Komisi IV DPRD Soroti Insiden Pengeroyokan Siswa SD: Pendidikan Karakter Harus Jadi Prioritas di Samarinda

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, angkat bicara terkait insiden pengeroyokan yang menimpa seorang siswa Sekolah Dasar (SD) oleh sekelompok pelajar sekolah menengah pertama (SMP) baru-baru ini.

Menurutnya, kejadian ini bukan sekadar kasus tawuran pelajar biasa, melainkan bentuk perundungan serius yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

“Ironis, pelaku dan korban sama-sama masih duduk di bangku sekolah. Seharusnya mereka saling melindungi, bukan saling menyakiti,” ujar Novan saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).

Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan tak bisa hanya bertumpu pada capaian akademik.

Penanaman nilai karakter, empati, dan adab sejak dini harus menjadi bagian utama dalam proses pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun rumah.

“Nilai rapor bukan segalanya. Membentuk anak yang berempati dan berakhlak justru harus jadi prioritas,” tegas Novan.

Namun demikian, ia juga menekankan bahwa tugas mendidik karakter anak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Anak-anak meniru dari lingkungannya. Jika mereka terbiasa melihat kekerasan di rumah atau saat bermain, perilaku itu akan terbawa ke sekolah,” jelasnya.

Novan mendorong penerapan langkah konkret, di antaranya pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku kekerasan, evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan karakter di sekolah, serta pelibatan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pendidik dalam menangani masalah perilaku siswa.

“Kita tidak bisa menunggu korban berikutnya. Kekerasan meninggalkan luka yang bisa bertahan seumur hidup, baik bagi korban yang mengalami trauma maupun pelaku yang tumbuh dengan perilaku menyimpang,” ungkap Novan.

Ia pun mengajak Dinas Pendidikan, pihak sekolah, para orang tua, dan tokoh masyarakat untuk bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan, serta mengedepankan nilai penghargaan dan sikap saling menjaga antar siswa. (adv)

DPMD Kukar Bekali Pegawai dengan Soft Skill untuk Pelayanan Prima

Tenggarong – Dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih optimal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) membekali para pegawainya dengan pelatihan Soft Skill Service Excellent yang digelar di ruang serbaguna Kantor DPRD Kukar, Rabu (21/5/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta terpilih dari berbagai bidang di lingkungan DPMD Kukar, dengan tujuan membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan prima.

Pelatihan tersebut mengusung tema “High Impact Peak Performance: Layani dengan Hati, Bertindak dengan Aksi”, yang mencerminkan semangat perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma, yang menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai bagian dari transformasi organisasi.

“Tema hari ini sangat relevan dengan arah kebijakan DPMD Kukar dan visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu misinya adalah peningkatan SDM, dan ini menjadi wujud konkret dari komitmen tersebut,” ujarnya usai kegiatan.

Menurut Yusran, pelatihan ini merupakan agenda rutin DPMD Kukar yang difokuskan pada pengembangan kemampuan non-teknis atau soft skill, seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, dan pelayanan publik.

“Tanpa SDM yang kompeten, organisasi akan sulit berkembang. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ke-30 peserta yang terlibat merupakan perwakilan dari empat bidang utama dan sekretariat DPMD Kukar.

Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing, serta bisa menularkan ilmu dan semangat yang diperoleh kepada rekan-rekan kerja lainnya.

“Dengan pelatihan ini, kami berharap ada pemerataan peningkatan kapasitas. SDM kita selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan tren positif, dan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas tersebut,” imbuhnya.

Kegiatan ini menjadi pelatihan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan metode dan narasumber baru. Yusran menegaskan bahwa pendekatan baru ini diharapkan lebih mudah dipahami dan memberi dampak nyata.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tapi murni untuk peningkatan kompetensi. Penilaian pimpinan terhadap kinerja selama ini sudah cukup baik, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Justru kita harus mempertahankan dan mendorongnya agar lebih baik lagi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Pemdes Ponoragan Fokus Perkuat Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Ekonomi Warga

Tenggarong – Pemerintah Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu terus memaksimalkan potensi sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.

Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menjelaskan bahwa sekitar 60 persen wilayah desa digunakan untuk perikanan, 30 persen untuk pertanian tanaman pangan seperti padi, dan sisanya 10 persen untuk budidaya hortikultura.

Potensi inilah yang kemudian didorong melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan.

Salah satu upaya yang dijalankan adalah pembentukan dan penguatan kelompok tani sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan.

“Kelompok tani bisa mengajukan bantuan, mengakses pelatihan, dan mendapat pendampingan teknis. Jadi mereka lebih mudah berkembang,” ujar Sarmin, Rabu (21/5/2025).

Selain itu, peran perempuan juga mendapat perhatian lewat Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif dalam pengolahan hasil pertanian dan usaha rumah tangga.

KWT dinilai mampu mendukung ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Terkait tantangan, Sarmin menjelaskan tantangan tetap ada, terutama dari sisi lingkungan. Cuaca ekstrem beberapa waktu lalu sempat memicu banjir dan merusak kolam perikanan milik warga.

Banyak ikan indukan mati dan bibit hanyut akibat luapan air, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani ikan.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah desa berkoordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari solusi jangka panjang.

“Kami butuh dukungan teknis dan kebijakan agar dampak bencana tidak terus berulang,” lanjutnya.

Demi menjamin keberlanjutan program, pemerintah desa mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk sektor ketahanan pangan.

Sarmin berharap, dengan sinergi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan instansi terkait, sektor pertanian dan perikanan di desa Ponoragan akan semakin maju dan berkelanjutan.

“Pemerintah saja tidak cukup. Harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat agar program benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Harkitnas Jadi Momentum Bagi Pemkab Kukar Dorong Akselerasi Digitalisasi

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 sebagai momentum untuk mendorong akselerasi digitalisasi di berbagai sektor.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menuturkan bahwa era kebangkitan saat ini harus diwujudkan melalui percepatan transformasi digital demi menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (20/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Sunggono membacakan sambutan resmi dari Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Meutya Hafiz, yang menyoroti arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

“Pemerintah pusat menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik memerlukan respons yang cepat dan strategi yang berbasis teknologi.

Karena itu, kata dia, bangsa Indonesia perlu menyelaraskan langkah dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal.

“Kalau kita lambat membaca arah perubahan, kita akan tertinggal. Digitalisasi harus menjadi alat untuk memperkuat posisi kita dalam percaturan global,” tegasnya.

Sunggono juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses transformasi digital.

Ia mengajak pelajar dan mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga kreator yang menghasilkan inovasi berbasis kecerdasan buatan dan teknologi informasi.

“Pelajar hari ini harus mulai akrab dengan artificial intelligence. Ini bukan sekadar tren, tapi bagian dari kebutuhan dasar masa depan,” ucapnya.

Ia turut mengingatkan agar pemanfaatan teknologi tidak melenceng dari nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, penggunaan digital harus diarahkan secara positif, terutama dalam dunia pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda.

“Penggunaan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kita perlu bimbingan agar digitalisasi tetap sejalan dengan pembangunan karakter,” jelasnya.

Sunggono mengajak seluruh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersinergi membangun ekosistem digital yang inklusif dan produktif demi mendorong kesetaraan kemajuan bangsa.

“Kalau kita mau sejajar dengan bangsa lain, kita harus membangun ekosistem digital kita sendiri, yang mendukung kemajuan di semua lini,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

DPRD Samarinda Soroti Teknis Pengendalian Banjir, Deni Hakim Anwar Minta Penanganan Lebih Komprehensif

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.

Ia meminta penjelasan rinci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait progres serta strategi yang telah dilakukan untuk menanggulangi banjir, khususnya saat hujan deras mengguyur kota.

Menurut Deni, Dinas PUPR telah memaparkan sejumlah langkah teknis yang telah dilakukan, salah satunya adalah optimalisasi aliran air agar dapat lebih cepat masuk ke sistem drainase. Namun, ia menilai langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya efektif.

“Saat ini drainase yang kita miliki itu mungkin belum bisa menampung intensitas hujan hingga 100–135 milimeter per detik, sehingga ketika hujan lebat pasti akan terjadi genangan,” ungkap Deni, Rabu (21/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti masih banyaknya kawasan perumahan yang belum dilengkapi dengan kolam retensi sesuai standar. Padahal, kolam retensi dinilai penting untuk mengurangi limpasan air menuju permukiman warga.

Selain itu, ia juga menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengupasan lahan yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali, yang dinilainya turut memperparah kerentanan banjir di sejumlah wilayah.

Deni menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan pihak terkait dalam upaya pengendalian banjir, agar penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh dan terarah.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi terkait titik-titik penanganan banjir agar DPRD dapat memberikan dukungan, terutama dari sisi penganggaran.

“Semua pasti berkaitan dengan dana, dan kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk PAD-nya. Supaya kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi untuk pengendalian banjir,” pungkasnya. (adv)

Longsor di Sekitar Terowongan Samarinda, DPRD Desak Audit Teknis Menyeluruh

Samarinda – Longsor di sisi kanan inlet Terowongan Samarinda, di Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir akibat hujan deras beberapa waktu lalu menuai banyak perhatian publik.

Insiden ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menyebut peristiwa ini sebagai alarm peringatan terhadap keamanan dan kualitas proyek strategis tersebut.

“Berdasarkan pemantauan lapangan dan dokumentasi visual yang kami terima, ini bukan kerusakan ringan. Ada indikasi gangguan struktural yang perlu segera disikapi,” ujar Abdul Rohim, Rabu (21/5/2025).

Komisi III berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai penyebab longsor, langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan, serta potensi dampaknya terhadap konstruksi terowongan secara keseluruhan.

“Kami ingin tahu secara rinci penyebab kejadian ini, bagaimana proses penanganannya, dan sejauh mana dampaknya terhadap kelayakan struktur terowongan,” tegasnya.

Abdul Rohim juga mengingatkan bahwa jika tidak ditindaklanjuti secara tepat, longsor ini berpotensi menimbulkan kerusakan lebih luas serta membahayakan keselamatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal teknis pembangunan, tapi menyangkut kepercayaan publik. Proyek sebesar ini harusnya dirancang tahan terhadap risiko semacam ini,” tambahnya.

Terakhir, Abdul Rohim mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap proyek terowongan tersebut dan mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada publik.

“Pemerintah harus bersikap terbuka dan responsif. Jangan anggap enteng insiden ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan, evaluasi menyeluruh, dan tindakan nyata,” pungkasnya. (adv)