ADA KALTIM

Kutai Kartanegara Siap Gelar 40 Event Pariwisata di 2024: Upaya Penguatan Ekonomi Lokal

KUTAI KARTANEGARA – Dalam upaya menggalang kolaborasi dan mendorong ekonomi lokal, Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengumumkan rencana ambisius untuk menyelenggarakan 40 event pariwisata sepanjang tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan ini telah tercatat dalam Kalender Event 2024 Kutai Kartanegara dan akan berlangsung di berbagai lokasi di wilayah Kukar.

Triyatma, Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar Kukar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjamin kesuksesan acara-acara tersebut.

“Kami akan melibatkan Kekraf Kukar, pelaku usaha, UMKM, pelaku seni dan budaya, serta pihak terkait lainnya,” ucapnya, Jumat (3/5/2024).

Menurut Triyatma, event dan festival ini adalah bagian dari Program Kukar Kaya Festival, yang selaras dengan visi ke-3 masa kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin.

“Program ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2021-2026,” katanya.

Dalam periode 2021-2026, direncanakan akan ada total 100 festival dan event.

“Kami siap menambahkan anggaran di APBD Perubahan jika diperlukan, terutama untuk memperkuat acara-acara di K3F,” kata Triyatma.

Program ini diharapkan dapat menjadi wadah pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dengan penyelenggaraan event ini, diharapkan akan ada peningkatan jumlah wisatawan, kapasitas penginapan, dan dampak positif bagi pelaku UMKM dan seniman.

“Kami berharap ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal,” lanjut Triyatma.

Beberapa acara besar yang telah diselenggarakan termasuk Peringatan Peristiwa Merah Putih, Festival Ogoh-ogoh, dan lainnya.

Selain itu, Dispar Kukar juga telah mempersiapkan acara untuk waktu dekat, seperti KFBN, Erau Sabintulung, dan Tenggarong Kutai Carnival.

“Beberapa acara telah dilaksanakan, sementara yang lain masih dalam tahap pengembangan dan persiapan,” pungkas Triyatma. (ADV)

Ratusan Pelaku UMKM Dapatkan Modal Usaha dari Program Kredit Kukar Idaman

ADAKALTIM.COM – Ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mendapatkan modal usaha dari Kredit Kukar Idaman (KKI).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kukar, Tajuddin menjelaskan, sejauh ini sekitar 438 pelaku UMKM telah menerima KKI.

Diskop-UKM Kukar, kata dia, akan terus memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha melalui KKI.

Ia menjelaskan, tahun ini pelaksanaan program tersebut akan mengalami perubahan. Sebelumnya, KKI hanya diakses oleh pedagang kaki lima, pengusaha baru, dan UMKM.

Pada tahun 2023, lanjut dia, Pemkab Kukar akan menambah penerima KKI dari sektor pertanian dan nelayan di Kukar.

“Perbupnya akan kita ubah. Nanti kita akan coba menyasar para petani dan nelayan. Programnya Rp 50 juta untuk petani dan nelayan,” jelas Tajuddin, Selasa (30/5/2023).

Pihaknya menyasar petani dan nelayan melalui program tersebut agar masyarakat dari berbagai lapisan mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal usaha.

“Mudah-mudahan nanti bisa terus disosialisasikan bahwa ada program KKI tanpa bunga dan agunan sampai Rp 50 juta untuk petani dan nelayan,” ujarnya.

Usaha mempermudah akses permodalan usaha melalui KKI, sambung Tajuddin, bertujuan membatasi gerakan rentenir.

“Tugas KKI ini untuk membatasi rentenir. Paling tidak masyarakat paham bahwa pemerintah hadir melalui KKI untuk mempermudah pelaku usaha,” tegasnya.

Dia mengaku gencar melakukan sosialisasi pengurus PKK, pelaku UMKM, para petani dan nelayan dalam berbagai kegiatan agar mengakses modal usaha melalui KKI.

Tajuddin berharap program KKI terus memberikan kemudahan kepada masyarakat Kukar untuk mendapatkan modal usaha.

“Saya sarankan masyarakat enggak usah pinjam modal ke rentenir maupun lembaga-lembaga yang enggak jelas sumbernya. Silakan manfaatkan program KKI untuk mendapatkan modal usaha,” pungkasnya.

KKI merupakan program Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin. Dalam pelaksanaan program tersebut, Pemkab Kukar bekerja sama dengan Bankaltimtara.

Progam tanpa bunga dan agunan ini bertujuan membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha serta meminimalkan gerakan rentenir di Kukar.

Pemkab Kukar telah menggelontorkan dana sekitar Rp 18 miliar kepada Bankaltimtara untuk membantu pelaku usaha di Kukar. (*)

Diskop-UKM Kukar Adakan Ragam Pelatihan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

ADAKALTIM.COM – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Diskop-UKM Kukar, Hj. Ismi Nurul Huda menjelaskan, baru-baru ini pihaknya mengadakan berbagai kegiatan pelatihan, salah satunya pertanggungjawaban keuangan.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para ASN agar lebih profesional dalam membuat laporan keuangan.

Diskop-UKM Kukar juga mengadakan pelatihan yang melibatkan para pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSPUSP) serta pelatihan penataan keuangan usaha.

“Kita adakan kegiatan pelatihan. Setiap kelasnya diikuti 30 peserta,” jelasnya, Senin (29/5/2023).

Diskop-UKM Kukar pun rutin memfasilitasi pelaksanaan rapat anggota tahunan yang melibatkan pembina, pengurus, dan anggota koperasi.

Kata dia, langkah ini bertujuan melayani para pengelola koperasi di Kukar.

“Kita sudah melaksanakannya. Kita bina mereka untuk meningkatkan kapasitasnya,” ucap Ismi.

Secara internal, tahun ini pihaknya juga mengadakan beberapa kegiatan kesekretariatan.

Selain menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, pihaknya memberikan tugas tambahan kepada setiap pegawai, seperti menjaga keamanan dan kebersihan ruangan sekretariat.

Kendati Diskop-UKM Kukar memiliki petugas khusus kebersihan dan penata ruangan, pemberian tugas tambahan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan keamanan kantor.

“Kita membagi tugas tambahan. Kita wajibkan mereka dalam tugas tambahan. Ini ada dasar aturannya,” ujar dia. (adv/rh/fb)

Pemdes Muara Ritan Fokus Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

BERITAALTERNATIF.COM – Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Muara Ritan sedang fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala Desa Muara Ritan, Ardy Maroni menjelaskan, pihaknya memiliki visi menjadikan desa tersebut maju dan mandiri.

Karena itu, lanjut dia, pengembangan kualitas SDM merupakan fokus utama Pemdes Muara Ritan.

“Program-program desa yang sedang kami fokuskan ini supaya membuat Muara Ritan maju dan mandiri. Salah satu langkah awalnya adalah pengembangan SDM,” terang Ardy, Rabu (24/5/2023).

Selain itu, ucap dia, Pemdes Muara Ritan tengah mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi desa yang terletak di Kecamatan Tabang tersebut.

Ia mengungkapkan, Pemdes sedang membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta menjaring pelaku UMKM.

Menurut Ardy, potensi wisata dan UMKM mesti dipadukan melalui proses pembinaan berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian desa.

“Nanti kami akan bentuk Pokdarwis dan pelaku UMKM menjadi satu kesatuan, sehingga mereka dapat membantu kembangkan jajanan lokal ataupun potensi wisata di desa kami,” terangnya.

Dia mengurai, Muara Ritan memiliki potensi di sektor perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

Untuk mengembangkan potensi-potensi desa tersebut, Pemdes akan menjalin kerja sama dengan perusahaan dan Pemkab Kukar.

Di Muara Ritan, urai dia, terdapat banyak potensi wisata yang layak dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan di Kukar.

Desa ini juga memiliki ragam kuliner khas Kukar untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata.

Kata dia, warga Muara Ritan, terkhusus ibu-ibu, juga sangat lihai membuat jajanan lokal.

Produk-produk makanan dan kue tersebut, lanjut Ardy, akan dikembangkan dan dipasarkan oleh Pemdes Muara Ritan.

Potensi desa lainnya juga akan dipromosikan oleh aparatur desa yang dipimpin Ardy. “Seperti karangan delta di tengah sungai, gunung dan air terjun,” tuturnya. (adv/rh/fb)

Dinas Koperasi dan UKM Gencar Lakukan Pendampingan Pengurusan Legalitas Produk UMKM di Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM di Kukar.

Pendampingan tersebut berupa fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikat halal bagi produk UMKM.

Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Diskop-UKM Kukar, Dianto Raharjo menjelaskan, pihaknya tengah memfasilitasi dan mendampingi penerbitan 80 NIB  untuk pelaku UMKM di Kelurahan Maluhu. Pendampingan tersebut bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Maluhu.

Kemudian, pada Selasa (16/5/2023) kemarin, Diskop-UKM Kukar melakukan fasilitasi dan pendampingan penerbitan NIB di Kelurahan Sukarame.

Selain bagian dari program dan kegiatan Diskop-UKM Kukar, langkah ini merupakan tindak lanjut dari permintaan beberapa kelurahan yang menginginkan pelaku usaha di wilayah mereka mendapatkan pendampingan dalam penerbitan NIB.

Dianto menilai sebagian para pelaku usaha di Kukar sudah mengetahui pentingnya NIB bagi UMKM.

“Ada beberapa kelurahan yang sudah menghubungi Dinas Koperasi. Mereka minta kami dari Dinas memfasilitasi penerbitan NIB di wilayahnya, khusus pelaku UMKM,” ucap Dianto, Senin (15/5/2023).

Dalam memfasilitasi pengurusan NIB untuk para pelaku usaha, pihaknya tidak memprioritaskan pada kecamatan tertentu, namun pada nilai jual produk yang dihasilkan pelaku usaha.

“Fasilitas dari Dinas tidak memprioritaskan kecamatan mana pun. Yang penting adalah produknya. Kita utamakan adalah UKM yang sudah punya nilai jual dan daya saing tapi belum punya legalitas,” jelasnya.

Ia berharap pelaku UMKM yang mempunyai produk-produk berkualitas segera memiliki NIB. Hal itu untuk mempermudah produk UMKM mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan pengembangan seperti pemasaran melalui toko modern serta pemasaran digital.

Selain itu, sambung Dianto, produk UMKM yang sudah memiliki NIB, PIRT, dan sertifikat halal akan terjamin dan dipastikan kelayakannya sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Dia juga menjelaskan, salah satu manfaat NIB bagi produk usaha adalah pelaku UMKM mendapatkan kepastian hukum serta bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan pengembangan dari pemerintah.

“Kita harap kepada pelaku usaha untuk punya NIB. Seperti warga negara itu harus punya KTP dan pelaku usaha memiliki NIB. Jadi, ibarat jati diri dan identitas sebagai pelaku usaha,” terangnya. (adv)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Diskop-UKM Uji Coba Mesin Produksi Bersama di Desa Jonggon Jaya

BERITAALTERNATIF.COM – Rumah Produksi Bersama (RPB) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan uji coba mesin produksi pada Sabtu (13/5/2023).

Diketahui, RPD dibangun melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar Dianto Raharjo pada Senin (15/5/2023).

Sebagai salah satu daerah di Kaltim yang dipilih oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kukar melalui RPB tersebut akan dijadikan Major Project Sentra UMKM.

Pembangunan RPB ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pengelolaan jahe di Jonggon.

Dalam pengelolaan RPB tersebut, Diskop Kukar telah menunjuk Koperasi Anugerah Jonggon Lestari.

“RPB akan dikelola oleh koperasi yang ditunjuk oleh Diskop dan UKM dan Dinas akan memfasilitasi atau memberikan dukungan kepada Koperasi Anugerah Jonggon Lestari dalam mengelola RPB sesuai Peraturan Menteri,” kata Dianto.

Ia menyebutkan, Diskop Kukar belum bisa memastikan seberapa banyak olahan jahe yang diproduksi melalui mesin milik RPB.

Pihaknya tengah melakukan uji coba sementara sembari melihat pangsa pasar.

Sementara ini, ada beberapa produk turunan yang bisa dihasilkan seperti rimpang jahe, tepung jahe, minyak atsiri, dan jus jahe.

Dianto berharap RPB menampun semua jahe yang dihasilkan oleh petani. Pasalnya, seluruh anggota koperasi tersebut merupakan petani jahe.

Ia pun akan berkoordinasi dengan pengurus koperasi agar membangun kemitraan dengan Gapoktan, BUMDes, dan masyarakat sekitar.

Tujuannya, jahe yang dipanen oleh para petani dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui RPB.

Selain itu, alasan lain pengurus koperasi melakukan kemitraan dengan Gapoktan, BUMDes, dan masyarakat yang sudah mempunyai lahan jahe yakni agar para tengkulak tidak merusak harga pasar.

“Pendekatan itu akan terus kita upayakan. Bahwa kita sudah punya mesin. Tinggal jahe milik masyarakat kita arahkan ke RPB,” tuturnya.

Diskop juga akan berupaya untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan  harga eceran tertinggi jahe. Hal ini untuk menghindari para tengkulak memainkan harga.

“Bahaya juga kalau tengkulak banting harga. Jadi, kita jamin harga sehingga petani tidak cepat melakukan panen atas kemauan tengkulak,” ujarnya.

Jahe memiliki masa panen sekitar delapan sampai sepuluh bulan. Dianto pun berharap para petani tidak menanam jahe secara serempak.

Petani juga dimintanya memakai pola waktu tanam, sehingga saat musim panen stok jahe tidak cepat habis. “Mesin juga tetap beroperasi secara berkelanjutan,” tutupnya. (adv)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin