ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Tag: Bupati Kukar

Pemkab Kukar Resmi Pinjam Rp820 Miliar ke Bankaltimtara untuk Tuntaskan Utang kepada Pihak Ketiga

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menuntaskan utang kepada pihak ketiga kini memasuki tahap penting.

Pemkab Kukar secara resmi telah melakukan pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar kepada PT BPD Bankalti-kaltara yang ditandai dengan penandatanganan akad kredit di Ruang Pertemuan Kantor BPD Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Jumat (13/3/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan pinjaman daerah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas pemerintah daerah sekaligus memastikan kewajiban kepada para rekanan dapat segera diselesaikan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen berbagai pihak yang turut mendukung proses percepatan penandatanganan akad kredit tersebut.

Menurutnya, koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak Bankaltimtara menjadi kunci sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Dengan komitmen kita semua dari pihak BPD Kaltimtara, pihak eksekutif, Kepala BPKAD, bagian hukum, hingga teman-teman di DPRD, akhirnya proses ini bisa terlaksana pada pagi hari ini,” tuturnya.

Setelah penandatanganan akad kredit, pemerintah daerah akan segera memproses pencairan dana pinjaman ke kas daerah.

Dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga melalui mekanisme administrasi keuangan daerah.

“Setelah uang masuk ke kas daerah maka proses sebagaimana pencairan di pemerintah daerah mulai dari cetak SPP, SPM sampai SP2D akan segera kita laksanakan. Mudah-mudahan prosesnya bisa mulai hari ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Ia berharap penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja maupun perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kukar.

“Jadi lebaran kali ini betul-betul bisa dirasakan dengan baik oleh semua pihak,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, salah satunya melalui potensi dana kurang salur dari APBD tahun sebelumnya.

“Yang kita pinjam ke BPD Bankaltimtara ini sebesar Rp820 miliar. Kenapa Rp820 miliar? Pertama ini sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah kita mitigasi, dan kedua kita juga melihat kemungkinan dana kurang salur tidak tersalur seratus persen, sehingga pinjaman ini kita batasi sekitar 30 persen dari potensi dana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin mengatakan proses kredit yang diajukan Pemkab Kukar telah melalui sejumlah tahapan mulai dari analisis hingga pengambilan keputusan sebelum akhirnya masuk ke tahap legalisasi administrasi.

“Setelah ini dalam satu sampai dua hari kita lanjutkan dengan tahap realisasi karena seluruh persyaratan pencairan juga sudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bunga pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan merupakan bunga komersial karena hubungan antara pemerintah daerah dan bank daerah bersifat khusus.

“Yang jelas bunganya bukan bunga komersial karena yang meminjam juga pemilik. Tetapi tetap ada biaya karena dana yang kita gunakan juga merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank,” jelas Yamin.

Menurutnya, proses pencairan dana hingga masuk ke kas daerah diperkirakan dapat berlangsung cepat karena sistem administrasi di bank maupun pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi digital.

“Insya Allah bisa selesai sebelum lebaran, karena semuanya sudah menggunakan aplikasi. Informasinya ada sekitar 2.000 SP2D yang akan diproses, tetapi biasanya di akhir tahun kita bisa memproses sampai 3.000 hingga 4.000 SP2D,” pungkasnya. (ak/ko)

Ahmad Yani Angkat Suara soal Isu Bupati Kukar Tinggalkan PDI Perjuangan

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, akhirnya angkat suara menanggapi isu Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yanh dikabarkan meninggalkan PDI-Perjuangan dan berpindah ke Partai Gerindra.

Ia menegaskan bahwa perjalanan politik sang bupati sejak awal sangat terkait dengan PDI-Perjuangan, termasuk saat partai tersebut mengantarkannya menjadi kepala daerah melalui dukungan penuh pada proses pencalonan.

Menurut Yani, keputusan berpindah partai sepenuhnya merupakan pilihan pribadi yang tidak dapat dicegah maupun dihalangi.

Ia menyebut, dinamika politik seseorang tidak bisa dipaksakan, meski perpindahan itu akan membawa konsekuensi bagi partai yang sebelumnya menaungi.

“Tapi kan tentu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Kita juga tidak bisa menolak dan tidak bisa juga mencegah. Tapi itu adalah pilihan,” ujarnya, saat ditemui pada Senin (24/11/2025).

Yani menilai isu tersebut menimbulkan kekecewaan di internal PDI Perjuangan, mengingat sang bupati selama ini dianggap sebagai kader terbaik.

Ia mengatakan, keberhasilan sang bupati mencapai jabatan strategis tidak lepas dari dukungan partai.

“Menjadi lokomotif, menjadi kader terbaik di Kukar karena bisa jadi bupati, tapi setelah jadi bupati pindah ya itu kembali ke yang bersangkutan,” kata dia.

Dirinya menyebutkan bahwa isu tersebut menjadi pukulan yang cukup berat bagi struktur PDI Perjuangan di Kukar.

“Pada intinya adalah kami seluruh kader di Kukar sangat menyayangkan dan tentu ini sangat betul-betul menjadi duka bagi PDI-Perjuangan di Kukar,” tuturnya.

Yani menjelaskan, penanganan isu ini menunggu arahan resmi dari DPP PDI-Perjuangan.

Menurutnya, pusat akan menentukan langkah organisasi, termasuk kemungkinan sanksi jika perpindahan tersebut benar dan telah dikonfirmasi.

“Kebijakan dan tentu penegasan dari pusat, apakah ada pemecatan sebagai kader atau ada konsekuensi lain,” ucapnya.

Secara administrasi, Yani menyebut bahwa sang bupati masih terdaftar sebagai pengurus DPC PDI-Perjuangan dan masih memegang KTA.

“Sampai saat ini kan masih berlaku dan belum ada pengunduran diri, dan kami anggap keanggotannya kan masih berlaku,” jelasnya.

Dari sisi etika, Yani menilai tindakan berpindah partai otomatis bersinggungan dengan AD/ART PDI Perjuangan.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran etika organisasi. “Ya kalau secara etik kan ya tentu kan pasti ada konsekuensi secara etik ya bahwa ya kami anggap itu kan menyalahi ADRT partai,” ujarnya.

Yani berharap bupati memberikan penjelasan resmi untuk mengakhiri spekulasi. Ia menilai klarifikasi diperlukan agar situasi politik tetap kondusif.

“Ya mudah-mudahan nanti ada klarifikasi khusus dari beliau. Ini sangat disayangkan sebenarnya ya,” pungkasnya. (ak/ko)

Aulia Sebut Realisasi Beasiswa Kukar Idaman Tahap Dua Masih Menunggu Pengesahan APBDP 2025

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Setelah sebelumnya program beasiswa Kukar Idaman menuai polemik karena pencairan dana tidak sesuai dengan janji awal, kini tahap kedua dipastikan baru bisa disalurkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 disahkan.

Kepastian itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) bersama Wakil Bupati Rendy Solihin di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (22/9/2025).

Menurut Aulia, permintaan mahasiswa mengenai pencairan beasiswa sudah ditanggapi dengan memasukkan kebutuhan anggaran tambahan ke dalam APBD Perubahan 2025.

“Penambahan anggaran beasiswa itu sudah kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun 2025,” jelasnya usai audiensi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah untuk tahap kedua mencapai Rp16 miliar.

“Kami mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, sebab lonjakan pemohon beasiswa pada periode sebelumnya meningkat 3–4 kali lipat. Namun, kami pastikan tahun depan hal ini tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

Bupati menegaskan, meski APBD Perubahan biasanya diwarnai pemangkasan belanja daerah dalam jumlah besar, pihaknya tetap memberi prioritas penuh pada program beasiswa.

“Kami mengalahkan kegiatan lain demi menyiapkan anggaran ini sebagai wujud komitmen meningkatkan sumber daya manusia di Kukar,” sebutnya.

Saat ini, kata dia, anggaran sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan. Namun, masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kukar untuk bisa disahkan.

Aulia mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar menunggu hasil akhir pembahasan anggaran sebelum pencairan beasiswa tahap dua dilakukan.

“Sekarang menunggu waktu kapan perubahan anggaran tersebut diketuk. Setelah itu, barulah beasiswa tahap kedua bisa dicairkan,” tutupnya. (ak/ko)

Pembukaan Festival Adat Erau 2025 Tampilkan Perpaduan Tradisi dengan Spirit Pariwisata

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Dentuman gong yang dipukul Sultan Aji Muhammad Arifin dan cahaya obor yang menyala menjadi penanda dimulainya Festival Adat Erau 2025, sebuah pembukaan yang menampilkan perpaduan tradisi sakral Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) dengan spirit pariwisata modern di Stadion Rondong Demang, Tenggarong pada Minggu (21/9/2025).

Sejumlah tamu kehormatan turut hadir, mulai dari Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud hingga jajaran Pemkab Kukar.

Kehadiran mereka menegaskan posisi Erau sebagai ruang budaya yang semakin diperhitungkan.

Menteri Pariwisata menilai Festival Adat Erau yang merupakan festival terbesar di Kukar bukan lagi sekadar ritual adat, melainkan ruang perjumpaan budaya.

“Festival ini adalah perayaan kebersamaan dan keberagaman. Kukar sendiri merupakan salah satu pusat peradaban terkuat di Nusantara, dan nilai-nilai luhur Kesultanan Kutai masih hidup dalam keseharian anak bangsa,” ujarnya.

Ia juga menekankan dukungan pemerintah melalui program Kharisma Event Nusantara.

Menurutnya, 113 event di seluruh Indonesia mendapat penguatan, termasuk yang digelar di Kukar.

“Komitmen kita adalah terus menghadirkan event-event berbasis kekayaan lokal yang mampu mengangkat nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyebut Erau sebagai wujud nyata pelestarian adat di tanah Kutai.

“Harapan kita bersama, seluruh rangkaian acara Erau dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar,” ucapnya.

Aulia juga menyinggung transformasi Erau dari ritual lokal menjadi ajang pariwisata dunia.

Meski pernah digelar bersama CIOFF lewat Erau International Folk and Art Festival (EIFAF), sejak 2022 Pemkab mengembalikan festival ke khittahnya agar nilai sakral tetap terjaga.

Tahun ini, Erau mengusung tema “Menjaga Marwah Peradaban Nusantara” yang bermakna menjaga kehormatan dan kemuliaan warisan leluhur.

“Besar harapan kita semua, semoga pelaksanaan Erau tahun ini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat serta menjadi pendorong utama perputaran ekonomi, khususnya peningkatan UMKM daerah,” pungkasnya. (ak/ko)

Bupati Kukar Tekankan Peran Penting Mahasiswa Baru Unikarta Hadapi Tantangan IKN

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya peran mahasiswa baru Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di lapangan Unikarta, Rabu (27/8/2025).

Aulia menyebut, Unikarta merupakan salah satu pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di Kukar, agar siap bersaing di tengah perubahan besar yang ditandai dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, generasi dari para mahasiswa baru inilah yang nantinya akan menentukan arah perkembangan daerah ke depan.

“Kami memahami bahwa Unikarta adalah universitas terbesar di Kutai Kartanegara, dan dari kampus inilah akan lahir generasi penerus masa depan daerah,” ucapnya.

Ia mengingatkan kepada mahasiswa agar memiliki komitmen dalam menyelesaikan kuliah tepat waktu, sehingga bisa segera mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja maupun pengabdian masyarakat.

“Sebagaimana disampaikan oleh Rektor, ada target agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu tiga setengah tahun,” ujarnya.

Selain itu, Aulia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya terpaku pada ruang kelas.

Ia mendorong agar mahasiswa dapat berperan aktif berinteraksi dengan masyarakat, menjadi bagian dari pencarian sebuah solusi, serta menghadirkan gagasan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

“Mahasiswa tidak hanya duduk di bangku perkuliahan, tetapi juga harus siap terjun langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, fungsi pribadi, keluarga, maupun sosial dapat berjalan secara seimbang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia menyebut posisi Kukar yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN menuntut kesiapan lebih.

Pemerintah daerah, kata Aulia, telah menyusun strategi dengan prinsip grow up together agar Kukar tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan.

“Kukar telah merumuskan kebijakan strategis dengan konsep grow up together, yakni tumbuh bersama dengan IKN,” jelasnya.

Ia berharap momentum PKKMB ini dapat menjadi awal bagi mahasiswa baru Unikarta untuk membentuk karakter unggul, berpikir kritis, serta memiliki daya saing tinggi.

Ia meyakini kampus ini akan menjadi wadah lahirnya pemimpin masa depan Kukar yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Unikarta memiliki peran penting dalam mencetak generasi unggul yang mampu menjawab tantangan ke depan. Karena itu, isu tentang Kukar sebagai mitra strategis IKN sangat relevan dengan peran Unikarta,” tuturnya.

Keberadaan Universitas, kata dia, tidak hanya penting bagi dunia pendidikan, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan daerah di masa depan.

“Kami sangat memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Unikarta, karena dari sinilah harapan besar untuk masa depan Kukar lahir,” pungkasnya. (ak/ko)

Bupati Aulia Ingatkan Penurunan APBD 2026 Jadi Ujian Berat Pemkab Kukar

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi bersama oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Jika pada 2025 APBD Kukar masih berada di angka Rp 11,6 triliun sebelum rasionalisasi, maka tahun depan pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kenyataan pahit dengan nilai yang hanya diproyeksikan antara Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.

Menurut Aulia, penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya penerimaan daerah dari sektor migas serta penyesuaian dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Kukar tidak bisa lagi terlalu bergantung pada sumber utama yang selama ini menjadi tumpuan.

“Dengan berat hati kami sampaikan, APBD kita tahun depan tidak lebih dari Rp 7 triliun. Syukur-syukur kalau bisa sampai Rp 7 triliun,” ungkapnya saat diwawancarai pada Sabtu (23/8/2025).

Situasi itu, lanjutnya, justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

Pemkab dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi lokal serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memperkuat sinergi agar target pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Aulia menekankan agar perangkat daerah tidak lagi bekerja dengan pola lama, program kerja harus lebih selektif dan fokus pada sektor yang benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.

Bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan disebut sebagai prioritas utama.

Meski menghadapi tekanan berat, Bupati tetap optimistis bahwa krisis anggaran ini bisa dilewati jika semua unsur bergerak bersama.

“Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa. Amanah sudah diberikan kepada kita, mari kita jemput amanah ini dengan segala sumber daya yang kita punya,” tutupnya. (ak/ko)