Penulis: adakaltim

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan perhatian serius terhadap kelayakan dan penjualan hewan kurban di wilayah Kota Tepian mendekati momentum perayaan iduladha 1446 Hijriah tahun 2025.

Iswandi menyatakan bahwa pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Ketapang) untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban, khususnya yang didatangkan dari luar daerah, telah melalui proses verifikasi dan pengawasan ketat sesuai prosedur yang berlaku.

“Setiap hewan yang masuk sudah melalui proses verifikasi dan pengawasan melalui karantina. Itu sudah menjadi prosedur tetap,” tegas Iswandi, yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (29/5/2025).

Ia juga menyoroti maraknya lapak penjualan hewan kurban yang mulai bermunculan di pinggir jalan dan area publik.

Menurutnya, keberadaan lapak-lapak tersebut harus ditata agar tidak mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, ia mengimbau para pedagang agar berjualan secara tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Pengawasan ini memang menjadi tugas Satpol PP Samarinda. Kami harap penertibannya dilakukan secara humanis dan persuasif,” tambahnya.

Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 400.8/1028/100.15 tentang Kegiatan Usaha Penjualan Hewan Kurban pada Idul Adha 1446 H/2025.

Surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam pengaturan lokasi dan tata cara penjualan hewan kurban di wilayah kota.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan, kelayakan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban secara tertib dan sesuai syariat. (adv)

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini digelar di Klinik Kopi X Aubry, Jalan Juanda, Samarinda, pada Rabu (28/5/2025). Dalam kegiatan tersebut, Novan menjelaskan poin-poin penting perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Samarinda.

Ia menekankan pentingnya peran serta semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja, dalam mendukung implementasi perda yang baru ini.

“Perubahan perda ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi dan tantangan dunia kerja saat ini. Diharapkan aturan baru ini dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan produktif,” kata Novan dalam sambutannya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah diskusi antara masyarakat dengan wakil rakyat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya perlindungan terhadap pekerja lokal.

Terakhir, Novan berharap masyarakat dapat memahami dan turut mengawasi pelaksanaan perda ini di lapangan. (adv)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Warung Kopi, di Jalan Voorvo Samarinda, Rabu (28/5/2025) malam.

Dalam Sosper tersebut, Arie mengundang berbagai masyarakat dari beberapa kalangan. Mulai dari organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa hingga akademisi.

Arie menjelaskan, dengan diadakannya sosialisasi ini warga Samarinda bisa lebih mengetahui sejauh mana peran anggota DPRD Samarinda yang dipilih mereka secara demokrasi.

“Jadi selain melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Kami juga memberikan pemahaman kepada mereka terkait peraturan daerah yang saat ini berlaku di Samarinda, khususnya mengenai bencana daerah,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat bertukar pikiran pada saat momentum sosialisasi dari anggota DPRD Samarinda. Sebab, bisa menjadi masukan bagi legislator ke depannya.

“Semoga masukan warga yang kami terima, selanjutnya akan kami tampung dan suarakan di parlemen nantinya,” tutupnya. (adv)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, memberikan penjelasan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana alam, khususnya banjir dan longsor, di sekitar proyek pembangunan terowongan di kota Samarinda.

Andriansyah menegaskan bahwa struktur lereng yang ada saat ini masih bersifat sementara dan belum dibangun secara permanen. Struktur tersebut digunakan sebagai penahan sementara untuk mendukung kelancaran pekerjaan di area proyek.

“Itu memang untuk sementara, belum permanen ya. Sifatnya itu penahan sementara, supaya orang bisa beroperasional bekerja menyelesaikan terowongan,” jelasnya, Selasa (27/5/2025).

Ia menambahkan, struktur permanen akan dibangun setelah proses pengerjaan terowongan selesai sepenuhnya. Saat ini, langkah teknis sudah dilakukan untuk memastikan keselamatan di sekitar area proyek.

“Nanti kalau terowongan itu sudah jadi, baru dibuat yang permanennya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andriansyah menyampaikan bahwa Wali Kota Samarinda telah memberikan jaminan terkait kekuatan struktur lereng, khususnya di bagian inlet terowongan. Pembangunan terowongan ini disebut telah melalui kajian teknis secara rinci dan menyeluruh.

“Jadi tidak perlu ada rasa khawatir juga di masyarakat. Jangan khawatir, karena itu memang untuk menahan dulu longsoran tanah selama beraktifitas,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran warga terkait potensi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas proyek strategis tersebut. (adv)