Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai langkah konkret untuk menekan praktik premanisme dan menjaga stabilitas daerah.

Satgas ini akan menjadi ujung tombak dalam proses pemetaan, pengawasan, hingga penindakan terhadap ormas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berdampak pada iklim investasi dan dunia usaha di Kukar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, usai Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pengawasan Ormas yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kukar, Senin (19/5/2025).

“Jadi kegiatan hari ini sebenarnya tindak lanjut dari surat Menko Polhukam yang berkaitan dengan pembentukan Satgas Pembatasan Ormas yang berafiliasi premanisme,” ujarnya.

Rinda menjelaskan, instruksi tersebut telah lebih dulu dibahas dalam rapat bersama Kapolri di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim.

Seluruh daerah diminta segera mengambil langkah konkret, termasuk pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan dunia usaha.

Struktur Satgas yang dibentuk mengikuti format baku dari pemerintah pusat, terdiri atas empat elemen utama, yakni pencegahan, komunikasi publik, intelijen, serta penindakan dan rehabilitasi.

“Empat unsur ini nanti akan diarahkan ke Forkopimda serta lembaga-lembaga terkait. Kami di daerah akan menyesuaikan struktur ini agar implementatif di lapangan,” terangnya.

Dalam waktu dekat, Kesbangpol Kukar akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan Forkopimda guna membahas teknis pelaksanaan Satgas sekaligus upaya preventif terhadap ormas yang tidak berbadan hukum.

“Kita akan undang seluruh ormas, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di Kesbangpol Kukar, untuk diberikan himbauan dan arahan secara langsung oleh Forkopimda,” jelasnya.

Rinda menekankan, pendekatan persuasif akan menjadi langkah awal sebelum tindakan hukum diberlakukan.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan legalitas dan aktivitas semua ormas yang beroperasi di Kukar.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar organisasi kemasyarakatan tidak menjadi penghambat bagi iklim investasi maupun pembangunan nasional.

Kesbangpol Kukar juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan aturan ditegakkan secara proporsional.

“Harapan kami, semua ormas bisa menjadi mitra pemerintah, bukan justru menjadi ancaman. Oleh karena itu, pendekatan yang kami ambil akan proporsional dan berlandaskan aturan yang ada,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan pemanfaatan layanan pendaftaran online merupakan solusi utama untuk mengurangi antrean panjang dan mempercepat proses pelayanan di rumah sakit.

Masyarakat diminta untuk mulai membiasakan diri menggunakan layanan daring agar waktu tunggu di fasilitas kesehatan semakin singkat dan tertib.

Komitmen tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kukar pada Senin (19/5/2025).

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan, secara umum kinerja rumah sakit di Kukar sudah cukup baik dan waktu tunggu pasien telah menurun secara signifikan.

“Data terakhir memperlihatkan rumah sakit kita memiliki tingkat efisiensi mencapai 92 persen, termasuk yang tercepat di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Namun, ia menyayangkan masih rendahnya penggunaan sistem pendaftaran daring oleh masyarakat.

Banyak pasien yang datang langsung tanpa mendaftar terlebih dahulu, sehingga tetap harus menghadapi antrean yang panjang di lokasi.

“Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan daring. Akibatnya, mereka ketinggalan antrean dan harus menunggu lebih lama,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jika pasien sudah mendaftar online dan mendapat jadwal pukul 12 siang, maka tidak perlu datang sejak pagi.

Dengan sistem yang telah terintegrasi, waktu kedatangan pasien bisa diatur secara efisien.

“Dengan mendaftar daring, pasien bisa datang tepat waktu dan menghindari menunggu lama di ruang tunggu,” tambahnya.

Sebagai bentuk keteladanan, Pemkab Kukar juga meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi contoh dalam menggunakan layanan daring rumah sakit.

“ASN harus menjadi role model. Jika jadwal pemeriksaan siang, datanglah sesuai jadwal, jangan datang terlalu pagi,” tegasnya.

Sunggono berharap rumah sakit dan puskesmas terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat pendaftaran daring.

Menurutnya, perubahan pola perilaku ini sangat penting demi terciptanya sistem layanan kesehatan yang lebih modern, tertib, dan responsif.

“Kami ingin semua pihak turut mendukung transformasi layanan ini demi kemudahan bersama,” pungkasnya. (adv/ak/ko)