama, Ketua Forum Guru Swasta Kukar, Bahrul menuturkan, para guru swasta sebenarnya sudah lama berharap ada perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, sejak awal tahun 2000-an hingga kini, jumlah insentif daerah yang diterima guru swasta di Kukar tidak berubah signifikan.

Banyak guru senior pun mengaku tunjangan mereka masih sama seperti 20 tahun lalu, sementara beban kerja semakin besar.

Bahrul juga menggambarkan realita di lapangan, di mana para guru swasta harus berbagi waktu dan tenaga mengajar dengan kondisi tunjangan yang minim.

Mereka kerap menjalankan tugas mengajar dengan jam padat, tanpa jaminan tambahan seperti guru negeri yang sudah memperoleh berbagai tunjangan dan fasilitas.

Sementara di daerah lain seperti Bontang, tunjangan untuk guru swasta mulai dinaikkan hingga Rp2 juta per bulan pada tahun ini.

Ia menilai selisih tunjangan dengan guru ASN dan PPPK di Kukar semakin melebar.

Bahkan, kata dia, di Kukar sendiri guru P3K sudah bisa menerima hingga Rp2,6 juta, sedangkan guru swasta masih bertahan di angka di bawah Rp1 juta.

Meski demikian, Bahrul menegaskan para guru swasta tidak meminta penyetaraan penuh, mereka hanya berharap ada penyesuaian yang pantas untuk menjaga semangat mengajar.

Bahrul pun berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog lebih intens agar kesejahteraan guru swasta mendapat tempat dalam kebijakan daerah.

Baginya, insentif yang layak bukan sekadar angka, tetapi juga penghargaan bagi perjuangan guru swasta dalam mencerdaskan anak-anak Kukar.

“Tunjangan ini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk mendukung semangat kami dalam mendidik generasi Kukar. Karena hasil dari pendidikan ini, pada akhirnya, juga akan dinikmati oleh daerah,” tutupnya. (ak/ko)

Komisi II DPRD Kukar Gelar RDP, Bahas Solusi Permasalahan Air Bersih Desa Loa Duri Ulu

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas solusi atas permasalahan layanan air bersih yang dikeluhkan warga Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, ini berlangsung di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar pada Senin (21/7/2025) dan dihadiri Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, beserta perwakilan warga melalui para Ketua RT.

Dalam RDP tersebut, Eko menegaskan DPRD Kukar berkomitmen mengawal upaya perbaikan layanan air bersih agar persoalan yang sudah lama dirasakan warga bisa segera teratasi.

“Jalannya rapat hari ini berjalan sangat lancar dan cair. Warga yang hadir, melalui para Ketua RT, menyampaikan harapan mereka agar ada perbaikan pada instalasi PDAM yang selama ini menjadi keluhan di Loa Duri Ulu,” ujar Eko.

Ia menekankan bahwa kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata.

Untuk itu, pihaknya memastikan pengawalan melalui pembahasan anggaran perubahan agar rencana perbaikan benar-benar terealisasi.

“Harapan kita semua, keluhan warga di sekitar Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu ini dapat segera direspons dan diselesaikan. Air bersih itu kebutuhan dasar, dan harus bisa dinikmati secara normal oleh seluruh warga,” tegasnya.

Eko menilai RDP ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan aspirasi warga dengan pihak terkait agar penanganan masalah air bersih tidak lagi terhambat ke depannya.

“Kami dari DPRD tentu berkomitmen untuk mengawal ini di perubahan anggaran nanti. Jangan sampai ada kendala lagi, karena tujuan kita sama, melayani masyarakat secara optimal,”tuturnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Tirta Mahakam, Suparno, menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan dari warga melalui langkah teknis di lapangan.

Ia menilai RDP ini sangat membantu pihaknya mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga kebutuhan nyata bisa segera dipetakan.

“Kami berterima kasih atas RDP ini. Kami jadi bisa mendengar langsung keluhan warga, tidak hanya lewat media. Bahkan tadi kami sudah simpan beberapa nomor Ketua RT untuk kami tindak lanjuti,” ujar Suparno.

Suparno menjelaskan, keterbatasan jaringan pipa menjadi salah satu kendala utama yang terjadi di Desa Loa Duri Ulu.

Kata dia, Kapasitas pipa yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tiap tahun terus bertambah.

“Secara teknis, jaringan pipa di sana masih 2 inci. Idealnya itu hanya cukup untuk 25 sampai 50 rumah, tapi di lapangan penduduk sudah ribuan. Ini jelas tidak seimbang,” ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya tengah menyusun program pembenahan pada perubahan anggaran 2025.

Salah satunya melalui rencana pembesaran jaringan distribusi dan interkoneksi pasokan air dari Bakungan dan Loa Janan, agar tekanan air lebih stabil dan distribusi merata.

“Yang dulu tidak interkoneksi, sekarang kami bangun agar saling menyokong. Kami mohon doa dan dukungan agar proses pemasangan pipa di lapangan bisa selesai tepat waktu,” jelas Suparno.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi kepada warga mengenai kondisi teknis, terutama di wilayah dengan elevasi tinggi.

Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan sejak awal agar warga memahami batas kemampuan pelayanan.

“Kami minta tim juga ke depan bisa lebih jeli. Mana daerah yang mungkin memang belum bisa dilayani penuh, ya harus disampaikan sejak awal. Jangan sampai masyarakat kecewa karena merasa dijanjikan layanan yang belum memungkinkan secara teknis,” tutupnya. (ak/ko)