Penulis: adakaltim

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan kota yang dinilainya belum menyentuh secara merata seluruh wilayah, khususnya kawasan pinggiran seperti Palaran.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut pembangunan masih terlalu terpusat di wilayah inti kota. Sementara itu, sejumlah kecamatan seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota.

“Banyak jalan di pusat kota yang kondisinya sudah baik tapi tetap diperbaiki. Sementara itu, di daerah pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan,” ujar Samri, Jumat (23/5/2025).

Tak hanya soal infrastruktur jalan, Samri juga menyoroti minimnya layanan publik di kawasan pinggiran. Ia mencontohkan, warga di beberapa kecamatan masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, ketersediaan transportasi umum juga belum menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh.

Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan daerah agar lebih berkeadilan dan merata.

“Semua warga membayar pajak, seharusnya semua juga bisa merasakan hasil pembangunan secara adil,” tegasnya.

Samri menekankan pentingnya asas keadilan dalam pembangunan, agar seluruh warga Kota Samarinda, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, memiliki hak yang sama dalam menikmati kemajuan kota. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai angka 8,64 persen, melampaui rata-rata nasional.

Ia menyebut pencapaian ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai sektor.

Arif juga menyoroti pembangunan fisik yang tampak di berbagai sudut kota, seperti proyek Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, renovasi GOR Segiri, hingga perbaikan infrastruktur drainase.

Ia menilai proyek-proyek ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong kemajuan kota.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan visi Samarinda yang lebih maju. DPRD akan terus mendukung langkah-langkah strategis ini,” ujar Arif Kurniawan, Jumat (23/5/2025).

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak negatif dari pembangunan yang berlangsung. Ia menekankan perlunya pengendalian dampak lingkungan agar kemajuan yang diraih tidak membawa risiko bagi keselamatan warga.

“Kami ingin Samarinda tidak hanya maju, tetapi juga aman dan nyaman untuk ditinggali. Pembangunan ke depan harus berbasis pada prinsip keberlanjutan,” tegas Arif.

Ia juga menyoroti meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor yang menurutnya banyak disebabkan oleh aktivitas pengupasan lahan yang tidak terkendali. Arif menekankan perlunya perencanaan pembangunan yang matang dan berorientasi jangka panjang.

“Kami berharap pembangunan tetap berlanjut, tetapi dengan pendekatan yang lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai kemajuan hari ini justru menjadi beban bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Komisi I DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) gratis bagi masyarakat.

Langkah ini diambil guna menghapus beban biaya pemakaman sekaligus menyediakan layanan pemakaman yang layak, inklusif, dan berkeadilan di Kota Tepian.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menjelaskan bahwa selama ini masyarakat masih terbebani oleh biaya-biaya pemakaman seperti penggalian hingga penimbunan liang lahat.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menyiapkan lahan pemakaman khusus dengan fasilitas lengkap dan tanpa pungutan biaya.

“TPU yang direncanakan harus memenuhi kriteria teknis, seperti berada di lahan datar dan tidak berada di wilayah perbukitan, dengan luas minimal tiga hektare,” ujar Ronal, Jumat (23/5/2025).

Ia menambahkan, ketentuan ini penting untuk menjamin kelayakan dan kelancaran proses pemakaman.

Selain itu, dalam rancangan Perda tersebut juga diatur tentang penyediaan area terpisah untuk pemeluk agama yang berbeda dalam satu kompleks TPU. Ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan memastikan keadilan dalam akses layanan pemakaman bagi seluruh warga.

Ronal menyebutkan bahwa saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang TPU telah mencapai 98 persen dan tinggal menunggu finalisasi serta analisis akhir. “Target kami, Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda sebelum batas akhir,” katanya.

Meski sudah hampir rampung, tantangan tetap ada, khususnya terkait anggaran. Ronal mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Samarinda hanya mengalokasikan dana untuk penyusunan dua Raperda per tahun, sedangkan Komisi I sedang mengusulkan empat Raperda prioritas, termasuk di dalamnya Raperda TPU, reklame, dan wawasan kebangsaan.

“Kami berharap ada penambahan anggaran agar Raperda TPU ini bisa segera direalisasikan. Ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas Ronal.

Dengan adanya Perda TPU gratis, diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani oleh biaya pemakaman dan bisa mendapatkan layanan pemakaman yang layak, adil, serta sesuai dengan prinsip inklusivitas. (adv)