ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Tag: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda

Tanggapi Polemik PKKMB, Anhar: Yang Penting Komunikasi Antara Mahasiswa dan Pihak Universitas Lancar

Posted on by adakaltim

Samarinda – Polemik seputar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di salah satu universitas di Samarinda, yang mengundang petinggi TNI sebagai pembicara, mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.

Bagi Anhar, perbedaan pendapat yang muncul harus dijembatani dengan komunikasi terbuka antara kampus, mahasiswa, dan narasumber.

“Semangat dunia kampus itu berbeda dengan di luar. Tapi yang paling penting adalah komunikasi,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia menilai kampus perlu bersikap inklusif terhadap berbagai narasumber, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Sebaliknya, aparat yang hadir juga perlu memahami bahwa mereka sedang berbicara di ranah akademik, bukan di lingkungan militer.

“Kalau diundang ke kampus, mereka harus terbuka bahwa sedang berbicara di luar lingkungan TNI, bukan di barak. Begitupun mahasiswa, ini kan menjadi sarana mengukur komunikasi, narasi, dan intelektual kita,” jelasnya.

Menurutnya, PKKMB sejatinya bertujuan memperluas wawasan mahasiswa baru dari berbagai sudut pandang. Kehadiran praktisi seperti TNI dinilainya mampu memberikan perspektif praktis yang melengkapi teori, terutama dalam konteks bela negara.

“Justru bagus karena ada sisi dari praktisi dan teorinya, apalagi kalau tentang bela negara,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Saat Air Lebih Penting dari Megaproyek: Suara Warga Pinggiran Samarinda

Posted on by adakaltim

Samarinda – Di tengah gemerlap proyek-proyek besar yang menjulang di Kota Samarinda, ada suara lirih dari warga pinggiran kota yang hingga kini belum tersentuh air bersih.

Suara itu kini disuarakan kembali oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sejatinya bukan tentang seberapa besar anggarannya, tapi seberapa dalam manfaatnya dirasakan oleh rakyat.

“Pembangunan memakan triliunan rupiah, tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini sangat ironis,” kata Anhar.

Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran menjadi contoh nyata. Di wilayah ini, aliran air bersih dari PDAM tak kunjung mengalir, dan warga hanya bisa berharap pada jasa swasta untuk bertahan hidup sehari-hari.

Menurut Anhar, pembangunan infrastruktur seperti terowongan, Teras Samarinda, atau pasar modern memang penting, namun bukan prioritas ketika kebutuhan dasar seperti air bersih masih belum terpenuhi.

“Yang terpenting bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan utama, bukan sekadar fasilitas pelengkap,” ujarnya.

Bagi Anhar, keluhan warga yang terus disuarakan adalah tanda bahwa arah pembangunan perlu dikaji ulang. Pemkot Samarinda, tegasnya, harus memastikan bahwa setiap kebijakan menyentuh akar kehidupan masyarakat, bukan hanya mengutamakan estetika kota.

“Pembangunan hebat jika semua warga merasakan manfaatnya. Kalau air bersih saja belum tersedia, bagaimana kita bicara tentang kota layak huni?” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Satgas Pengawas SPMB, Harapan Baru Pendidikan Berkeadilan di Samarinda

Posted on by adakaltim

Samarinda – Setiap tahun ajaran baru, kisah serupa sering terulang. Keluhan orang tua, tudingan praktik curang, hingga kabar miring soal penerimaan siswa baru selalu menghiasi ruang publik. Namun tahun ini, situasinya sedikit berbeda di Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyebut ada yang patut diapresiasi. Sebuah langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam membentuk tim pengawas khusus Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Langkah ini cukup sigap. Meskipun sempat muncul aduan dari masyarakat, tapi tim pengawas bisa langsung merespon dan menyelesaikannya dengan cepat,” ucap Ismail.

Menurutnya, kehadiran tim Satgas bukan hanya soal penyelesaian masalah teknis, tetapi merupakan bentuk kontrol yang bisa membawa pendidikan ke arah yang lebih transparan dan adil.

“Sudah seharusnya pengawasan seperti ini dilakukan sejak lama. Karena kita tahu, di lapangan selalu ada potensi penyimpangan yang merugikan anak-anak kita,” tambahnya.

Ismail berharap, Satgas ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi pelopor dalam menegakkan sistem pendidikan yang berpihak pada keadilan. Tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di kawasan pinggiran.

“Dengan adanya mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, masyarakat bisa kembali percaya bahwa penerimaan siswa benar-benar sesuai aturan,” tuturnya.

Ismail optimis, langkah konkret ini akan menghapus praktik-praktik tidak sehat dalam dunia pendidikan, dan menjamin setiap anak di Samarinda mendapat hak yang sama untuk mengakses sekolah. (adv/hr/ko)