Sukono Tak Kunjung Diberhentikan, HMI Kukar Ancam Demo Bupati

ADAKALTIM.COM – Bupati Kukar Edi Damansyah tak kunjung memberhentikan terduga pelaku kekerasan seksual Sukono dari jabatannya sebagai Camat Tenggarong.

Ketua Umum Korps HMI-Wati Cabang Kukar Elisa Wulan Octavia pun mendesak Bupati segera menonaktifkan Camat Tenggarong.

Ia menilai Bupati Kukar terkesan lamban mengambil tindakan terkait kasus tersebut.

“Kami menilai kasus pelecehan oleh pejabat Kecamatan Tenggarong tersebut sampai saat ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” sesal Elisa, Jumat (26/5/2023).

Apabila tidak ada tindakan tegas dari Bupati Kukar, ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Kukar.

“Jika Bupati tidak tegas dalam penanganan kasus tersebut, kami dari HMI akan menggelar aksi untuk memperjuangkan keadilan bagi korban,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa dari HMI Kukar, lanjut Elisa, merupakan peringatan keras bagi para pejabat di Kukar agar tak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melakukan kekerasan seksual.

Dia mengaku heran dengan Bupati yang tak kunjung menonaktifkan Sukono dari jabatannya. Padahal, kasus tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2023.

Sejak kasus tersebut berproses di Polres Kukar, Elisa mengungkapkan, Camat Tenggarong masih aktif memberikan sambutan di berbagai kegiatan.

Ia pun khawatir kekuasaan Sukono sebagai Camat Tenggarong disalahgunakannya untuk membujuk korban agar mau berdamai.

“Kami khawatir apabila jabatan masih melekat pada terduga pelaku, maka akan terus terjadi intervensi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh terlapor terhadap berbagai pihak untuk mengaburkan kasus tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, pada 25 Mei lalu, Polres Kukar meningkatkan kasus tersebut pada tingkat penyidikan setelah melalui proses pemeriksaan para saksi dan pengumpulan bukti-bukti.

Peningkatan kasus tersebut merujuk pada Pasal 6 huruf (a) atau Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (*)

Kejar Target Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi, Dinas PU Kukar Adakan Pelatihan

BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan pelatihan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar pada Senin (8/5/2023).

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari usaha Dinas PU Kukar dalam mewujudkan Program Dedikasi Kukar Idaman, khususnya Kukar Siap Kerja.

Selain itu, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja di Kukar yang bergerak di bidang konstruksi.

Kepala Dinas PU Kukar Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa kegiatan ini memuat pelatihan K3, khususnya bina konstruksi dengan beberapa keahlian di bidang SDA, keahlian bidang cipta karya dan bina marga.

“Kita bekerja keras untuk segera menyiapkan minimal ada beberapa tenaga ahli yang harus dipenuhi,” ucapnya.

Perwakilan Kukar yang mengikuti pelatihan ini, lanjut dia, terdiri dari konsultan dan kontraktor.

Sejatinya, kata Wisnu, pelatihan tersebut terbuka untuk umum. Namun, respons masyarakat Kukar tergolong minim.

Ia mengungkapkan, pelatihan tersebut dilaksanakan di lima kecamatan: Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Muntai, Tabang, dan Kota Bangun.

Kata dia, berdasarkan instruksi Dinas PU Provinsi Kaltim, penyiapan tenaga ahli kontruksi ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Wisnu meyakini bahwa pihaknya akan menuntaskan program penyiapan tenaga ahli tersebut pada tahun 2024.

“Kami optimis bisa memenuhi itu. Mudah-mudahan mendekati angka 2.000 orang pada saat nanti di tahun 2024,” tuturnya.

Dinas PU Kukar, sambung dia, akan melatih serta mempersiapkan tenaga ahli sekitar 700 hingga 1.000 orang dari kuota yang diberikan sebanyak 2.000 orang.

“Sertifikasinya akan memenuhi kuota keperluan di ibu kota negara,” sebutnya. (adv)

Penulis: Nadya Fazira

Editor: Ufqil Mubin

Pengangkut Batu Bara Jadi Biang Kerusakan Jalan, Ketum PMII: Fungsi Pengawasan DPRD Kukar masih Lemah

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Denny Hermawan menyoroti fungsi pengawasan DPRD Kukar, khususnya terkait infrastruktur jalan di Kukar.

Kata dia, kondisi infrastruktur jalan di Kukar saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

Ia mengaku sering mendapat keluhan dari kader-kader PMII yang berasal dari wilayah Hulu Kukar terkait kerusakan jalan yang mereka lewati.

“Ini menjadi sorotan kami bersama di PMII Kukar,” ucap Denny, Kamis (4/5/2023).

Dia juga mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan umum yang sering dilewati truk pengangkut batu bara, seperti di jalan Kecamatan Tenggarong menuju Kota Bangun.

Kondisi ini memunculkan keresahan dan perhatian khusus PMII Kukar. “Dan menjadi keluhan masyarakat banyak soal jalan di wilayah Kukar yang dipakai untuk hauling,” ujarnya.

Denny berharap DPRD Kukar memiliki ketegasan untuk terus mengawasi jalan umum yang dilewati oleh kendaraan perusahaan batu bara, baik yang legal maupun ilegal, yang meresahkan masyarakat Kukar.

“Ini yang selalu menjadi sorotan kami kepada Ketua DPRD Kukar dan anggotanya, terkhusus Komisi II,” tegas dia.

Komisi yang membidangi pembangunan yang melingkupi pertambangan dan energi serta lingkungan hidup tersebut diharapkannya bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut batu bara yang melewati jalan umum.

Ia pun menekankan kepada DPRD Kukar, Pemkab Kukar, dan Pemerintah Provinsi Kaltim agar memperhatikan jalan umum yang dipakai untuk aktivitas pengangkutan batu bara di Kukar.

Denny juga mendorong DPRD Kukar agar terus mengawasi APBD Kukar tahun 2023 yang tergolong bernilai sangat fantastis.

“APBD tahun 2023 sekitar Rp 7 triliun lebih. Ini angka yang cukup besar bagi daerah Kukar, dan ini harus betul-betul terus diawasi oleh anggota DPRD Kukar,” pungkasnya.

Pernyataan Denny Hermawan ini telah dijawab oleh Ketua Komisi II DPRD Kukar dalam berita yang telah kami terbitkan berjudul Jawab Kritik Ketum PMII Kukar, Sopan Sopian Akui Jalan Umum Dipakai Kendaraan Pengangkut Batu Bara. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin